Vonis Enteng Sang Majikan

Rasa keadilan belum dirasakan Suyanti binti Sutrisno, TKI asal Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pasalnya pelaku penyiksaan terhadap dirinya tak mendapat hukuman berat.  Datin Rozita Mohamad Ali, sang majikan, lolos dari jeruji besi. Rozita cuma dikenai hukuman berperilaku baik selama 5 tahun oleh Mahkamah Petaling Jaya.

Nasib naas yang menimpa Suyanti terjadi pada 2016 silam. Ketika itu, perempuan muda itu ditemukan dalam keadaan pingsan di pinggir jalan. Kondisinya sangat miris. Wajah perempuan asal Medan tersebut penuh lebam. Di sekujur tubuhnya ditemukan luka bekas kekerasan.

Pelakunya belakangan diketahui tak lain sang majikan, Rozita.  Suyanti yang kala itu berusia 19 tahun disiksa menggunakan peralatan rumah tangga seperti pisau dapur, gagang pel, dan payung.

Polisi Malaysia menyebut Suyanti mengalami cedera serius pada mata, tangan dan kaki, pendaharan di kulit kepala serta patah tulang. Mengutip laporan media setempat, jaksa penuntut umum lantas meminta hakim memenjarakan Rozita.  Selain alasan kondisi korban Suyanti yang mengenaskan, kasus tersebut sudah menuai kecaman publik.

Di dalam persidangan, Rozita awalnya dikenakan dakwaan percobaan pembunuhan Pasal 307 KUHP Malaysia dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.  Sedikitnya 10 orang saksi dihadirkan di persidangan yang mulai digelar pada 9 Mei 2017 tersebut.

Diketahui siksaan Rozita itu menyebabkan sejumlah luka yang diderita Suyanti Sutrisno pada kepala, tangan, kaki, dan organ dalam tubuh. Korban disiksa oleh Rozita pada 21 Desember 2016 sekira pukul 07.00 hingga 12.00 waktu setempat.

Sang pelaku Rozita juga mengaku bersalah lantaran sudah melukai Suyanti dengan senjata berbahaya.  Namun, belakangan dakwaan itu diturunkan menjadi dakwaan melukai orang lain dengan senjata berbahaya atau senjata tajam sesuai Pasal 326 KUHP Malaysia.

Pengacara Rozita, Datuk Rosal Azimin Ahmad, mengajukan usulan hukuman tersebut karena kliennya sudah menderita akibat tekanan besar hingga stress. “Klien saya telah menyesali perbuatannya dan telah bekerja sama secara baik dengan pihak kepolisian,” pungkas kata Rosal.

Setelah Rozita mengakui kesalahan sesuai dakwaan baru itu, Hakim Mohamed Mokhzani Mokhtar memvonis ringan Rozita, dengan kewajiban berbuat baik selama lima tahun dengan ancaman denda 20 ribu Ringgit (setara Rp70,3 juta). Ia tidak harus mendekam dalam penjara.

Hakim Mokzhani Mokhtar mengatakan, hukuman tersebut tidak berarti Rozita bisa melenggang bebas. Ia masih memiliki keterikatan dengan pengadilan untuk jangka waktu tertentu, dalam hal ini lima tahun.

Tak pelak, putusan hakim pengadilan Petaling Jaya itu lantas memicu kemarahan publik Malaysia. Mulai dari warga biasa hingga anggota parlemen Malaysia. Mereka  menyerukan adanya pengkajian ulang atas vonis Rozita, karena dinilai terlalu ringan. Melansir dari The Star, Deputi Jaksa, V. Suloshani, mendesak pengadilan agar memberikan hukuman penjara terhadap Rozita karena kasus tersebut sudah viral di media sosial dan mencoreng imej Malaysia di mata dunia.

Alhasil, sejumlah aktivis, pegiat sosial media, dan warga biasa di Malaysia menginisiasi gerakan “Equal Justice for Malaysians” dan memulai pengumpulan tandatangan petisi dukungan buat Suyanti. Mereka menyebarkan petisi secara daring melalui laman change.org, agar pengadilan Malaysia meninjau ulang keputusan Ketua Hakim Mohammed Mohkzani Mokhtar.

Datin Rozita (kiri) bersama pengacaranya (okezone.com)

Petisi juga muncul di situs change.org yang menyerukan agar vonis terhadap Rozita dikaji ulang. Dalam waktu beberapa hari terakhir, sudah ada 63 ribu tanda tangan untuk petisi itu.  “Kami menuntut persamaan hak antara yang kaya dan miskin. Kejahatan Rozita terhadap pembantunya yang berasal dari Indonesia tidak berperikemanusiaan dan seharusnya dihukum setimpal,” tulis para aktivis dalam pendahuluan petisinya.

Pendapat aktivis lain seharusnya Rozita dituntut pasal-pasal percobaan pembunuhan dan penganiayaan agar mendapat hukuman penjara seumur hidup. Tapi, keputusan bebas dari pengadilan itu mencederai rasa keadilan. “Kami menuntut vonis itu ditinjau ulang,” isi petisi. Hingga Selasa pekan lalu, petisi daring yang akan dikirimkan kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak tersebut telah diteken 61.935 orang.

Sebelumnya, Ketua Malaysian Community Care Foundation (MCCF) Halim Ishak juga mendesak pengadilan kembali mengkaji vonis itu karena sangat tak adil. Untuk diketahui, MCCF adalah organisasi nirlaba yang ditugaskan pemerintah setempat menjalankan program pendataan warga asing serta isu perdagangan manusia.

“Kantor pengacara perlu mengkaji hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap Datin Rozita Mohamad Ali baru-baru ini, karena melakukan penganiayaan terhadap seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia dua tahun lalu,” kata Halim Ishak di Kuala Lumpur.

Menurutnya, keputusan pengadilan mengenakan ikat jaminan berkelakuan baik selama lima tahun kepada Rozita serta bayaran jaminan RM 20.000 dengan seorang penjamin, tidak setimpal perbuatannya yang secara jelas sangat tidak berperikemanusiaan.

MCCF terkejut atas keputusan vonis hakim tersebut. Pasalnya, paling tidak, hakim menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Rozita. “MCCF yakin dan percaya cedera fisik serta trauma mental yang dihadapi oleh korban amat memberi trauma dalam tempo yang lama. Karenanya, hukuman terhadap terdakwa sangat ringan,” ujarnya.

Menurut Ishak, kasus seperti ini jika tidak ditangani dan diselesaikan secara baik oleh semua pihak, akan menyebabkan warga asing tak lagi berminat menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo. Ia  berpandangan putusan itu janggal karena sebelumnya dakwaan yang diajukan kepada Datin berubah-ubah. Rozita sebelumnya didakwa pasal percobaan pembunuhan, kemudian diubah dengan ketentuan tentang kekerasan yang menimbulkan luka parah. Hal itu memperlihatkan adanya upaya memperingan putusan. “Terbukti di vonis akhir, pelaku lolos dari hukuman penjara,” kata Wahyu.

Ia mendesak pemerintah Indonesia mempertanyakan independensi pengadilan Malaysia. Menurutnya, vonis ringan ini dapat menjadi preseden buruk penanganan kasus kekerasan terhadap TKI. “Harus ada investigasi mendalam atas kejanggalan kasus dan proses peradilan ini,” tuturnya.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia pada Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, menyebut pemerintah telah mengadvokasi Suyanti sejak kasus itu mencuat pada akhir 2016. Lalu upaya untuk memperberat hukuman terhadap Rozita telah dilakukan jaksa penuntut umum dengan mengajukan banding. “KBRI di Kuala Lumpur akan terus mengawal proses hukum itu dengan tetap menghormati hukum di Malaysia,” ujarnya kepada BBC Indonesia.

Dilansir media lokal Malaysia, The Star dan kantor berita Bernama, ketua tim jaksa Selangor, Muhamad Iskandar Ahmad, sudah telah mengajukan nota urgen ke Pengadilan Tinggi Shah Alam. Jaksa juga telah mengajukan banding pada hari yang sama putusan dijatuhkan ke Rozita.

“Jaksa telah mengajukan banding pada hari yang sama putusan dijatuhkan. Ini menunjukkan jaksa serius dalam melindungi kepentingan publik.,” ucap jaksa Muhamad Iskandar kepada Bernama.

Desakan tersebut membuahkan hasil. Akhirnya Pengadilan Tinggi di Shah Alam, Selangor, Malaysia, akan menggelar persidangan untuk meninjau ulang vonis hakim terhadap terhadap Suyanti.

Direktur Kehakiman Selangor, Muhamad Iskandar Ahmad, mengonfirmasi adanya sidang peninjauan kembali. Pemberitahuan darurat sudah diajukan ke wakil panitera Pengadilan Tinggi Shah Alam setelah pihak penuntut mengajukan permohonan banding pada 15 Maret, tidak lama setelah Rozita dijatuhkan hukuman wajib berkelakuan baik selama lima tahun.

Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia menyambut positif hal itu. Kedutaan menghormati dan terus memantau proses persidangan. “Kedutaan tidak akan mencampuri dan meyakini proses hukum Malaysia akan menang,” demikian pernyataan Kedubes Indonesia seperti dikutip The Star. AFKHAR