Walau Jadi Tersangka, Imas Aryumningtyas Tak Mau Mundur Sebagai Bupati Subang

Pada Rabu 14/2/2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Bupati Subang periode 2017-2018, Imas Aryumningsih sebagai tersangka. Imas yang kembali ikut dalam Pemilihan Bupati Subang periode 2018-2023 diduga bersama beberapa pihak menerima hadiah dari swasta atau pengusaha terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang yang diajukan dua perusahaan, yaitu PT ASP dan PT PBM senilai total Rp1,4 miliar.

Imas sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh tim penindakan KPK, di Bandung dan Subang, Jawa Barat, Selasa (13/2/2018) malam.

Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan tujuh orang lainnya yang kemudian bersama Imas dibawa ke KPK untuk diperiksa secara intensif.

Namun Imas belum memutuskan mundur dari jabatannya sebagai bupati, setelah ditahan KPK. Ia memilih untuk melihat kepastian hukum terlebih dahulu.

“Belum ada kepastian hukum mau gimana,” katanya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Kuningan Persada, Kamis (15/2/2018).

Tak hanya itu, Imas juga belum memutuskan apakah akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Golkar di Subang.

Imas, yang kembali maju dalam Pilkada Bupati berpasangan dengan Kol TNI (Purn) Sutarno, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terlebih, ia mengakut tidak menerima uang diduga suap seperti yang disangkakan KPK terhadapnya.

“Saya akan sadar hukum akan jalanini itu, saya akan koperatif, dan paling utama saya kaget heran dan saya tidak merasa terima uang apalagi suap,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK telah resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan pemulusan perizinan pembangunan pabrik di wilayah Subang.‎ Empat tersangka tersebut yakni, Bupati Subang, ‎Imas Aryumningsih; Asep Santika selaku Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Subang; Miftahudin selaku pihak swasta; dan Data seorang karyawan swasta.

Diduga, Imas, Data dan Asep Santika menerima uang suap ‎dari dua perusahaan, PT ASP dan PT PBM senilai Rp1,4 Miliar. Pemberian suap diduga dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Subang.

Uang terebut diberikan oleh seorang pihak swasta yakni, Miftahudin dalam beberapa tahapan. Diduga, komitmen fee di awal antara pemberi dengan perantara adalah Rp4,5 miliar. Sedangkan pemberian fee antara Bupati ke perantara sejumlah Rp1,5 miliar.