Fadli Zon Menguji Netralitas Polisi

Forumkeadilan.com – Sekurangnya sudah 14 tersangka anggota Muslim Cyber Army (MCA) yang ditangkap polisi karena diduga menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Langkah polisi ini dinilai tebang pilih karena hanya menangkapi penyebar hoax dari kalangan Islam. Fadli Zon sepertinta ingin menguji polisi apakah juga akan memproses laporannya tentang akun Ananda Sukarlan yang dianggap memfitnah Fadli dan Prabowo Subianto.

Gencarnya polisi menangkapi terduga anggota Muslim Cyber Army (MCA) mengundang kritik dari banyak pihak, termasuk dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Bukan cuma melontarkan kritik, Fadli juga bagai ingin menjajal apakah kepolisian bisa adil dalam menanganani dugaan penyebaran hoaz atau ujaran kebencian.  Pada Jumat 2 Maret 2018. Fadli melaporkan akun Twitter komposer musik Ananda Sukarlan ke Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta. “Saya datang ke sini untuk melaporkan penyebaran hoaks dan fitnah kepada saya kepada Pak Prabowo dan juga ini saya kira bagian dari upaya kita, kita mendukung (pemberantasan hoaks),” katanya di Bareskrim Polri, Jakarta.

Fadli Zon mengungkapkan, akun Twitter Ananda Sukarlan melakukan penyebaran publikasi informasi hoaks berupa foto dengan keterangan bohong. Dalam foto yang di retweet oleh akun Ananda Sukarlan, terpampang foto Fadli Zon bersama Prabowo Subianto makan dengan seorang pemuda. Keterangan foto tersebut mengatakan, Fadli dan Prabowo sedang makan siang dengan administrator penyebar hoaks dalam kelompok Muslim Cyber Army (MCA).

Padahal, kata Fadli, foto tersebut sebenarnya merupakan fotonya ketika menyambut seorang pendukung Anies Baswedan bernama Eko yang berjalan kaki dari kota Madiun saat gelaran Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. “Kami menyambut di Jakarta dan setelah ada acara juga dengan saudara Anies-Sandi, waktu itu kita ajak makan saya yang membawa di mobil saya juga waktu itu saudara Eko ini,” kata Fadli.

Fadli pun menegaskan Eko dalam foto tersebut tidak terkait dengan hukum tertentu atau pelanggaran hukum tertentu. Selain Ananda Sukarlan @anandasukarlan, Fadli juga melaporkan sejumlah akun lainnya. “Ada akun namanya lambe turah, kemudian yang ada lagi akun yang pertama membuat itu saya enggak hafal gitu, ada beberapa,” kata dia.

Fadli menyertakan tangkapan layar atau screenshot akun Twitter @anandasukarlan yang melakukan twit ulang (retweet) akun @stlaSoso1 yang mengunggah fotonya bersama Prabowo dan Eko dengan keterangan hoaks. Hal ini menjadi masalah lebih mengingat Anada Sukarlan memiliki banyak pengikut, sehingga informasi hoaks yang ia retweet terdistribusi begitu cepat di dunia maya. “Karena ya cukup menonjolkan dengan pengikut yang banyak kan berarti penyebarannya apalagi di situ juga diminta untuk diretweet berapa kali,” kata Fadli.

Unggahan Hoaz Tentang Prabowo dan Fadli (You Tube)

Fadli didampingi kuasa hukumnya, Mahendradata, menjerat Ananda Sukarlan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Mengetahui lawannya dikenal membela Islam,  Ananda Sukarlan meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor. Melalui pernyataan tertulis, aktivis LBH GP Ansor, Dendy Zuhairil Finsa, mengatakan, Jumat kemarin, Ananda datang ke LBH Ansor untuk meminta pendampingan hukum karena dilaporkan Fadli Zon ke polisi. “Kami lihat, dalam posting-an yang diunggah Ananda Sukarlan, tidak ada unsur melawan hukum yang bisa menjerat yang bersangkutan,” ucap Dendy, Sabtu, 3 Maret 2018.

Bahkan, Ananda Sukarlan yang dikenal sebagai pianis dan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui kuasa hukumnya siap melaporkan balik Fadli Zon. Kuasa hukum Ananda, Dendy Zuhairil Finsa, mengatakan sedang mempertimbangkan melaporkan balik Fadli Zon atas kasus hate speech atau ujaran kebencian, seperti laporan Fadli ke kliennya.

“Kami juga sedang mempertimbangkan langkah serupa dalam hal terdapat posting-an Fadli Zon yang mengandung hate speech dan provokasi,” ucap Dendy, yang juga aktivis di Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor, pada wartawan Sabtu, 3 Maret 2018.

Dendy menuturkan akan menelusuri unggahan Fadli Zon yang diduga ada unsur ujaran kebencian. Jika ditemukan, pihaknya akan melaporkan balik Fadli Zon ke polisi. “Kami bisa melakukan serupa. Kami akan cek kembali posting-an Fadli Zon,” ujarnya.

Terkait dengan unggahan Ananda, menurut Dendy, tidak ada unsur hate speech atau ujaran kebencian dalam isi pesan yang dikirim ulang Ananda. Tujuan Ananda me-retweet unggahan tersebut adalah mencari kebenaran terkait dengan foto tersebut. Jadi, kata Dendy, kliennya tidak mengunggah langsung foto Fadli Zon dengan orang itu

Bahkan, ucap Dendy, Ananda menuliskan kultwit untuk mengonfirmasi isi unggahan di media sosial yang memampang foto Fadli Zon tersebut. “Tidak ada unsur hate speech dan pelanggaran UU ITE,” ujarnya.

Sejauh ini, tuturnya, Ananda belum mau meminta maaf atau bertemu dengan Fadli Zon. Menurut dia, Fadli berhak melaporkan Ananda jika dianggapnya melakukan pelanggaran. “Jika dipanggil, sebagai warga negara yang baik, Ananda akan datang dan akan saya dampingi,” kata Dendy.

Ananda juga mengatakan tujuannya me-retweet foto Fadli dan Prabowo, yang awalnya diduga bersama admin The Family MCA, untuk memeriksa kebenarannya kepada publik. “Loh itu justru untuk meng-cross-check kan. Nanya ke para tweehearts (pengikut Twitter) saya,” kata Ananda saat dihubungi, Sabtu, 3 Maret 2018.

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan,  akan memberikan dukungan kepada Ananda Sukarlan yang dilaporkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ke Bareskrim Polri.

Dia menyebut, pelaporan Fadli merupakan suatu hal yang wajar. Sebab sebagai warga negara bila merasa dirugikan berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib “Itu ada prosedur hukum kalau ada orang yang merasa dirugikan secara hukum dia berhak melaporkan ke polisi,” kata Raja di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Sabtu 3 Maret 2018.

Dukungan moral yang akan diberikan kepada Ananda Sukarlan itu, kata Raja, merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan partai untuk salah satu kadernya. Sedangkan untuk bantuan hukum, dia menyebut masih akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan internal partai. “Iya dia (Ananda Sukarlan) anggota PSI, dia kader PSI,” ucapnya.

Apa yang dilakukan oleh Ananda, lanjutnya, masih jauh dikatakan sebagai penyebar berita bohong atau hoaks yang memecah belah bangsa. Tindakan Ananda Sukarlan masih jauh bila disandingkan dengan mereka tim dari Muslim Cyber Army (MCA) ataupun Saracen.

“Padahal dia hanya me-retweet kenapa enggak yang dilaporkan yang pertama (buat). (Meskipun telah dihapus) itu bisa saja dicari jejak digitalnya. Kenapa tidak dilaporkan?” jelas Raja.

Kuasa Hukum Fadli Zon, Mahendradatta, mengaku tidak mempermasalahkan kliennya akan dilaporkan balik oleh tim kuasa hukum Ananda Sukarlan. Mahendradatta pun mempersilakan pihak Ananda Sukarlan untuk melaporkan balik Fadli Zon.

“Silakan, sangat ditunggu dan LP nya kalau tentang LP Pak Fadli kan akhirnya harus dibuktikan bahwa Keterangan Palsu artinya makin segera diproses LP Pak Fadli dan dibuktikan palsu,” kata Mahendra pada Republika, Ahad (4/3).

Mahendradatta mengatakan, jika pelaporan balik itu benar akan dilakukan, justru hal ini akan memberikan manfaat bagi kliennya. Sebab, hal ini menjadikan laporan yang dibuat Fadli Zon semakin cepat ditindaklanjuti.

“Hal ini justru sangat membantu kita dalam mendorong LP Pak Fadli segera diproses,” ujar dia.

Ananda Sukarlan (papasemar.com)

Mahendradatta pun menantang kuasa hukum Ananda Sukarlan untuk merealisasikan niat melaporkan balik tersebut. “Malah sangat terima kasih kalau LP balik tersebut dilakukan, dan kita turut berterima kasih dan mendorong agar LP tersebut dilakukan, bukan sekedar omong doang,” kata dia menegaskan.

Ada kecurigaan aparat kepolisian tidak menindaklanjuti laporan Wakil Ketua DPR atas penyebaran hoax dan fitnah pianis Ananda Sukarlan. “Kalau berdasarkan catatan selama ini polisi tidak menindalanjuti laporan dari pihak-pihak yang berseberangan pemerintah,” kata aktivis politik Ahmad Lubis kepada suaranasional, Jumat (2/3)

Menurut Lubis, polisi sampai sekarang terlihat lambat dalam kasus ancaman pembunuhan terhadap Fadli Zon, Habib Rizieq oleh Nathan. “Padahal kasus ini sudah dilaporkan ke polisi tetapi terlihat tidak ada tindak lanjutnya,” papar Lubis. Kata Lubis, masyarakat akan menilai aparat kepolisian terlihat tidak adil dalam menangani kasus hoax dan ujaran kebencian. “Polisi harus adil dalam menangani kasus hoax,” pungkasnya.

Fadli sendiri masih menunggu tindak lannjut polisi atas laporannya. Ia mengaku sudah meminta pihak Bareskim Polri berlaku adil dalam menangkap semua kelompok penyebar hoax. Ia berharap polisi tidak tebang pilih dalam menangkap pelaku penebar hoax yang hanya menjelekkan pemerintah, seperti Muslim Cyber Army (MCA). Sementara, bila pelaku penebar hoax yang menjelekkan non pemerintah atau pihak oposisi tidak direspons dengan cepat. “Itu (laporan saya) tidak di-follow upsampai sekarang. Itu ketidakadilan itu semakin nyata sekarang. Nah, ini yang disisir ini adalah selalu pihak-pihak yang dianggap menantang pemerintah. Juga kenapa yang disasar itu hanya kelompok muslim. Seolah-olah kelompok muslim ini yang selalu jahat,” kata Fadli.

Sebelumnya Fadli punya pengalaman yang tidak memuaskan terkait laporannya ke polisi. Pada 1 Mei 2017, Tim pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang mengaku mendapat kuasa dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon melaporkan pemilik akun Twitter @NathanSuwanto ke Bareskrim Polri.

Agustiar, salah seorang pengacara yang tergabung dalam ACTA mengatakan, pelaporan itu didasari atas kicauan akun tersebut yang bernada mengancam. “Laporan terkait adanya penyebaran ujaran kebencian dan bahkan ancaman pembunuhan yang di antaranya ditujukan kepada Bapak Fadli Zon,” ujar Agustiar di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (1/5/2017). Kicauan akun @NathanSuwanto yang menggunakan bahasa Inggris berbunyi “If you know of a way to crowfund assassins to Kill Fahira Idris, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rizieq Shihab, Buni Yani, and friends, lemme know”.

Namun, laporan itu tidak jelas kelanjutannya. Hingga pada beberapa waktu lalu Fadli mengaku sudah mengeluhkan nasib laporannya kepada Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.  “Ada beberapa kasus saya sampaikan kepada Kapolri. Saya laporkan hampir satu tahun ya ancaman pembunuham yang dilakukan oleh saudara Nathan sampai sekarang belum jelas ini akan ditindaklanjuti pihak polisi dan saya sudah komunikasi,” ujar Fadli di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 2 Maret 2018.

Mahendradatta (dok FORUM)

Fadli menilai, selama ini Polri masih tebang pilih dalam menangani perkara. Sejauh ini, Polri dianggap berada di pihak pemerintah. Sementara pihak yang kontra dengan pemerintah kurang diperhatikan dari aspek hukum. “Masyarakat menilai dan melihat, jangan sampai instusi kepolisian dipakai orderan penguasa. Kita ingin Polri jadi alat negara yang profesional,” kata dia.

Jawaban polisi sudah dapat diperkirakan. Badan Reserse dan Kriminal Polri akan memproses laporan yang dibuat Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto. Siapa pun yang melapor, Polri pasti akan menangani sesuai prosedur. “Kalau ada yang melapor, kami akan terima. Penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan. Siapa pun yang melapor, akan kami tangani sesuai prosedur yang berlaku,” kata Irjen Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 2 Maret 2018. Hamdani