Gaduh Baru Karena Luhut Panjaitan Mengancam Amien Rais

 

 

Salah satu kebiasaan  saat bertatap muka dengan masyarakat adalah membagi-bagikan sepeda. Masyarakat yang berkesempatan untuk satu panggung dengannya kerap diajukan pertanyaan. Jika jawabannya benar, hadiah sepeda sudah menanti bagi yang beruntung.

Selain bagi-bagi sepeda, kebiasaan lain yang dilakoni Presiden saat berkunjung ke daerah adalah membagi-bagikan sertifikat tanah. Bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga sertifikat tanah wakaf yang digunakan untuk mendirikan rumah ibadah maupun tempat yang terkait dengan kegiatan keagamaan.

Paling anyar, saat Jokowi membagikan 17 sertifikat tanah wakaf kepada pengurus masjid, mushala, serta surau di Masjid Raya Sumatra Barat, Padang, Sumatra Barat (Sumbar) 9 Februari 2018 kemarin.

Apa yang dilakukan Joko Widodo merupakan pelaksanaan Progam Reforma Agraria. Program ini termuat dalam Nawacita yang merupakan rangkuman rencana kerja pemerintahan Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla (JK) .

 

Presiden Joko Widodo di tengah rakyat

Tapi Mantan Ketua MPR RI Amien Rais, punya pandangan lain tentang program ini.  “Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien dalam

diskusi “Bandung Informal Meeting” yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu, 18 Maret 2018.

Dalam acara itu Amien juga berbicara mengenai kebangkitan PKI yang menurutnya sudah tampak di era pemerintahan Jokowi ini. “Pemimpin (Jokowi) mengatakan tahun 1965 baru 4 tahun mana ada PKI balita. Memang enggak ada, tapi kenapa rezim ini memberikan angin membangkitkan PKI,” ujarnya.

Bahkan Amien menyebut era Jokowi ini sebagai era di mana antara ucapan dan kenyataan tidak sejalan. Sehingga dia menilai masyarakat cenderung ditipu oleh pemerintah. “Kita mengalami satu zaman antara omongan dan kenyataan jaraknya makin jauh. Kita sedang hidup di mana ada penipuan, pengalihan fokus dan pembodohan yang melakukan kadang-kadang dari yang tinggi,” kata Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Selain itu Amien juga berbicara mengenai kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Amien menuding ada ‘sandiwara’ sehingga kasus tersebut sampai saat ini belum menemui titik terang. “Kita sedang menyaksikan sandiwara hukum yang memuakkan,” ucap Amien

Menurut Amien, ‘sandiwara’ yang dimaksud merujuk saat Polri hingga saat ini belum bisa mengungkap kasus penyiraman Novel. Amien kemudian membandingkan dengan masa ketika dirinya masih menjabat sebagai Ketua MPR pada periode 1999 – 2004.

Saat itu, kata Amien, pengungkapan kasus teroris begitu cepat dilakukan Polri.  “Dulu ketika saya ketua MPR, saya memuji waktu bom bali 2002 dalam hitungan hari bisa ungkap dan menangkap pelakunya sekaligus. Sehingga CIA memuji polisi Indonesia hebat. Lalu bom JW Marriot, bilangan hari tertangkap. Tapi Novel Baswedan, hari 149, polisi angkat tangan. Sulit sekali katanya,” tutur Amien.

Amien pun mengaku heran dengan pernyataan yag menyebutkan bahwa tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk kasus Novel belum diperlukan, padahal sudah banyak pihak, termasuk kaum intelektual, mendesak agar tim segera dibentuk.

“Jadi memang tidak ada penyelesaian. Sudah hampir setahun bilangnya belum perlu (TGPF). Semakin lama, makin nggak karuan. Karena itu mungkin kita harus kenceng. Andai kata istana mau buka pintu 20 menit untuk ketemu Ratna (Sarumpaet), sampaikan ‘Pak Jok jangan sandiwara’ dipanggil Kapolrinya,” canda Amien.

 

Amien Rais

Selain Amien Rais, diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ itu juga dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ratna Sarumpaet, aktivis Lieus Sungkharisma, dan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suripto.

Diskusi ‘Bandung Informal Meeting’ tersebut mengusung tema ‘Kegagalan Negara Memberikan Rasa Aman Kepada Rakyat dan Bangsa’, diselenggarakan oleh ‘Gerakan Selamatkan Indonesia’ yang dipimpin Ratna Sarumpaet.

Pernyataan  Amien Rais itu, khususnya tentang program pembagian sertifikat oleh Presiden Joko Widodo  memantik amarah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhur Binsar Pandjaitan.

Dalam pidato di Gedung BPK, Jakarta, Senin 19 Maret /2018,  Luhut menyinggung pernyataan Amier Rais. “Ada yang kritik tapi membangun, dia bilang kasih sertifikat kibulin rakyat. Dulu itu urus lama sekarang cepat, jadi asbun (asal bunyi) aja. Saya pikir enggak boleh asal ngomong saja,” kata Luhut.

Luhut kemudian tampak semakin emosi saat berbicara mengenai pernyataan Amien Rais yang menuding pemerintah Jokowi memberi ‘angin’ bagi kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Luhut yang mentan petinggi TNI dongkol atas tudingan tersebut. “Di mana pro PKi-nya? Saya ikut tumpas PKI kok,” ucapnya.

Amarah Luhut kian tampak saat dia menekankan bahwa pemerintah tidak pernah berniat menjual aset negara ke swasta apalagi asing “Eh, kalau kau belum pernah ditembakin jangan bilang nasionalisme,” katanya dengan suara tinggi.

Di akhir pidatonya, Luhut mengingatkan agara Amien Rais lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Tak hanya itu, Luhut juga sempat melontarkan kata-kata ancaman. “Jangan asal kritik saja, kamu jadi pejabat saya tahu kok track record kamu. Saya bisa cari dosamu, emang kamu siapa?” tegasnya.

 

Luhut Binsar Panjaitan (rmol.co)
Luhut Binsar Panjaitan (rmol.co)

Tapi, ancaman  Luhut  Pandjaitan pada Amien Rais justru memicu suasana yang lebih panas. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin meminta jangan ada ancam-mengancam. “Seyogianya tidak ada yang ancam-mengancam dalam kehidupan bangsa, bekerjalah sesuai posisi masing-masing,” ujar Din melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Maret 2018.

 

Tudingan Amien Rais kepada  Presiden Joko Widodo  juga mendapat pembelaan dari Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan. Menurut Taufik, pernyataan Amien masih dalam konteks mengingatkan pemerintah. Amien, disebutnya, menyoroti soal target-target pemerintahan Jokowi yang belum tercapai, dalam hal ini program bagi-bagi sertifikat tanah. “Ini dalam konteks mengingatkan bahwa masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan pemerintah,” kata Taufik Senin 19 Maret 2018.

Bukan baru kali ini saja Amien berbicara keras. Bahkan di era pemerintahan Presiden Soeharto, mantan Ketua MPR itu menjadi salah satu tokoh yang berani mengkritik keras pemerintah. “Beliau sudah milik bangsa. Jadi anggaplah ini sebagai cambuk mengejar target pemerintah, untuk introspeksi. Itu harus kita sadari bagaimana seorang kelompok masyarakat memiliki ribuan hektar kebun sawit, jutaan hektare untuk batubara dan emas, dimiliki oknum-oknum negeri ini. Bukan sertifikat tanahnya. Tapi soal yang Pak Amien sebut 74 persen tanah kita itu dimiliki asing dan aseng,” sambung Wakil Ketua DPR itu.

Taufik lalu mengingatkan soal peristiwa ditolaknya anggota DPRD di Sumatera oleh salah satu investor asing. Dia juga menyebut sejumlah janji politik Jokowi saat maju Pilpres 2014 yang belum tercapai saat ini. “Belum lagi janji politik. Lalu soal laju pertumbuhan ekonomi, dulu janjinya 7 persen. Untuk 5 persen itu saja sekarang berat. Ini logis aja, ada banyak PR yang belum diselesaikan,” tukas Taufik.

Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo bukan hanya membela Amien, tetapi juga menyerang Luhut. Ia menyebut  pernyataan Luhut menandakan pemerintahan Jokowi saat ini terkesan antikritik. Bagi Dradjad, Luhut juga terkesan ingin balas dendam kepada Amien, yang kerap berseberangan dengan Jokowi.

“Reaksi pak Luhut (LBP) terhadap kritik pak Amien menunjukkan bahwa ada personel-personel kunci dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang anti-kritik. Menimbulkan kesan bahwa pemerintah juga suka main ancam dan tidak ragu memakai segala cara untuk membalas dendam,” ujar Dradjad dalam keterangannya, Selasa, 20 Maret 2018.

Dradjad lalu mengaitkan pernyataan Luhut dengan perpecahan di beberapa partai politik pendukung Jokowi. Dradjad juga mengungkit kasus yang melibatkan beberapa pihak yang disebutnya ulama “Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan perpecahan di Golkar dan PPP dulu juga karena pendekatan ‘cari-cari kesalahan dan balas dendam’? Jangan-jangan kasus yang menimpa sebagian ulama, bahkan hingga ada yang wafat, juga karena hal yang sama? Masih banyak jangan-jangan yang lainnya,” ucap Dradjad.

 

Drajad Wibowo

Dradjad juga menaruh curiga sedari awal kepada Luhut. Andai terjadi apa-apa terhadap Amien, dia sudah punya nama untuk disalahkan.  “Yang jelas, kalau sampai nanti terjadi apa-apa terhadap Pak Amien, PAN punya bukti kuat untuk menuding siapa aktor intelektualnya,” tegas Dradjad

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais, putra Amien Rais, sudah tentu membela bapaknya. Menurut Hanafi kebijakan pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Jokowi memang sudah menjadi kewajiban pemerintah.  “Kemudian sekarang dibuat selebrasi di berbagai macam forum, itu hal yang biasa sebenarnya. Sehingga malah  justru mengubur semangat Nawacita sendiri yang akan melakukan land reform,” kata dia. di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.

Seharusnya kata Wakil Ketua Komisi I DPR ini, jika serius melakukan reforma agraria maka pemerintah perlu mengambil alih perusahaan tambang dan sawit untuk dibagi rata ke masyarakat. Hanafi pun menduga respons berlebih terhadap kritikan yang dilayangkan Amien karena ada pihak yang merasa terganggu.

Partai Gerinrda pun cenderung membela Amien Rais. Seorang kader partai ini  menyebut bagi-bagi sertifikat tanah oleh Jokowi itu hanya upaya pencitraan. “Kalau sertifikasi itu sih memang haknya rakyat. Jokowi sebagai presiden tidak ngerti soal reformasi agraria dan karena pikirannya hanya pencitraan, ya sertifikasi dianggap prestasi,” kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono kepada wartawan, Senin 19 Maret 2018.

Perihal ancaman Luhut, Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari juga tak setuju. Ia menyarankan Luhut tak main ancam dan lebih baik melancarkan somasi saja. Amien diminta minta maaf secara terbuka soal tudingannya ke Joko Widodo. “Tulis somasi, minta Amien Rais menjelaskan dengan data-data dan minta maaf terbuka di hadapan publik jika tidak bisa membuktikan,”  ujar Eva.

Partai NasDem juga menganggap  ancaman Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidaklah perlu. “Kita kan tahu siapa Pak Amien. Saya kira enggak perlu balas-balas ancaman seperti itu,” kata Ketua DPP NasDem Syarief Alkadri kepada wartawan, Selasa , 20 Maret 2018).

Menurut Syarief, kritik pedas Amien terhadap program bagi-bagi sertifikat tanah Presiden Joko Widodo itu tak berdasar. Apa yang dilontarkan Amien, sebut Syarief, justru bisa merugikan diri Amien sendiri. “Bagi mereka yang mengkritik silakan saja. Itu akan bawa dampak negatif buat mereka sendiri kok. Tidak perlu juga diancam-ancam, biarin saja. Karena apa yang disampaikan Pak Amien tidak benar,” imbuh Syarief.

Begitu pula sikap Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). “Seharusnya sebagai politikus senior seharusnya berbicara secara taktis dan tidak emosional,” ujar Ketua Fraksi Hanura DPR Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Selasa  20 Maret 2018.

Menurut Inas, Luhut seharusnya lebih bijak dalam berkomentar. Menurutnya, bantahan terhadap Amien lebih baik dikeluarkan dengan data dibanding ancaman.  “Kan bisa seperti yang saya lakukan, yakni memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pembagian sertifikat tersebut adalah amanat undang-undang,” ucap Inas.

Walau ancaman Luhut pada Amien tak disetujui banyak pihak,  tak sedikit pula yang mengecam Amien Rais.  Ketua Fraksi Hanura Inas Nasrullah Zubir menyebut Amien nyinyir ke Joko Widodo dan itu patut dicurigai. “Yang perlu dicurigai adalah nyinyirnya Amien Rais terhadap program sertifikasi tanah tersebut. Bisa saja kita menduga bahwa Amien Rais membawa pesanan dari konglomerat,” kata Inas kepada wartawan, Senin 19 Maret 2018.

Bagi Inas, konglomerat seperti jauh dari sertifikat tanah. Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA) juga membatasi gerak konglomerat dalam hal penguasaan tanah. “Sebagian besar konglomerat pemilik tanah masih memegang girik, petok, maupun ketitir, ketimbang sertifikat karena untuk penerbitan sertifikat berdasarkan UU tersebut terdapat pembatasan-pembatasan,” jelas Inas.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira juga punya penilaian negatif terhadap Amien Rais. Menurut  Andreas, Amien  iri hati terhadap Presiden Joko Widodo. “Saya kira komentar Pak Amien lebih didasarkan atas iri hati terhadap keberhasilan pemerintahan Jokowi. Mungkin lebih baik Pak Amien memperhatikan realita dan respons masyarakat atas program sertifikasi yang selama ini sangat diharapkan,” ujar Andreas kepada wartawan, Minggu 18 Maret 2018.

 

Andreas Hugo Paraira

Menurut Andreas, program-program bagi-bagi sertifikat tanah sangat diharapkan oleh rakyat. Sebab, mereka bisa mendapatkan sertifikat itu tanpa biaya mahal dan birokrasi yang mudah. “Pembagian sertifikat tanah merupakan program nasional yang sangat didambakan oleh rakyat. Karena mempermudah rakyat memperoleh sertifikat tanah dengan biaya  Pareirayang rendah dan birokrasi yang lebih sederhana, yang mana selama 2 hal ini selama ini menjadi beban bagi rakyat. Program sertifikasi tanah ini juga untuk memastikan kepemilikan rakyat atas tanah yang dimiliki,” ujar Andreas.

Lantas bagaimana sikap Joko Widodo atas kritik Amien Rais. Presiden Joko Widodo tidak langsung menunju Amien Rais. Namun berbicara soal kritik. Usai  membuka Rapimnas II Partai Perindo di Plenarry Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu 21 Maret 2018,  dia menegaskan pemerintah tidak anti pada kritik, tapi harus dibedakan antara kritik dan mencela, apalagi yang nyinyir.

Jokowi mengatakan perbedaan pendapat atau pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang biasa. Tetapi tetap harus menjunjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran dalam menyikapi perbedaan tersebut. “Perbedaan pendapat dan pilihan itu biasa. Sekali lagi, itu biasa. Tapi harus junjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran. Tidak saling hujat dan menebar ujaran kebencian,” kata Joko Widodo.

Jokowi menegaskan kritik sangat penting bagi pemerintah. Sebab, belum tentu semua yang dijalankan pemerintah merupakan hal benar. “Kalau ada salah, silakan sampaikan dengan kritik,” kata Joko Widodo.

Namun Joko Widodo menegaskan kritik itu sifatnya beda dengan mencemooh, apalagi dengan sikap nyinyir. “Tolong dibedakan kritik dengan mencela, kritik dengan mencemooh, itu beda. Kritik dengan nyinyir itu beda lagi. Kritik dengan memfitnah apalagi, beda. Kritik dengan menjelekkan itu juga beda. Sekali lagi, kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada,” tutur Jokowi.

Joko Widodo  juga menegaskan kritik yang disampaikan juga harus didukung dengan data yang akurat. Kritik tidak boleh asal bicara dan menurutnya harus memberi solusi. “Kritik harus berbasis data, kritik itu tidak ‘asbun’, asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu maksudnya untuk mencari solusi, mencari kebijakan yang lebih baik,” Joko Widodo menandaskan.

Hamdani