A S M A T

Oleh: Soen’an Hadi Poernomo *Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) *Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Jakarta

 

Soen’an Hadi Poernomo

Saat pertengahan bulan lalu muncul kabar akibat gizi buruk dan wabah campak di Kabupaten Asmat, Papua, menyebabkan 61 anak meninggal, permasalahan kekurangan gizi dan fasilitas kesehatan menjadi sorotan publik dan pemerintah. Korban meninggal tersebut adalah angka yang diperoleh dari tiga distrik/ kecamatan, yakni Fayit Aswi dan Pulau Tiga. Di Pulau Tiga tercatat yang paling banyak, yakni 37 anak meninggal karena kasus tersebut.

Permasalahan gizi di Kabupaten Asmat tersebut yang muncul adalah kurangnya pelayanan kesehatan. Misalnya di Kampung Atat, sudah tujuh bulan posyandu tidak berfungsi, lantaran tenaga kesehatannya dipindah ke Kampung Nakai, pusat Distrik Pulau Tiga. Dari Atat ke Nakai diperlukan sewa perahu motor, ditempuh selama tiga jam, dengan ongkos sewa Rp 6 juta rupiah. Padahal, menurut Kepala Kampung Atat, rata-rata penghasilan warganya sekitar Rp 50.000,- per-bulan. Belum lagi permasalahan kondisi alam, Dalam musim barat, antara bulan Desember sampai April, kadang-kadang ombak di laut mencapai 2 meter, sehingga mereka tertunda untuk berupaya menuju pos kesehatan di kampung lain.

Prevalensi Gizi         

Prevalensi gizi atau kekurangan gizi, untuk balita digunakan tiga indikator, yakni berat badan menurut umur yang disebut gizi buruk, tinggi badan menurut umur atau sangat pendek, dikenal sebagai kerdil, cebol atau stunting, dan berat badan menurut tinggi badan atau sangat kurus. Indikator tersebut menunjukkan bermasalah apabila dihitung dengan nilai baku (Z-score) terhadap baku pertumbuhan Organisasi Kesehatan Dunia (Wealth Health Organization- WHO)– PBB, minus 3 ke bawah. Sedangkan terhadap kecukupan gizi pada ibu hamil, diukur dari kecukupan konsumsi protein dibandingkan dengan Angka Kecukupan Protein (AKP), yang apabila kurang dari 80% dianggap sebagai defisit protein.

Berdasarkan Hasil Pemantauan Status Gizi yang dilakukan Kementerian Kesehatan 2016, kondisi prevalensi gizi di Papua dan Papua Barat memang sangat memprihatinkan. Dari indikator prosentase jumlah anak dan remaja yang mengalami gizi buruk, sangat pendek dan sangat kurus, serta defisit protein bagi ibu hamil—semuanya berada dalam kategori lima provinsi terbanyak bermasalah dalam kecukupan gizi. Provinsi yang lebih berat adalah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Barat. Dalam hal kecukupan asupan protein bagi ibu hamil, Papua termasuk terendah setelah provinsi Maluku, Lampung dan Sumatera Selatan.

Kabupaten Asmat bukanlah yang terburuk di Papua. Dari 29 kabupaten di provinsi tersebut terhitung rangking terendah ke-10 dalam gizi buruk (!6,5%) dan ke-20 pada masalah anak sangat pendek (24,1%). Kabupaten yang paling bermasalah dalam dua kategori tersebut adalah Waropen dan Dogiyai. Adapun problem anak sangat kurus (16,8%), dalam peringkat ke-9. Kabupaten yang paling banyak mengalami problem anak sangat kurus adalah Yahukimo dan Nabire. Rata-rata prevalensi gizi di provinsi Papua adalah gizi buruk 15,1%, sangat pendek 28,0% dan sangat kurus 14,8%.

Dari sisi pola konsumsi, masyarakat Papua tertinggi dalam mengkonsumsi umbi-umbian (498,2 gram), dibanding rata-rata Indonesia 109,5 gram. Provinsi yang tinggi juga dalam konsumsi umbi adalah Maluku (117,9 gram) dan Papua Barat (66,9). Papua juga termasuk tinggi dalam mengkonsumsi sayur (69,6 gram) dan buah (45,8 gram), diatas rata-rata nasional 57,1 gram dan 33,5 gram. Bahan pangan yang termasuk jauh dari rata-rata nasional adalah telor (5,7 gram) dan serealia (135,6 gram), dibanding konsumsi nasional 19,7 gram dan 257,7 gram. Makanan yang hampir setara dengan provinsi lainnya adalah daging (28,6 gram) dan ikan (83,2 gram).

Dari data tersebut, konsumsi masyarakat Papua lebih banyak ke karbohidrat, dibanding dengan asupan protein. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan indikator prevalensi gizi, maka tentu menyebabkannya dalam penilaian yang rendah.

Dimensi lain

          Namun permasalahan kekurangan gizi ini tentu tidak hanya dalam pola makan. Akar penyebabnya bisa disebabkan oleh kemiskinan, sehingga tidak mampu membeli makanan yang lebih bergizi. Atau keterpencilan lokasi yang menghalangi ketersediaan bahan pangan bergizi. Disamping transportasi, telekomunikasi juga bisa jadi faktor penyebab yang signifikan. Dapat dibayangkan, dari 23 distrik di kabupaten Asmat, yang memiliki jaringan telekomunikasi hanya tiga distrik.

Untuk dimensi secara strategis, kebutuhan sarana dan prasarana logistik, kesehatan serta pendidikan, juga harus diperhatikan, termasuk sumberdaya manusia yang menanganinya.   Dan harus diingat pula bahwa permasalahan seperti ini tidak hanya di Kabupaten Asmat, sehingga reaksi untuk memahami permasalahan dan mencari solusinya, harus dilihat juga di lain wilayah, bahkan juga banyak di provinsi lain. Jangan sampai terhanyut oleh iklim tahun politik, dimana ada masalah yang “trending topic”, disitu menjadi perhatian yang sangat berlebihan.

Teknik dan materi persoalan dan solusi pemecahannya juga banyak yang berbeda, tergantung kondisi masing-masing daerah. Ke-bhinnekaan Nusantara tidak hanya di sosial-budaya, tapi juga terbentuk di masalah teknis, ekonomi, bahkan politis. Oleh karenanya, dalam memecahkan persoalan di negeri ini bisa juga mengambil falsafahnya salah satu Wali Songo dari Lamongan, Sunan Drajad: “Wenehno teken marang wong kang wuto, wenehno payung marang wong kang kudanan, wenehno busono marang wong kang wudo, wenehno mangan marang wong kang ngelih”—berikanlah sesuatu itu yang cocok, sesuai dengan yang dibutuhkan, jangan asal memberi, tetapi bukan yang diperlukannya.

Dan yang penting juga adalah perlu kebijakan keberpihakan (affirmative action policy) kepada warga negara yang tertakdirkan hidup di pulau atau pegunungan terpencil. Jangan sampai terhanyut pada teori ekonomi liberal, yang hanya memperhatikan dan memberikan anggaran  terhadap sektor atau wilayah yang secara ekonomis menguntungkan saja.***

You might also like