Gagal Jadi Calon Gubernur, Malah Jadi Tersangka Pemalsuan Ijasah

Polda Sumatra Utara menetapkan calon gubernur Sumatra Utara JR Saragih sebagai tersangka kasus pemalsuan ijazah.

Terkait hal ini, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, kasus diproses karena pidana yang dilakukan berkaitan dengan pemilu. Setyo menjelaskan, pada Kamis (15/3), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut telah melakukan gelar perkara.

Dari hasil tersebut ditemukan bukti penggunaan ijazah palsu oleh JR Saragih. Gakkumdu merupakan penegak hukum gabungan Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu khusus untuk urusan pemilu.

Sehingga, dari unsur Polri, yakni Direktorat Kriminal Umum, memutuskan untuk memproses kasus tersebut. “Karena mengingat ini terkait dengan UU Pemilu, diberikan waktu 14 hari. Oleh sebab itu, harus cepat ditangani,” ujar Setyo di Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).

Hal ini berbeda dengan pernyataan Kapolri. Menurut Setyo, benar bahwa Polri menunda kasus calon kepala daerah. Namun, karena kasus ini berkaitan dengan pemilu dan terbukti oleh Gakkumdu, kasus ini tetap diproses dengan jangka waktu 14 hari.

Penundaan, kata Setyo, tidak berlaku untuk kasus berkaitan dengan pemilu dan operasi tangkap tangan (OTT). “Ini tindak pidana pemilu. Kalau tindak pidana lain yang tidak berkaitan dengan pemilu kita tunda, ya. Misalnya dilaporkan calon melakukan penipuan penggelepan atau perbuatan tidak menyenangkan, kita tunda nanti setelah pelantikan baru kita proses,” ucap Setyo.

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan, JR Saragih diduga menggunakan data yang dipalsukan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah bersama calon wakilnya, Ance Selian. Saragih merupakan calon gubernur dari Partai Demokrat. Ia sempat tidak diloloskan oleh KPUD Sumut. Setelah melakukan banding, ia hampir lolos. Namun, karena kasus ini, Saragih pun batal lolos sebagai calon gubernur

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Sumut Mulia Banurea menjelaskan, pasangan JR Saragih-Ance Selian dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai cagub-cawagub karena JR Saragih tidak berhasil menghadirkan bukti pendidikan tingkat SMA.

Setelah menerima berkas pendaftaran dari pasangan JR-Ance, KPU melakukan penelitian dan verifikasi ke Dinas Pendidikan Jakarta untuk mengetahui keabsahan legalisir ijazah milik JR Saaragih. Ketika KPU Sumut akan melakukan verifikasi ke sekolah asalnya, diketahui sekolah swasta di Jakarta (SMA Ikhlas Prasasti di Kemayoran) tersebut telah tutup.

Kemudian, KPU Sumut melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan mendapatkan keterangan bahwa instansi tersebut tidak pernah menggunakan ijazah milik JR Saragih “Itulah alasan kami (menetapkan JR Saragih tidak memenuhi syarat),” kata Mulia.

Meski menyatakan tidak memenuhi syarat terkait legalitas ijazah, tetapi KPU Sumut enggan menanggapi atau menyatakan ijazah JR Saragih palsu. “Kita hanya meneliti berkas yang diberikan kepada kita,” tambah Mulia.