Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Di Bangka Belitung Timbul Tenggelam

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang– Setelah sebelumnya sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi sempat dihentikan penyidikannya alias di SP3 kan, kini Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung kembali menghentikan penanganan perkara kasus dugaan tipikor proyek irigasi Kelapa Bangka Barat tahun 2016.

Hal ini  diketahui ketika forumkeadilan.com menanyakan langsung kepada Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Edy Ermawan terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Irigasi Kelapa tahun 2016.

Dikatakan Edi, penanganan kasus dugaan korupsi proyek irigasi Kelapa Bangka Barat tahun 2016 sudah dihentikan. “Sudah dihentikan,” ungkap Edi kepada forumkeadilan.com di ruang kerjanya, Senin (19/3/2018)

Menurut mantan Kajari  Bau bau ini, penanganan perkara kasus dugaan korupsi proyek irigasi Kelapa Bangka Barat tahun 2016 dihentikan penyidik lantaran tidak menemukan bukti bukti yang memenuhi unsur unsur perbuatan tindak pidana korupsinya.

“Penanganan perkara kasus korupsi Proyek Irigasi Kelapa tahun 2016 dihentikan karena tidak ditemukan bukti bukti yang memenuhi unsur unsur tindak pidana korupsinya seperti yang disebutkan dalam undang undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi,” katanya.

Diketahui sebelumnya tim Penyidik Pidsus Kejati Babel sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang yang dianggap terlibat dalam pekerjaan Proyek Irigasi Kelapa Tahun 2016. Yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek  tersebut, Hasan Basri , kepala dinas PU Kabupaten Bangka Barat, Suharli selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Akhin selaku pelaksana pekerjaan di lapangan. Tidak hanya itu, tim penyidik juga telah melakukan penyelidikan lapangan proyek irigasi kelapa yang dibangun pada tahun 2016 lalu dengan nilai proyek sebesar Rp 7 miliar guna mengecek langsung kondisi fisik proyek tersebut untuk mengambil langkah-langkah selajutnya, seperti Expos atau peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan.

Masih dalam perkara kasus dugaan korupsi, pihak kejati Babel Rabu pekan lalu kembali melakukan pemeriksaan terhadap 3 pejabat Satker Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera VIII Prov. Babel terkait proyek pembangunan jaringan Pipa Kolong Merawang tahun 2013 yang selama ini ditangani pihak Polda Kep. Babel.

“Benar, Rabu (14/3/2018) lalu penyidik melakukan pemeriksaan kepada 3 orang pejabat Satker PJPA Prov. Babel terkait Proyek Jaringan Instalasi Pipa Kolong Merawang tahun 2013,” ungkap Edi Ermawan, Senin (19/3/2018) di ruang kerjanya.

Namun kata Edi, pemeriksaan yang dilakukan pihak kejati terhadap Abdul Roni selaku KPA, Mul selaku Pengawas lapangan dan Luthfi selaku PPK  terkait soal item pekerjaannya yang tidak ditangani Polda.

“Pemeriksaan ini terkait item pekerjaan yang tidak masuk dalam perkara korupsi yang ditangani Polda. Memang proyek dan anggarannya sama  yakni proyek pembangunan  jaringan instalasi pipa kolong Merawang dan anggarannya sebesar 10 milyar lebih tahun 2013 namun yang kita lakukan pemeriksaan adalah soal item pekerjaan yang berbeda,” terang Edi saat disinggung soal kasus korupsi Proyek Jaringan Pipa Kolong Merawang sempat ditangani Polda Kep. Babel sebelumnya.

Seperti diketahui sebelumnya perkara kasus dugaan korupsi Proyek Jaringan Pipa Kolong Merawang TA 2013 ini sempat ditangani tipikor Polda Kep. Babel tahun 2014 lalu, bahkan penyidik, sudah melakukan rangkaian proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Jaringan Pipa Kolong Merawang TA 2013 tersebut. Namun setelah sekian lama tak berkabar, kasus ini  justru dimunculkan kembali oleh Pidsus Kejati Babel.

Untuk diketahui, Kejati Babel sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam proyek rehabilitasi transmisi pipa Kolong Merawang TA 2016 yang dikerjakan oleh PT Rian Makmur Jaya dengan nila Rp.4,7 milyar, yakni mantan Kasatker PJSA Prov. Babel Abdul Roni selaku KPA, Mul selaku PPK , Judas alias Aloi selaku pelaksana di lapangan dan Ri alias Pepen selaku direktur perusahaan pemenang tender.

Namun hingga saat ini para tersangka justru tidak ditahan dan belum juga dilimpahkan ke penuntutan, sebaliknya pihak Pidsus Kejati Babel malah saat ini kembali membidik persoalan kegiatan proyek jaringan Pipa Kolong Merawang TA 2013 yang dikerjakan oleh PT Daya Hasta Multi Perkasa dengan Nomor Kontrak: HK.02.03/06/KONST/PAB-BB/2013 tanggal 15 Februari 2013  senilai Rp. 10.026.743.000