Program Unggulan Joko Widodo Yang Dibilang Ngibul

 

Pihak Istana Kepresidenan menanggapi tudingan Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat untuk rakyat adalah ‘ngibul’ alias bohong. Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mempertanyakan maksud ‘ngibul’ yang diucapkan Amien Rais.

Johan mengatakan, dia tidak paham dengan perkataan ‘ngibul’ yang disebut Amien Rais. Dia menegaskan, program pembagian sertifikat yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

“Yang pertama saya tidak paham yang dimaksud Amien Rais ngibulin itu, ngibulin yang mana? Program sertifikat yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK ini sebenarnya sudah lama dilakukan dan concern perhatian Presiden itu adalah masyarakat,” sebut Johan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018.

“Kan banyak kepemilikan tanah itu sering dijadikan sengketa, karena itu pemerintahan Jokowi-JK ini punya program jutaan sertifikat yang akan diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil,” imbuhnya.

Johan menyebutkan, pembagian sertifikat tanah merupakan bentuk fokus perhatian Presiden Jokowi ke masyarakat kecil terkait dengan kepemilikan tanah. Pemerintah ingin tanah yang dimiliki rakyat harus jelas dasar hukumnya.

“Biar mereka punya dokumen yang sah dan legal yang bisa digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat warga itu sendiri. Jadi sama sekali ini program nyata, bukan kibulan,” kata Johan.

Lantas apa yang dimaksud dengan bagi-bagi sertifikat dan bagaimana kenyataannya? Sebagaimana telah diberitakan oleh berbagai media massa, setelah resmi menjadi presiden, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015. Regulasi ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

 

Joko Widodo dan petani

Salah satu poinnya menyatakan, pemerintah menargetkan pelaksanaan reforma agraria 9 juta hektare (ha) dan perhutanan sosial 12,7 juta ha.

Dari sekian banyak program yang digadang-gadang pemerintah Joko Widodo (Jokowi), Progam Reforma Agraria  merupakan unggulan. Program ini termuat dalam Nawacita yang merupakan rangkuman rencana kerja pemerintahan Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla (JK) .

Tujuan ini boleh dibilang mulia. Yakni, untuk menekan kemiskinan, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, dan menyelesaikan konflik lahan yang kerap terjadi. Baik konflik antarmasyarakat, konflik dengan korporasi, maupun sengketa lahan antara masyarakat dengan negara.

Jika berjalan dengan sukses, kebijakan ini akan berdampak besar. Pakar Agraria Syaiful Bahari mencatat, problem terbesar kebanyakan petani kita adalah soal penguasaan lahan yang tidak memadai.

Rata-rata penguasaan lahan oleh petani cuma 0,2 ha. Padahal, idealnya untuk di Jawa kepemilikannya 2 ha dan 5 ha untuk petani di luar Jawa. Kepemilikan lahan yang minim berkorelasi dengan kesejahteraan petani. Maka, dengan memberikan akses terhadap kepemilikan, persoalan ini diharapkan bisa dituntaskan.

Kini, sudah tahun keempat Jokowi memerintah Indonesia. Namun, banyak kalangan menilai program reforma agraria belum bergulir dengan baik. Dampaknya belum terlihat lantaran reforma agraria tidak cuma soal redistribusi tanah.

Masyarakat, termasuk petani yang mendapatkan tanah dari negara, masih perlu mendapat sokongan. Mulai dari akses teknologi, bibit, pemasaran, permodalan, dan pengembangan usaha pertanian. Nah, sokongan pasca redistribusi tanah ini yang belum lagi terlihat gaungnya secara masif.

Reforma agraria paling tidak berhubungan dengan tiga kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Desa.

Dewi Kartika memiliki sejumlah catatan lain atas pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), itu menyebut, salah satunya terkait kebijakan yang tidak sinergis antar kementerian yang terkait.

Kebijakan yang tidak satu pintu membuat koordinasi dan masalah birokrasi yang sudah lama mendera, kembali menjadi persoalan. Ketiga kementerian ini, kata Dewi, terkesan berjalan sendiri-sendiri.

 

Rakyat menuntut lahan mereka yang dirampas konglomerat

Upaya untuk mensinkronkan derap langkah pemerintah baru terlihat Mei tahun lalu. Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengambil-alih kendali koordinasi program reforma agraria.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 73 Tahun 2017 yang bertajuk Tim Reforma Agraria. Namun, kehadiran tim ini juga tidak mampu menyelesaikan persoalan agraria secara tuntas. Yang muncul dan marak di permukaan malah sekadar program bagi-bagi sertifikat tanah

Tim Reforma Agraria bentukan Darmin ibarat obat pereda nyeri. Penyakit sesungguhnya baru bisa diobati dengan kehadiran badan khusus pelaksana reforma agraria.
Desakan untuk menghadirkan lembaga khusus ini sudah ada sejak lama. Sebab, ia dipercaya bisa menyelesaikan persoalan koordinasi dan kewenangan yang menyebar di berbagai kementerian.

Hingga akhirnya keberadaan lembaga khusus ini diakomodir lewat Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria. Sayangnya, meski digadang sejak 2015 silam, sejauh ini regulasi itu masih berstatus rancangan. Walhasil, kehadiran lembaga khusus pelaksana reforma agraria yang dinantikan juga masih sebatas rencana.

Dampaknya, semua kementerian berjalan sendiri-sendiri. Kementerian LHK menetapkan objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan kriterianya sendiri.

Sementara Kementerian ATR juga punya kriteria sendiri. “Ketika masyarakat mengusulkan tempat, nggak nyambung antara yang dibuat di atas dengan usulan di bawah. Tiga tahun ini kita masih berdebat di mana sih tanahnya,” tandas Dewi sebagaimana dikutip Kontan.

Dus, daripada berlarut-larut, Dewi mengusulkan agar pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menggunakan skema bottom up. Masyarakat mengajukan usulan, lalu pemerintah melakukan validasi.

Reforma agraria juga belum terlalu menampakkan tajinya lantaran operasionalisasinya tidak difokuskan pada kawasan yang menyimpan konflik. Sejatinya, program reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan menekan konflik tanah. Maka, fokus di kawasan konflik akan menyelesaikan dua persoalan sekaligus.

Tumpang tindih lahan dan penguasaan yang sedemikian luas oleh korporasi. Lalu, menyelesaikan persoalan petani gurem yang tidak memiliki akses ke tanah.

Penyelesaian konflik lahan juga bisa dilakukan jika pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap tanah-tanah berstatus hak guna usaha (HGU). Jika ditemukan ditelantarkan atau peruntukannya tak sesuai ketentuan, HGU tersebut lantas dicabut. Atau, dengan mengurangi luasannya.

Catatan Syaiful, di Jawa Barat saja, terdapat sekitar 2 juta hektare lahan HGU yang terlantar. Lahan tersebut kini sudah diduduki oleh masyarakat. Jika HGU ini dievaluasi, pemerintah bisa menarik kembali lahan tersebut. Untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat yang sudah mendiami wilayah tersebut. “Kalau memang perusahaan perkebunan itu tidak mampu untuk mengelola lahan HGU itu, ya, harus dikembalikan pada negara. Nah, negara nanti memberikan akses lahan tersebut kepada masyarakat,” tandas Syaiful.

Pengamanan sengketa lahan

Pemerintahan Jokowi juga menjalankan program perhutanan sosial. Namun program yang menjadi andalan untuk redistribusi tanah ini juga bukan hal yang istimewa. Ini merupakan program lama yang diwarisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Belakangan, program ini memancing kritik lantaran tidak mampu menyelesaikan masalah. Namun program ini tetap dilanjutkan tanpa perubahan berarti oleh pemerintah sekarang.

Ide dari program perhutanan sosial adalah menyerahkan pengelolaan kawasan hutan ke masyarakat di sekitarnya yang kurang mampu. Kawasan hutan diberdayakan dengan partisipasi penuh masyarakat agar bisa menghasilkan nilai ekonomi,  tanpa mengenyampingkan perlindungan dan fungsi hutan untuk kelestarian lingkungan hidup.

Perhutanan sosial digelar melalui berbagai skema, mulai dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat.

Hingga akhir Januari 2018, luasan perhutanan sosial sudah mencapai 1,42 juta ha. Kementerian LHK tahun ini menargetkan tambahan alokasi kawasan hutan seluas 2 juta ha untuk program perhutanan sosial. Hingga tahun 2019, ditargetkan luasannya sudah mencapai 4,3 juta ha.

Awalnya, program perhutanan sosial melingkupi lahan seluas 12,7 ha. Namun, kata Siti Nurbaya, Menteri LHK, berdasar tinjauan terkini, yang paling mungkin hanya seluas 4,38 juta hektare.

Cuma, masih ada persoalan di program ini. Salah satu titik lemah perhutanan sosial di mata Dewi adalah tidak semua masalah agraria dapat diselesaikan dengan program ini. Pasalnya, ada sekitar 33.000 titik di kawasan hutan yang kini sudah berubah menjadi desa.

Kondisi di lapangan tempat-tempat itu tidak bisa lagi disebut hutan. Maka, tanpa segera dilepas dari klaim kawasan hutan maka sulit berharap ada solusi yang menyeluruh.

Tentang bagi-bagi sertifikat, memang sudah dijalankan. Saat berkunjung ke daerah, Presiden Joko Widodo kerap membagi-bagikan sertifikat tanah. Bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga sertifikat tanah wakaf yang digunakan untuk mendirikan rumah ibadah maupun tempat yang terkait dengan kegiatan keagamaan.

Paling anyar, saat Jokowi membagikan 17 sertifikat tanah wakaf kepada pengurus masjid, mushala, serta surau di Masjid Raya Sumatra Barat, Padang, Sumatra Barat (Sumbar) 9 Februari 2018 kemarin.

Tahun lalu, di provinsi ini pemerintah membagikan 221 sertifikat tanah wakaf dengan total luas 423.110 meter persegi (m2). Tahun ini, tutur Sofyan A. Djalil, targetnya juga sama dengan tahun 2017.

Dua hari sebelumnya, Sofyan yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ikut mendampingi Jokowi dalam acara serupa.

Di Kabupaten Dharmas-raya, Sumbar, Jokowi membagikan 4.000 sertifikat tanah ke masyarakat. Kepemilikannya paling banyak di Dharmasraya, yakni 3.000 sertifikat. Sisanya tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar.

Dari berbagai seremoni yang digelar Jokowi, acara bagi-bagi sertifikat yang paling wah berlangsung akhir tahun lalu. Pada 23 dan 28 Desember 2017, tak kurang dari 1.786.144 sertifikat tanah dibagikan kepada masyarakat di 12 provinsi.

Perhelatan itu sekaligus menandai pencapaian kinerja Kementerian ATR/BPN. Hingga akhir tahun lalu, kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan, pengukuran, dan pendaftaran sebanyak 5.220.509 bidang tanah.

Sementara sertifikat tanah yang diterbitkan mencapai 4,2 juta bidang. Ini setara dengan 82% dari target yang dipatok sebelumnya. Meski tidak mencapai target, realisasi tersebut cukup mengejutkan.

Pasalnya,  hingga pertengahan Oktober 2017, untuk program legalisasi aset, BPN baru mengeluarkan 1,7 juta sertifikat tanah.

Sekretaris Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, mengakui sertifikasi lahan tahun lalu memang gagal mencapai target. Namun, hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan.

Pemilik sertifikasi yang sudah tidak ada di lokasi kerap menjadi kendala dalam pengurusan sertifikat. Belum lagi, sesuai ketentuan, BPN mesti mengumumkan tanah yang akan disertifikat secara terbuka selama tiga bulan. Ini untuk menampung, siapa tahu ada klaim dari pihak lain atas tanah tersebut.

Nah, khusus untuk tahun ini pemerintah mematok target bisa menerbitkan 7 juta sertifikat tanah. Di tahun terakhir pemerintahan Jokowi targetnya meningkat menjadi 9 juta sertifikat tanah. Hingga tahun 2023, Jokowi mematok target program sertifikasi tanah di Indonesia bisa dirampungkan.

Target ini terdengar ambisius. Namun, upaya pemerintah menggeber penerbitan sertifikat tanah bukannya tanpa alasan. Meski dikenal dan menahbiskan diri sebagai negara maritim, daratan di Indonesia cukup luas. Malah masuk dalam 10 besar negara dengan daratan terluas di dunia, yakni mencapai 191,09 juta hektare (ha).

Nah, kata Jokowi saat membagikan 3.500 sertifikat ranah untuk rakyat di Lampung Selatan, 21 Januari 2018 lalu, mestinya di Indonesia terdapat 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat.

 

Lahan ditumbuhi bangunan

 

Namun hingga tahun 2015 berakhir, baru 46 juta bidang tanah yang terdaftar di BPN. Jumlah ini kecil, kata Presiden, lantaran sebelum-sebelumnya, dalam setahun jumlah sertifikat baru yang dikeluarkan hanya sekitar 500.000 sertifikat di seluruh Indonesia.

Legalisasi aset tanah memang penting untuk dilakukan. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menyebut, sertifikat atas tanah bukan hanya sebagai bukti atas kepemilikan lahan. Namun, program sertifikasi ini juga berguna untuk menekan terjadinya sengketa lahan di tengah-tengah masyarakat.

Namun, yang bikin repot, peningkatan ekonomi masyarakat lewat pembagian sertifikat malah diartikan lain. Sertifikat atas lahan membuat harga tanah terkait jadi meningkat. Yang terjadi, tidak sedikit penerima sertifikat yang kemudian menggadaikan sertifikat tersebut. Bahkan menjual tanah yang dimilikinya.

Kondisi ini membuat sertifikasi lahan hanya berdampak sesaat terhadap ekonomi masyarakat. Pasalnya, uang hasil gadai atau penjualan tanah tidak digunakan untuk kepentingan produktif. Di saat yang bersamaan, penguasaan lahan dalam jumlah besar ke tangan-tangan tertentu malah sulit untuk dielakkan.

Kondisi ini rupanya disadari oleh Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, ia kerap mengingatkan masyarakat yang sudah diberikan sertifikat oleh pemerintah.

Presiden  tak melarang jika sertifikat tersebut dijadikan jaminan, asalkan  dana yang diperoleh digunakan untuk kepentingan yang produktif. Misalnya, modal usaha.

Menjaminkan sertifikat itupun sebaiknya sudah melalui pertimbangan matang agar masyarakat tidak salah langkah sehingga akhirnya tujuan sertifikasi tanah malah tak tercapai.

“Saya titip kalau ingin sertifikat ini diagunkan ke bank, tolong dihitung dulu. Tolong dikalkulasi dulu. Tanyakan ke bank bunganya berapa. Cari pinjaman yang bunganya murah. Pakai itu KUR yang bunganya 9% per tahun. Tahun ini turun lagi jadi 7% per tahun,” pinta Jokowi, saat menyerahkan 3.500 sertifikat tanah untuk rakyat di Kalianda, Lampung Selatan, 21 Januari 2018 silam.

Joko Mardiko