Penangkapan Orang Yang Diduga Anggota Muslim Cyber Army Dianggap Diskriminartif

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Novel Bamu’min membantah, Muslim Cyber Army (MCA) sebagai kelompok penyebar hoaks. Novel pun mempertanyakan pemilik akun yang disebut-sebut polisi sebagai anggota kelompok MCA, benar-benar anggota MCA atau palsu.

Nah, yang ditangkap itu harus diselidiki MCA asli atau palsu bentukan dari penguasa. Sebab, MCA asli melawan hoaks dan berakhlak, bukan malah bikin hoaks,” kata Novel, Kamis (1/3/2018).

Novel menerangkan, MCA kata Novel, lahir dengan tujuan melawan hoakspenguasa yang ketika itu terbentuk saat Pilkada DKI Jakarta 2012. Di mana, saat itu kata Novel, sebagian umat Islam terperdaya dengan Cyber Army Jokowi-Ahok (JASMEV). “Jika ingin melihat bukti khususnya para alumni 212 yang delapan juta itu hasil kerja MCA,” ujar Novel.

Menurut Novel, dalam Aksi Bela Islam kedua pada 4 November 2017, MCA sudah berperan bangkit sendirinya tanpa ada komando. Mereka mempunyai kesadaran masing-masing bahwa perlunya berjuang melalui media sosial yang merupakan senjata paling ampuh untuk menghantam lawan yang membela penista agama.

“Setelah itu, JASMEV panik marah membabi buta sehingga timbul lah kriminalisasi ulama dan aktivis yang direkayasa untuk membungkam MCA,” ujarnya.

Novel mengatakan, MCA tidak terorganisir, tidak berkantor, tidak digaji dan tidak ada pemimpinnya. Kecuali, komando dari Allah langsung sehingga mereka tidak dapat dibubarkan.

Novel berkomitmen akan membela seperti halnya ACTA dalam membela Jonru Ginting, Jasriadi dan Asma Dewi. Demi keadilan, kata dia, mengharapkan agar diusut tuntas juga pembuat hoaks buatan para penguasa yang telah membuat gaduh bangsa ini dan telah memecah belah bangsa dengan adu dombanya.

Sementara itu  Koordinator Pengacara Tim Pembela Muslim (TPM), Achmad Michdan menegaskan aparat jangan bersikap diskriminatif bila ingin memberantas pasukan cyber penyebar hoax di media sosial.

“Banyak pasukan siber hoax pun diproduksi oleh kelompok pendukung pemerintah yang tidak ditindak polisi. Tidak boleh dibiarkan dan harus selalu diingatkan sikap diskriminatif,” kata Michdan kepada wartawan, Kamis (1/3/2018).

Sikap diskriminatif pemberantasan hoax ini justru penyebab konflik sosial. Menurut Michdan dalam penanganan hoax oleh kepolisian diskriminatif ini, bukan saja bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum bahkan di khawatirkan bisa memicu konflik sosial.

Karena itu publik hanya meminta keadilan dalam penegakkan hukum pemberantadan hoax. Kelompok penyebar hoax dan ujaran kebencian seperti pendukung pemerintah juga harus ditindak tegas.

“Jangan pandang bulu dalam pemberantasan pasukan siber penyebar hoax,” ujarnya.

TPM sendiri diakui dia, sangat mendukung upaya aparat memberantas pasukan siber penyebar hoax ini. Tapi aparat diminta menindak semua tim siber penyebar hoax dan ujaran kebencian termasuk kelompok yang selalu berlindung atas nama kelompok pendukung pemerintah atau pihak lain.

Dai penelusuran di media sosial memanga da akun yang misalnya menghina Aksi Bela Islam 212 tahun 2017. Akun itu adlah nugraha@Nnugie yang menulis “Begitulah kalai cari pengelola kota yang hanya bisa solat dan seiman dengan kalean. Berantakan kan? Tukang kebun di rumah q2w juga agamanya Islam tuh”. @Nugie mengaku sebagai Head of Strategy MNC Media Grup yang merupakan milik Harry Tanoe. Meskipun dia sudah minta maaf, secara hukum seharusnya ditindak.

“Publik menunggu aparat menangkap dan membongkar kelompok yang menyebar ujaran kebencian dan hoax kepada umat Islam di media sosial,” tegas Michdan.

Sikap bijak dan anti diskriminasi dalam pemberantasan kelompok hoax ini, jelas Michdan, bukan saja peran penegak hukum. Berbagai institusi pemerintah terkait seperti Kemenkominfo, Badan Siber Sandi Negara, Komisi Penyiaran Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia dan instansi yang terkait.