Uang Suap Untuk Renovasi Gedung Pengadilan

Forumkeadilan.com – Ketua PT Manado, Sudi Wardono, ditangkap KPK. Ia diciduk karena menerima uang suap 120 ribu dolar Singapura dari anggota DPR, Aditya Anugrah Moha. Sebagian uang itu diduga digunakan Sudi untuk merenovasi gedung pengadilan.

Sudi Wardono menjadi pesakitan. Ketua Pengadilan Tinggi Manado ini diadili karena menerima suap dari anggota DPR Fraksi Golkar, Aditya Anugrah Moha, sebesar 120 ribu dolar Singapura atau Rp 1,24 miliar. Uang suap itu bertujuan agar Sudi tidak melakukan penahanan terhadap Marlina Moha Siahaan dan memberikan putusan bebas di tingkat banding.

“Terdakwa Sudiwardono selaku hakim yang menjabat ketua pengadilan tinggi Manado menerima hadiah atau janji yaitu uang 80 ribu dolar Singapura terkait permiontaan Aditya Anugrah Moha agar terdakwa tidak melakukan penahanan pada tingkat banding atas diri Marlina Moha Siahaan,” kata jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu pekan lalu.

Aditya memberikan uang suap dalam dua tahap. Pertama, sebesar 80 ribu dolar Singapura. Uang ini diberikan agar Sudi mengeluarkan perintah tidak melakukan penahanan. Tahap kedua, Aditya memberikan 30 ribu dolar dari janji 40 ribu dolar Singapura dengan tujuan Marlina Moha di tingkat banding dinyatakan bebas.

Marlina Moha Siahaan merupakan ibunda dari Aditya Anugrah Moha. Sebelumnya Marlina Moha Siahaan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Manado divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,25 miliar dengan perintah ditahan pada 19 Juli 2017. Saat itu, Marlina menjabat sebagai anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara dan mantan Bupati Bolaang Mongondow.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono memasuki mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta (MI/ARYA MANGGALA)

Aditya lalu meminta tim kuasa hukum Marlina untuk mengajukan banding dan agar tidak dilakukan penahanan. Aditya atas bantuan Wakil Ketua PT Sulawesi Tengah Lexsy Mamonto dapat berkomunikasi dengan Sudi Wardono. Awalnya, Lexsy menyampaikan kepada Sudi bahwa ada saudaranya yang meminta tolong yaitu Marlina Moha Siahaan, anggota DPRD Sulut dan mantan Bupati Bolaang Mongondow. Selanjutnya Lexsy menyampaikan pada Sudi Wardono akan dihubungi seseorang yang dipanggil ustadz.

Ustadz yang dimaksud adalah Aditya yang mengaku bebekerja sebagai anggota ‎Komisi XI DPR periode 2014-2019. Aditya lalu meminta untuk bertemu dengan Sudi Wardono. Mereka kemudian bertemu pada 7 Agustus 2017 di ruang kerja Sudi.

“Aditya menyampaikan bahwa Marlina sudah melakukan upaya hukum banding terhadap putusan PN Manado, Aditya meminta agar terdakwa selaku Ketua PT Manado tidak melakukan penahanan dan disanggupi dengan mengatakan ‘ya nanti saya bantu, ibumu tidak akan ditahan namun harus ada perhatian’,” tambah jaksa Asri Irwan.

Selanjutnya, Sudi pun tak mengacuhkan surat Ketua Pengadilan Tipikor Manado Djaniko MH Girsang yang meminta agar mengeluarkan penetapan penahanan di tingkat banding. Pada 9 Agustus 2017 di masjid kompleks rumah dinas Sudi di Manado, dilakukan tawar-menawar jumlah pemberian uang.

Aditya awalnya ingin memberikan uang sebesar 50 ribu dolar Singapura. Namun, Sudi meminta sejumlah 100 ribu dolar Singapura karena uang akan dibagikan kepada anggota majelis hakim lain yang menangani perkara Marlina. “Atas tawaran terdakwa tersebut Aditya menyetujuinya, lalu terdakwa (Sudi) meminta agar Aditya Anugrah Moha menyerahkan lebih dulu kepada terdakwa sebesar 80 ribu dolar Singapura di rumah terdakwa di Yogyakarta,” tambah jaksa.

Pemberian uang dilakukan pada 12 Agustus 2017 di rumah Sudiwardono di Yogyakarta. “Ini kan uangnya sudah diserahkan bagaimana tidak dilakukan penahanan atas Ibu saya?” ujar Aditya.

Menjawab itu, Sudi mengatakan, “hanya untuk tidak ditahan, kalau Ibu kamu mau bebas harus tambah lagi, uang ini sebagaimana kesepakatan di Manado, nanti kita ketemu lagi”.

Pada 18 Agustus 2017, Sudi Wardono sebagai ketua PT Manado mengeluarkan surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak melakukan penahanan terhadap Marlina Moha Siahaan.

Usai surat tidak melakukan penahanan itu, Aditya dan Sudi kembali bertemu di pekarangan masjid Kartini kompleks rumah dinas Ketua PT Manado pada September 2017. Mereka bertemu membahas vonis bebas untuk Marlina. Saat itu, Sudi meminta Aditya untuk menyiapkan uang sebesar 40 ribu dolar Singapura serta fasilitas kamar hotel Alila Jakarta Pusat.

“Dalam pembicaraan itu terdakwa menyampaikan ‘Kalau ingin Ibu bebas nanti tambah lagi 40 ribu dolar Singapura dan siapkan kamar di Hotel Alila Jakarta untuk penyerahannya’, dan disepakati bahwa penyerahan uang dilakukan pada 29 September 2017,” kata jaksa Asri.

Pada hari yang dijanjikan, Aditya dan Sudi bertemu di Hotel Alila. Hanya saja, Aditya memberikan 30 ribu dari 40 ribu dolar Singapura yang dijanjikan. Keduanya kemudian terjaring operasi tangkap tangan KPK di hotel tersebut.

Atas perbuatan itu, Sudi Wardono dan Aditya didakwakan pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Dalam sidang itu, baik Sudi maupun Aditya tidak mengajukan pembelaan (eksepsi) terhadap dakwaan yang diajukan jaksa. “Atas dakwaan yang dibacakan ada beberapa hal yang mau saya klaifikasi, karena sudah masuk point pokok perkara, kami lanjutkan tanpa eksepsi,” kata Aditya Moha menanggapi dakwaan dari jaksa.

Sama dengan kliennya, ‎Taufik Akbar juga mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan eksepsi sehingga sidang bisa dilanjutkan dengan pembuktian. “Memang ada hal yang kami pikir keliru, tapi sudah masuk pokok perkara, mungkin dilanjutkan pembuktian, kami tidak eksepsi. Kami juga mau mengajukan izin untuk general checkup bagi klien kami, izin yang mulia,” terang Taufik Akbar, kuasa hukum Aditya seraya menyerahkan surat permohonan checkup.

Ketua PT Manado, Sudi Wardono, ditangkap KPK (celebesnews.id)

Dalam sidang itu terungkap bahwa Sudi Wardono mengaku menerima uang suap diduga digunakan untuk membiayai renovasi gedung pengadilan, demi memenuhi syarat akreditasi. “Dari terdakwa sendiri menerangkan jika uang yang diterima, sebagian digunakan untuk memperbaiki ruangan-ruangan hakim, pengecatan, taman dan lain-lain,” ujar jaksa Ali Fikri seusai persidangan.

Jaksa KPK juga menghadirkan saksi mantan panitera muda pada Pengadilan Tinggi Manado, Deny Sumolang. Awalnya, penasihat hukum dan terdakwa Sudi Wardono menanyakan, apakah Deny mengetahui adanya kegiatan renovasi gedung dan fasilitas serta beberapa kegiatan seperti pengecatan dan perbaikan ruangan hakim.

Deny kemudian membenarkan adanya kegiatan tersebut. Menurut dia, hal itu terkait upaya pemenuhan syarat akreditasi pengadilan. Namun, Deny mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sumber dana untuk perbaikan dan renovasi itu.

Sudi Wardono kemudian menerangkan bahwa uang untuk perbaikan dan renovasi itu sebagian berasal dari Aditya Anugrah Moha. Adapun, mengenai jumlah uang dalam rangka persiapan akreditasi tersebut, akan dijelaskan Sudi saat sidang lanjutan.

Kasus ini berawal dari vonis PN Manado terhadap Marlina Moha Siahaan, ibunda Aditya Anugrah Moha. Majelis hakim memvonis Marlina 5 tahun penjara denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti Rp 1,2 miliar. Marlina dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAD) 2010 saat menjabat Bupati Bolaang Mongondow. Marlina yang merupakan anggota DPRD Sulut itu, melalui kuasa hukumnya melakukan banding.

Dalam proses banding, Aditya mencoba membebaskan ibunya, Marlina yang pernah menjabat Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011. Aditya pun melobi Ketua PT Manado, Sudi Wardono. Keduanya pun melakukan transaksi. Aditya memberikan 80 ribu dolar Singapura agar Sudi mengeluarkan perintah tidak menahan Marlina. Kemudian menyerahkan 30 ribu dari yang dijanjikan 40 ribu dolar Singapura untuk pembebasan Marlina di tingkat banding. Saat transaksi untuk pembebasan, keduanya ditangkap KPK.  (Zainul Arifin Siregar)