Diduga Lakukan Penyelewengan Dana Kompensasi KIP, Ketua Panitia Dilaporkan Ke Polres Bangka.

Forumkeadilan.com, Sungailiat — Dugaan penyimpangan penyaluran dana kompensasi CSR Kapal Isap Produksi (KIP) PT Timah dan Mitranya oleh panitia pembongkaran dan pembagian dana kompensasi CSR KIP PT Timah dan Mitranya kepada masyarakat penerima dana kompensasi di Kecamatan Sungailiat  akhirnya dilaporkan ke Polres Bangka.

Berdasarkan pantauan, Senin siang (12/3/2018) sekitar belasan orang yang mengatasnamakan dirinya dari Kelompok Nelayan dan Pengusaha Ikan Sungailiat (KNPIS) mendatangi Polres Bangka.

Kelompok Nelayan dan Pengusaha Ikan Sungailiat (KNPIS) yang diketuai H.Nurlian yang biasa dipanggil Pak Bujang sempat terlihat memberikan satu bundel data data keterangan terkait penyimpangan dana kompensasi KIP kepada salah satu penyidik di salah satu ruangan gedung Reskrim Polres Bangka.

Dalam keterangannya kepada penyidik Reskrim Polres Bangka, Bujang mengatakan kedatangannya dalam rangka menyampaikan laporan pengaduan kepada aparat kepolisian terkait adanya indikasi penyelewengan dana kompensasi KIP tahun 2017 – 2018 oleh panitia pembongkaran dan penyaluran dana kompensasi KIP yang diketuai Ratno Daeng Mappiwali.

Ketua Panitia, Ratno Daeng Mapiwali (Romli Muktar)

“Kami datang untuk menyampaikan laporan pengaduan adanya penyelewengan penyaluran dana kompensasi hak masyarakat penerima dari 10 lingkungan di Kecamatan Sungailiat yang diduga dilakukan oleh ketua panitia  pembongkaran dan penyaluran dana kompensasi KIP tahun 2018, Ratno Daeng,” ungkap ketua KNPIS yang biasa dipanggil Pak Bujang di hadapan penyidik, Senin (12/3/2018).

Bujang menjelaskan dalam penyaluran dana kompensasi KIP kepada masyarakat penerima diduga kuat ketua panitia menyalahgunakan tugas dan wewenangnya. Sehingga dana sebesar Rp. 1.414.090.000 tidak semuanya disalurkan kepada masyarakat penerima.

“Berdasarkan catatan yang dikeluarkan Wasre (PT Timah) Sungailiat. Dari tanggal 19 September 2017 hingga 1 Februari 2018 jumlah bongkaran sebanyak 44 kali dengan tonase sebanyak 573.203 kg pasir timah. Dalam kesepakatan pada pertemuan para kaling, perwakilan masyarakat dan panitia dengan pihak KIP PT Timah dan mitranya yang difasilitasi oleh Camat Sungailiat dan disaksikan perwakilan dari Polres Bangka sebelumnya disebutkan dana kompensasi buat masyarakat Rp.1500/ kg. Sedangkan untuk jasa bongkar dan panitia sebesar Rp.2300/ kg. Artinya dana Rp.1500/ kg untuk masyarakat nelayan penerima dana kompensasi itu harusnya tersalurkan semua ke penerima. Bukan justru disunat untuk dibagi bagikan kepada yang tidak berhak menerimanya,” terang Bujang panjang lebar.

Lebih jauh dikatakan Bujang berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari hasil rapat pleno panitia, jumlah keseluruhan dana kompensasi KIP sebesar Rp. 1.439.090.000.

“Jumlahnya mencapai Rp.1.439.090.000 perinciannya 573.103 x rp.1500 = rp.859.654.500 lalu ditambah dana kompensasi dari panitia lama yang belum sempat dibagikan sebelumnya sebesar rp.526.435.500 lalu ditambah dana pelunasan dari PT Pulomas sebesar rp.53.000.000 sehingga keseluruhannya rp. 1.439.090.000,” ungkap Bujang warga nelayan parit pekir.

Maka kalau uang sebesar itu dibagikan kepada masyarakat penerima dana kompensasi KIP sebanyak 4.357 jiwa x rp.270.000= rp.1.176.390.000.

“Berarti sisa dana dari rp.1.439.090.000 dikurangi rp.1.176.390.000 adalah rp 262.700.000. Nah sisa uang sebesar itu dikemanakan ? tanya Bujang.

Tidak hanya itu, kata Bujang data akurat dari 10 kaling yang warganya mendapat jatah kompensasi tercatat hanya 4.152 jiwa penerima dana CSR KIP sementara hasil rapat pleno panitia pembongkaran dan penyaluran dana kompensasi KIP justru tercatat 4.357 jiwa. Selisihnya 205 jiwa. Maka kalau 205 ini dikalikan Rp.270.000 / jiwa maka hasilnya Rp. 55.350.000. Maka kalau Rp. 55.350.000 ditambah dengan rp.262.700.000 maka hasilnya rp.320.050.000 yang tidak disalurkan ke masyarakat penerima dana kompensasi KIP.

Aktivitas-Buruh-Bongkar-Pasir-Timah-dari-KIP (Istimewa)

“Jadi dugaan kami, pihak panitia dengan uang sebesar rp.320.050.000 itu tidak disalurkan ke masyarakat yang berhak menerimanya. Kalau dana jasa bongkar dan panitia yang sebesar rp.2300/kg itu urusan mereka. Kami tidak mengurusinya. Namun dana kompensasi untuk masyarakat nelayan ini yang kami persoalkan dan ini lah yang kami laporkan ke aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti. Sehingga hal ini tidak memicu konflik antara masyarakat penerima dengan pihak panitia. Kita juga meminta kepada KIP PT Timah dan mitranya untuk sementara waktu stop melakukan pembongkaran guna menghindari konflik di tengah masyarakat nelayan,” pungkasnya.

Terpisah, kasat reskrim Polres Bangka, Akp Andi Puwanto seizin Kapolres Bangka, Akbp Johanes Bangun menyatakan akan mendalami laporan pengaduan dari Kelompok Nelayan dan Pengusaha Ikan Sungailiat (KNIPS) terkait dugaan adanya penyelewengan dana kompensasi KIP peruntukan masyarakat nelayan.

” Kita akan pelajari dulu, kalau memang hasil telaah kami ada temuan dugaan penyimpangan dari prosedur yang dilakukan pihak panitia terkait peruntukan dana kompensasi KIP bagi masyarakat penerima maka kasus ini akan dikembangkan,” kata kasat Reskrim Polres Bangka, Akp AndibPurwanto. (Romli Muktar)