Jalan Panjang Membongkar Sindikat Perdagangan Manusia

Sepanjang 2018, pengiriman ratusan calon tenaga kerja illegal berhasil digagalkan. Mereka umumnya akan dipekerjakan di sektor informal, bahkan dijadikan pekerja seksual.

Brigadir Popy Puspasari dan Bripda Fitria Oktavia adalah dua polisi wanita (polwan) tangguh anggota Satreskrim kepolisian Resort Garut. Dua polisi cantik ini berhasil mengungkap jaringan sindikat perdagangan orang untuk dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial ( PSK) di salah satu tempat hiburan di Bali. Mereka berani masuk tempat hiburan tersebut dengan menyamar menjadi PSK.

Dua penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut tersebut menggunakan nama samaran Dewi untuk Brigadir Popy dan Bella untuk Bripda Fitria. Berkat keduanya, praktik prostitusi dan perdagangan orang di tempat hiburan tersebut terungkap.

“Awalnya masuk ke sana diwawancara dulu sama karyawan di sana,” kata Popy di Mapolres Garut, Jawa Barat, Minggu (18/3/2018).

Selama proses wawancara, Popi ditanya mengenai kesiapannya menjadi PSK di tempat hiburan tersebut. “Setelah diwawancara dan saya menyatakan siap, kemudian disuruh istirahat di kamar,” katanya.

Dia mengaku tidak terlalu lama berada di dalam tempat hiburan tersebut. Setelah itu, dia langsung menghubungi tim Satreskrim Polres Garut pimpinan Kasatreskrim AKP Aulia Djabar yang telah berada di dekat tempat hiburan tersebut. “Jadi enggak lama, enggak sampai disuruh melayani tamu,” ujar Popy.

Meski mempuyai latar belakang dinas kepolisian, Popy mengaku sempat ketakutan ketika akan menyamar menjadi PSK. Membayangkan orang-orang hidung belang yang menatapnya dengan tatapan mesum dan banyak lagi berkecamuk dalam benaknya. Namun, karena ada tim Satreskrim Polres Garut yang mendampingi, dirinya merasa lebih tenang.

Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengapresiasi kerja total dari angotanya. Budi mengatakan, pihaknya sengaja menugaskan dua anggotanya untuk melakukan penyamaran. Karena, kasus perdagangan orang di wilayah kerjanya sudha berulangkali terjadi dan menelan banyak korban.

dua perempauan korban perdagangan manusia asal NTT, Esterlian Taneo dan Yorince Lakapu (ANTARA)

Terkait dengan penyamaran Brigadir Popy Puspasari dan Bripda Fitria Oktavia, begitu dipastikan ada praktik perdagangan orang dan prostitusi, petugas langsung masuk melakukan penyergapan.  “Jadi enggak lama menyamarnya, paling 1 jam lebih,” kata Budi.

Dari operasi penyamaran itu, delapan orang pelaku diamankan. Peran mereka, yakni merekrut gadis-gadis di Garut, petugas di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, hingga pemilik tempat hiburan di kawasan Pantai Sanur, Bali.

Budi menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan dua orang warga Garut yang merekrut gadis-gadis di Garut. Pelaku sempat memberangkatkan dua orang gadis asal Garut ke Bali. Jajaran Satreskrim Polres Garut kemudian mencoba mengungkap lebih jauh dengan menugaskan dua polisi wanita (Polwan) untuk melakukan penyamaran ke Bali. “Jadi kita tugaskan dua polwan menyamar jadi gadis yang akan dipekerjakan sebagai PSK, ditawarkan kepada pemilik tempat hiburan di Bali,” jelas Budi di Garut, Minggu (18/3/2018).

Setelah pemilik tempat hiburan menyetujui, kata Budi, dua Polwan diberangkatkan ke Bali bersama Kasatreskrim AKP Aulia Jabar dan 10 anggota Reskrim lainnya. Sesampainya di Bali, kedua Polwan langsung menuju tempat hiburan tersebut untuk bertemu pengelola. “Setelah berada di dalam dan memastikan ada praktik prostitusi, tim langsung melakukan penyergapan,” jelas Budi.

Saat tim melakukan penyergapan, di dalam tempat hiburan tersebut sedikitnya ada 20 perempuan yang dijadikan PSK. Namun, hanya tiga orang yang bersedia pulang. Dua orang asal Garut dan satu orang asal Banten. “Yang lainnya tidak mau pulang. Jadi hanya tiga orang yang kita bawa pulang dan dijadikan saksi,” katanya.

Menurut Budi, perempuan yang berada di tempat hiburan tersebut, kebanyakan dari Jawa Barat. Mereka mengaku memang datang ke Bali ingin menjadi PSK. Ada pula yang menjadi PSK karena dipaksa. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan hukuman penjara paling sebentar 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

Masih di Kabupaten Garut, pekan sebelumnya polisi juga mengungkap praktik perdagangan manusia (human trafficking) di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dua orang pelaku berhasil diamankan polisi.

Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima informasi terjadinya perdagangan manusia di kawasan Cikajang, Garut. edua pelaku yang diamankan masing-masing TN (40) seorang ibu rumah tangga serta seorang pria berinisial WG (39).

“Tersangka TN dengan sengaja melakukan tindak pidana perdagangan manusia dengan cara menyediakan dan memfasilitasi di rumah kontrakannya,” kata Budi kepada wartawan di Mapolres Garut, Jalan Sudirman, Karangpawitan, Senin (12/3/18).

Seorang wanita berinisial IF yang menjadi korban menuturkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2017 lalu. Saat itu IF berusia 17 tahun. Budi mengatakan awalnya, korban diiming-imingi akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. “Namun korban dijual ke lelaki hidung belang. Korban melayani sembilan orang,” katanya.

Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri  mengamankan  tersangka jaringan perdagangan manusia  .(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Korban dijual seharga 400 ribu rupiah ke setiap lelaki hidung belang. Dalam sekali transaksi, tersangka TN mendapat jatah 100 ribu rupiah.

Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Garut. Atas perbuatannya tersangka terancam penjara 15 tahun.

“Dijerat pasal 2, 7 dan 12 Undang-undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Ancaman hukuman 15 tahun,” pungkasnya.

Masih soal perdagangan manusia, Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur menangkap dua perekrut tenaga kerja Indonesia atau TKI asal NTT bernama Mariance Kabu (34). TM dan PB saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara salah satu pelaku, AT, hingga kini masih diburu polisi.

Menurut pengakuan para pelaku, mereka sebagai tenaga lapangan yang ditugaskan merekrut Mariance di kampungnya tanpa sepengetahuan keluarga. Identitas korban dipalsukan ketika tiba di Kupang.

Mereka juga mengaku mengimingi korban dengan gaji per bulan sebesar 800 Ringgit atau setara dengan 2 juta rupiah lebih. “Saya hanya petugas lapangan yang bawa ke kantor PT Malindo. Saya punya surat tugas. Untuk meyakinkan korban, saya janjikan gaji 800 Ringgit Malaysia,” ucap pelaku TM, Jumat, 16 Maret 2018.

Mereka ditangkap atas laporan warga, karena keduanya merekrut TKI atas nama Mariance Kabu, yang diduga disiksa majikan secara keji di Selangor, Malaysia. Korban disiksa dengan cara dipukul, hingga dipaksa meminum air kencingnya sendiri.

Para pelaku ini merekrut Mariance pada 2014 silam, tanpa sepengetahuan suami dan keluarga di Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Korban baru diselamatkan berkat sebuah surat yang ditulis, lalu dibuang melalui jendela dan dibaca oleh warga India. Mariance baru dipulangkan pemerintah Indonesia pada 2016 lalu.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 4 Pasal 10, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman hukumannya tiga hingga 15 tahun penjara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Yudi Sinlaeloe mengatakan bahwa saat ini para pelaku human trafficking atau perdagangan orang telah menggunakan modus operandi baru dalam menjalankan aksinya. Mereka mendapatkan beberapa korban, mengirim mereka ke beberapa kota di Indonesia, lalu membuatkan paspor sang korban di sana.

Polda NTT saat merilis barang bukti dan tersangka pengungkapan kasus perdagangan manusia (Tribunnews.com)

“Ini merupakan modus baru, tujuannya mengecoh polisi dalam pengusutani,” ucap Yudi. Yudi juga mengatakan, biasanya pembuatan dokumen dan paspor korban dilakukan di Jakarta, Surabaya, atau Blitar.

“Jika pelaku sudah mendapatkan seorang korban, mereka mengirimnya ke beberapa kota, misalnya Jakarta, Surabaya, atau Blitar. Mereka tidak langsung membuat dokumen atau paspor sang korban di sini. Sampai di beberapa kota itu, baru dibuatkan paspornya,” jelasnya.

Dia menerangkan, modus operandi yang dilakukan para pelaku human trafficking ini mulai terungkap, sewaktu pihaknya melakukan penggeledahan di kantor imigrasi. Menurutnya, mereka (bagian imigrasi) kadang jarang mengecek ke kantor Dukcapil setempat, apakah data yang ada itu benar atau tidak. Yang penting ada, mereka langsung proses paspornya.

“Padahal KTP itu palsu. Kalau pada saat awal itu langsung dicek, berarti tidak akan ribet dan menimbulkan masalah. Untuk itu, kantor imigrasi sekarang harus lebih perketat pelayanannya,” tegasnya.

Untuk itu, Sinlaeloe mengharapkan kerja sama dari semua pihak untuk bisa memberikan pencegahan terhadap kasus human trafficking ini.

“Tugas pencegahan menjadi tugas kita semua. Selama ini kami yang berada di hilirnya. Di hulunya tidak pernah berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan kepaduan kerja oleh semua pihak,” imbuh Yudi.

Masih di bulan Maret 2018, petugas Polsek Pelabuhan Tanjung Mas Semarang mengamankan 37 warga Bima, Nusa Tenggara Barat. Ke-37 warga Bima ini diamankan saat akan memasuki terminal penumpang pelabuhan. Bahkan, diantara puluhan orang yang diamankan itu, tiga diantaranya adalah balita yang sengaja dibawa orang tuanya untuk menjadi TKI di Negeri Jiran, Malaysia.

Para calon TKI ini mengaku nekat pergi ke Malaysia setelah mengetahui salah seorang tetangganya sukses menjadi TKI. Alasan ini yang membuat warga Kecamatan Bolo, Bima, berangkat untuk mengadu nasib ke negeri tetangga.

“Saya ingin mengikuti jejak tetangga saya, karena saya melihat dia itu sukses setelah menjadi TKI di Malaysia,” kata Diah Safitri warga Bima yang juga merupakan TKI ilegal.

Dari mereka, polisi hanya menemukan dokumen paspor dan KTP. Polisi berencana akan mendalami kasus ini dan membawa 37 calon TKI ilegal ini ke Polda Jawa Tengah.

Februari 2018, aparat Polres Banyuwangi menggagalkan pengiriman 17 orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang diduga ilegal. Rencananya belasan TKI ini akan diberangkatkan ke kepulauan Maldives untuk dipekerjakan sebagai tenaga kasar di sebuah vila.

Penggagalan pengiriman TKI ilegal ini dilakukan di depan kantor Polsek Srono, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (20/2/2018). Rombongan TKI tersebut sudah melakukan perjalanan menuju Bandara Ngurah Rai Bali, dengan menggunakan 2 kendaraan mini bus. Polisi dari Resmob Polres Banyuwangi dan dibantu dengan Polsek Srono kemudian menghentikan kedua mobil tersebut.

“Saat itu kita dimintai bantuan untuk melakukan penghentian dua mobil oleh unit Resmob Selatan. Ternyata isinya adalah TKI Ilegal yang akan dibawa ke Maldives. Selanjutnya kita serahkan ke Polres Banyuwangi,” ujar Kapolsek Srono, AKP Mulyono kepada detikcom, Rabu (21/2/2018).

Para tersangka sindikat perdagangan orang atau human trafficking di wilayah Garut, Jawa Barat dan Bali yang berhasil diamankan oleh Polres Garut (idrus.co)

Sebelumnya, 17 calon TKI ilegal itu dikumpulkan di rumah milik Lilik Hartatik, di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, yang diduga sebagai pengepul TKI ilegal tersebut. Belasan TKI itu berasal dari Banyuwangi 8 orang, dan 9 orang berasal dari Lumajang. Diduga, mereka diberangkatkan dari Indonesia menuju Maldives dengan menggunakan paspor dan visa turis.

Salah satu TKI ilegal, Agung mengatakan, dirinya sebenarnya sudah curiga dengan pemberangkatannya sebagai pekerja di Maldives. Pasalnya, pengepul TKI ilegal Lilik Hartatik tak memiliki PT ataupun perusahaan jasa pemberangkatan TKI ke luar negeri. Agung mengaku sudah mengeluarkan uang Rp 7 juta, sebagai syarat untuk diberangkatkan menjadi pekerja di kepulauan Maldives tersebut.

“Saya curiga karena tidak ada PT yang menaungi keberangkatan kami. Taapi karena uang saya sudah masuk terpaksa saya ikuti juga. Bahkan kita disodori perjanjian jika mundur kita harus membayar Rp 30 juta jika batal berangkat,” ujarnya kepada detikcom, saat ditemui di Polres Banyuwangi.

Hingga saat ini, polisi masih melakukan pemeriksan terhadap 17 orang yang diduga korban human trafficking tersebut. Sementara Lilik Hartatik yang diduga sebagai pengepul TKI ilegal tersebut masih diperiksa secara intensif di ruangan Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres. SWU (berbagai sumber)