Penyidikan Polisi Kandas di meja Hakim

Hakim mengabulkan gugatan pemohon atas penetapan tersangka. Pelanggaran dilakukan sejak awal penyidikan.

Jumat, 23 Februari 2018, menjadi hari yang tak terlupakan bagi Kartika Widiati.  Sekitar pukul 11.00, ketika kondisi kesehatan ibu satu anak ini sedang turun drastis, beberapa orang berseragam polisi datang. Mereka memaksa dirinya untuk bersedia diinterogasi.

“Saat itu saya sedang muntah hebat di kamar mandi. Mereka datang tanpa pemberitahuan sebelumnya,” kata Wiwid, demikian Kartika Widiati akrab disapa, yang selama tiga tahun terakhir berjuang melawan kanker payudara yang menggerogoti tubuhnya.

Kartika pun diminta menghubungi pengacaranya, karena setelah sholat Jumat penyidikan akan dimulai. Dokter dari kepolisian pun telah disiapkan untuk memeriksa Wiwid sebelum penyidikan dilakukan. Hasilnya, dokter tidak merekomendasikan Kartika diperiksa karena kondisi fisiknya yang sangat lemah. Dokter juga membuat surat keterangan sakit.

Alih-alih mematuhi hasil pemeriksaan dokter, para petugas kepolisian dari unit Jatanras Polda Jateng itu tetap meminta penyidikan dilakukan. Tak mampu berbuat banyak, Kartika hanya bisa menyanggupi namun dengan satu permintaan agar penyidikan menyesuaikan dengan kondisi kesehatannya.

Sesungguhnya, ini adalah penyidikan kedua yang dijalani Kartika Widiati. Penyidikan pertama dilakukan pada Rabu, 17 Januari 2018. Namun saat interogasi itu dilakukan, Kartika masih diperiksa sebagai saksi. Dan saat penyidikan kedua, Kartika bersama dua oranglainnya yakni Suyatmin SH, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Semarang dan Ahmad Suparno, mantan Lurah Tambakrejo, langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Suyatmin dan Suparno langsung dijebloskan ke dalam penjara. Mulanya, Kartika juga akan dimasukkan dalam tahanan, namun dengan alasan kemanusiaan Kartika tak ditahan. Lewat kuasa hukum, perlawanan dilakukan. Kartika dan Suyatmin mempraperadilankan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng karena menetapkan mereka sebagai tersangka.

Gugatan pra peradilan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Semarang melalui kuasa hukumnya, Wilmar Rizal Sitorus dan tim. Dia menyatakan pihak penyidik Ditreskrimum Polda Jateng melakukan kesalahan dalam proses penetapan kliennya sebagai tersangka. “Ada dua pokok yang kami bahas di sini. Yakni, mengenai legal standing dan prosedurnya,” kata Wilmar.

Wilmar menyoroti prosedur penetapan tersangka yang keliru dari pihak penyidik. Kliennya, kata Wilmar, tidak menerima tembusan surat penetapan tersangka lebih dahulu sebelum dibawa petugas penyidik.

Wilmar juga menegaskan, kliennya tidak menerima Surat Perintah Dimulai Penyidikan. “Sekarang putusan MK, SPDP harus diserahkan pelapor maupun terlapor. Hitungannya 7 hari sejak SPDP dibuat. Kan janggal,” paparnya.

Tak hanya itu, Wilmar juga menilai, kapasitas pelapor perlu dipertanyakan. Pasalnya, lanjut dia, Arif Taufan sebagai pelapor tidak mengerti betul pokok persoalannya.

Menurut Wilmar, Arif merupakan pelapor yang menggantikan pelapor awal, Islamiyah. “Taufan ini anaknya Islamiyah, dulu tahun 2015, Islamiyah yang melaporkan ke Harda Bantah Ditreskrimum. Sekarang 2017, Arif melaporkan ke Jatanras Ditkrimum, aneh sekali,” ujarnya.

Dan saat sidang praperadilan berlangsung, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng yang diwakilkan AKBP Masruroh SH., MH., AKBP Nanang Haryono SH., Sik., Msi., Kompol zaenal Arifin SH MH., Iptu Imam Muhtadi SH., dan Penata Bambang Indra W. SH.,  membantah telah melakukan pelanggaran prosedur dalam menetapkan Kartika Widiati dan Suyatmin sebagai tersangka.

Sejumlah saksi pun diajukan oleh mereka, namun ada saksi ketika ditanya majelis hakim namun tak bisa memberikan keterangan yang sama dengan penjelasan pihak Polda Jateng. Sementara, pemohon yang diwakilkan oleh Wilmar Rizal Sotrus SH., MH., Brigjen Pol (Purn) Bontor Hutapea, SH., Msi., Judika Pangaribuan SH., MH., David Martua H. Butar-butar SH., MKn., Akhmad Sobirin SH., Prendy Hutapea SH., Ir. Djoko Dwi Tjiptanto, dan Subur Pramono SH., juga mengajukan saksi dan bukti yang mematahkan semua argumen termohon.

Suasana Sidang (dok FORUM)

Dan pada Senin, 12 Maret 2018, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Sigit Hariyanto mengabulkan gugatan praperadilan tersebut. Dimana, hakim menyatakan penetapan tersangka atas diri para pemohon adalah tidak sah. Selain itu, tidak sahnya penyidikan yang dilakukan termohon dalam perkara pidana laporan polisi Nomor LP/B/ 365/VII/2017/Jateng/Ditreskrimun tertanggal 30 Juli 2017, atas nama pelapor, Arif Taufan adalah cacat hukum.

 

“Mengabulkan gugatan pemohon, untuk seluruhnya. Dan menyatakan tindakan termohon menetapkan para pemohon sebagai tersangka terhadap perkara tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena penetapan tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ” katanya.

“Pelapor tidak memiliki kapasitas sebagai pelapor oleh karena peristiwa yang dilaporkan sama sekali tidak berkaitan, baik terhadap para Pemohon maupun objek tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 833/Tambakrejo,” lanjut Hakim. Oleh karena itu, Hakim juga memerintahkan agar Termohon menghentikan penyidikan perkara atas nama pelapor Arif Taufan.

Termohon dalam sidang putusan  tersebut, diwakili oleh  Masruroh, Sungkowo, dan Bambang Indra dari Analisis Bidang Hukum Polda Jateng. Atas putusan tersebut hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk tanggapan atau pertanyaan.

“Namun, kesempatan itu tidak lagi digunakan, hingga hakim menyatakan mengakhiri persidangan, karena dalam sidang sebelumnya, kami telah menjalankan tugas sesuai prosedur, untuk itu penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan bukti yang sudah dikumpulkan oleh pemeriksa,” pungkas Masruroh.

Meski putusan telah diketuk, namun  Suyatmin tak segera menghirup udara kebebasan. Dirinya baru dibebaskan pada Selasa, 20 Maret 2018, lebih dari sepekan setelah pengadilan memenangkan pemohonan praperadilannya.

”Mestinya ketiganya dibebaskan sejak para pihak menerima salinan putusan sejak Kamis pekan lalu,’’ kata Akhmad Sobirin salah satu kuasa hukum yang menjemput.

Atas kejadian ini, pihaknya berharap, penyidik Ditreskrimum Polda Jateng ke depan dapat bekerja lebih profesional.

Suyatmin, yang dihubungi FORUM, Jumat 23 Maret 2018, tidak banyak berkomentar. “Saya mengambil pelajaran hidup yang berharga selama saya ditahan. Meski saya merasa tidak bersalah, tetapi saya merasakan bagaimana Polisi sebagai penegak hukum berlaku dengan sewenang-wenang. Semua prosedur yang seharusnya dilakukan justru dilanggar oleh mereka, para penegak hukum,” ujar Suyatmin yang belakangan menerima SK tak lagi tercatat sebagai ASN di Pemda Jawa Tengah.

Apakah akan melakukan tuntutan atas perlakukan yang Anda terima, tanya FORUM. “Saya punya hak untuk itu, tetapi akan saya pertimbangkan. Saya akan istikharah terlebih dahulu. Saya berharap, polisi tidak kembali mengulang apa yang sudah mereka lakukan kepada saya kepada siapa pun,” pungkasnya.

SUKOWATI UTAMI DAN JULIE INDAHRINI