Good Judges Are Not Born But Made

 

 

Priyono B. Sumbogo

“Beri aku jaksa dan hakim yang baik, maka dengan undang-undang yang buruk sekalipun, aku bisa membuat putusan yang baik.”

 Kalimat di atas diucapkan oleh Taverne, seorang ahli hukum dari Belanda, dan pernah dikutip oleh sosiolog hukum Satjipto Rahardjo (2003).

Walau ringkas, kalimat Taverne memiliki arti yang begitu jelas, mudah dimengerti, dan mampu menjawab pertanyaan mengapa proses dan putusan hukum yang menyangkut orang kuat, seringkali mengecewakan masyarakat.

Pertama, bahwa hukum positif, baik prosedur maupun substansinya, bukanlah mekanisme yang sempurna untuk mencari keadilan. Kedua, bahwa pelaksana hukum, baik polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara, adalah aktor yang menentukan apakah hukum dapat memberi keadilan atau justru menjadi pelindung kejahatan.

Karena hukum bukan sesuatu yang sempurna dan karena pelaksana hukum memiliki peran menentukan dalam porses hukum, maka tidak mengherankan bila suatu kali terjadi kekonyolan-kekonyolan yuridis.

Contonya sikap yang ditunjukkan Kejaksaan Agung manakala menanggapi pengumuman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia. Dua lembaga dunia itu menempatkan Soeharo sebagai mantan penguasa terkorup di dunia. Selama 32 tahun berkuasa (1967—1998), Soeharto menilap uang negara sekitar 15 sampai 35 miliar dollar Amerika Serikat, atau  Rp 135 triliun hingga lebih dari Rp 315 triliun.

Jika korupsi dapat membawa nama baik bangsa di dunia internasional, maka bangsa Indonesia patut berbangga, karena nilai korupsi Soeharto – sekali lagi menurut versi PBB – jauh mengungguli pemimpin-pemimpin korup di peringkat berikutnya.  Nilai korupsi almarhum  mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos (1972—1986), yang menempati urutan kedua, hanya mengkorup 5—10 dollar AS atau kira-kira cuma sepertiga dari nilai korupsi Soeharto.

Marcos sudah dihukum dan mati di pengasingan sebagai orang usiran. Itu bedanya dengan Soeharto. Di Indonesia, Soeharto tidak bisa disidangkan, hanya karena dalih “sakit”. Di Indonesia, Mahkamah Agung malah menghukum Majalah Time Asia untuk membayar Rp. 1 triliun kepada Soeharto, karena menulis skandal korupsi Soeharto.

Memang begitu. Sebab, filsafat hukum dan sosiologi hukum ala Indonesia mengajarkan bahwa semakin besar nilai korupsi seseorang dan semakin tinggi status sosial koruptornya, mereka akan sulit diadili. Itulah sebabnya mengapa Soeharto, keluarga Liem Sio Liong serta pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) lain, tak tersentuh hukum.

Sebaliknya, filsafat hukum dan sosiologi hukum ala Indonesia merumuskan bahwa semakin rendah tingkat kejahatan dan semakin lemah posisi sosial seseorang, maka pelaksana hukum akan bertindak tegas pada mereka. Sopir truk pengangkut kayu balakan, tukang catat dana politik, tukang jambret, pencuri ayam, atau orang miskin penyerobot lahan tidur, akan segera ditangkap, diadili dan dipenjara.

Tapi marilah tertawa. Sebab, dengan tertawa kita bisa menikmati panggung komedi di Mahkamah Agung, di Kejaksaan Agung, di kepolisian, di kantor pengacara, dan di segala peristiwa di sekitar kita. Dengan tertawa kita bisa memaklumi bahwa Indonesia adalah bocah yang masih menjalani masa pertumbuhan dan pendewasaan. Harap dimaklumi pula, bila dalam masa pendewasaan si bocah berulah nakal atau menyebalkan. Misalnya, hingga senja masih ingin bermain-main terus di halaman Mahkamah Agung, walau sudah waktunya pulang dan beristirahat.

Waktu akan mendewasakan kita. Begitu lirik sebuah lagu. Sembari tertawa, semestinya terus berusaha melakukan perbaikan, kendati sedikit demi sedikit. Khusus di bidang hukum, kita perlu merekayasa situasi yang dapat mendorong terciptanya polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang dapat bertindak tegas kepada koruptor kuat maupun pada penjambret jalanan, yang mampu mengungkap tindak kejahatan yang sulit dibuktikan. Sebab, apapun sistem hukumnya, yang penting adalah pelaksananya.

Good judges are not born but made”. Demikian menurut Odette Buitendam, Mantan Menteri Kehakiman Belanda. Hakim yang baik tidak lahir dengan sendirinya, tetapi harus diciptakan dari suatu sistem yang baik (Frans Hendra Winata, 2005). Prinsip ini juga berlaku untuk merekayasa lahirnya para pelaksana hukum yang lain.

Hakim, jaksa, polisi, dan pengacara, bukan anak langit, bukan dewa keadilan dari kayangan. Mereka hanya manusia biasa yang tetap perlu dikontrol, direkrut dengan sistem saringan yang ketat, dan hendaknya bersedia mendengar kekecewaan masyarakat. Sebab, jika putusan hukum justru menimbulkan kekecewaan secara luas, itu artinya mereka memakai hukum bukan sebagai alat rekayasa ketertiban, melainkan sebagai pemicu kekacauan.