Susilo Bambang Yudhoyono Marah Besar Anaknya Disamber KTP-Elektronik

 

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat melaporkan pengacara terdakwa kasus megakorupsi KTP-el Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri pada Selasa 6 Februari 2018. Pelaporan itu terkait ucapan Firman usai sidang Setya Novanto pada Kamis 25 Januari 2018  atas dugaan pencemaran nama baik.

Susilo Bambang Yudhoyono datang bersama istrinya, Ani Yudhoyono, anak kedua mereka, Edi Baskoro, Yudhoyono, dan sejumlah pendampingnya pada pukul 16.40 WIB. SBY dan istri memasuki ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim pukul 16.50 WIB. Hanya sekitar 30 menit, pelaporan telah diselesaikan.

“Saya sebagai warga negara yang menaati hukum, tetapi juga ingin mencari keadilan secara resmi melaporkan saudara Firman Wijaya yang saya nilai telah melakukan fitnah dan mencermarkan nama baik saya berkaitan dengan permasalahan KTP-el. Selebihnya saya serahkan kepada Tuhan Mahakuasa Allah SWT,” kata SBY di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

 

SBY, Ani Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/187/II/2018/Bareskrim, tertanggal 6 Februari 2016 dengan terlapor Firman Wijaya. Pasal yang dituduhkan adalah Pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik.

Pantauan di tempat pelaporan, Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto dan Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Polisi Herry Rudolf Nahak tampak mendampingi Yudhoyono di ruang SPKT.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengatakan, Bareskrim Polri akan menerima laporan tersebut. Bila memenuhi alat bukti, Bareskrim akan memproses lebih lanjut. “Siapa pun warga negara yang lapor kita pasti layani. Ada alat bukti tindak pidana pasti kita proses sesuai standar operasional prosedur,” kata Iqbal.

Sebelumnya SBY juga menggelar pidato dan Konferensi Pers bertajuk “Pernyataan Terkait Tuduhan Program E-KTP” di Wisma Proklamasi 41, Jakarta, Indonesia, Selasa, 6 Februari 2018. Dia beranggapan tudingan terhadapnya adalah skenario pada tahun politik. Dia akan menunggu ujung kasus tersebut. “Mungkin panjangan, tapi akan saya tungu sampai kapan pun juga, tapi saat ini saya tidak main tuduh,” kata SBY dalam konferensi pers tersebut.

Dia pun meminta kader tetap tenang. SBY juga mengaku sempat mendapat tawaran dari para mantan menterinya untuk melakukan suatu langkah. Namun, SBY menolak bantuan dari para menteri yang dahulunya bekerja di kabinetnya, Kabinet Indonesia Bersatu. “Saya katakan, tidak perlu teman-teman. Saya ingin teman-teman tenteram setelah mengemban tugas di hari tua, dengan keluarga,” kata SBY di Jakarta Pusat, Selasa 6 Februari 2018.

SBY dengan tegas menyatakan jika persoalan ini adalah perang miliknya. “Ini perang saya, this is my war!” ujar SBY menegaskan. Apa yang dia lakukan, kata SBY, sebuah jihad untuk keadilan.

SBY  menyebutkan, ia mendapat informasi dari sebuah sumber yang enggan ia sebutkan namanya mengenai adanya suatu pertemuan sebelum sidang kasus perkara korupsi proyek KTP-el. Pertemuan tersebut, disinyalir Yudhoyono menjadi penyebab kemunculan namanya di sidang tersebut. “Ada sebuah pertemuan dihadiri sejumlah orang dan kemudian patut diduga itu jadi cikal bakal munculnya sesuatu yang mengagetkan di ruang persidangan waktu itu,” kata Yudhoyono.

Ia mengaku enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kecurigaannya itu. Menurutnya, hal tersebut bisa membuat geger publik. “Tetapi, pengetahuan saya, informasi yang saya miliki belum waktunya saya buka ke publik, masyarakat luas, dan bisa bikin geger nantinya,” ucap SBY.

Mirwan Amir (waspada.com)
Mirwan Amir

Ia pun menyinggung isu beredarnya buku catatan Novanto yang menyebut nama Ibas. “Yang seolah secara tidak sengaja tapi segera diamplifikasi media online dan dipergunjingkan masyarakat luas. Itulah esensi yang dituduhkan pada saya berkaitan kasus e-KTP,” kata Yudhoyono.

Ibas adalah panggilan akrab Edhie Baskoro Yudhoyono, putra keduaSusilo Bambang Yudhoyono. Tiba-tiba ia dikaitkan dengan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) atau e-KTP.

Terseretntya nama Ibas dalam kasus e-KTP bermula dari buku hitam milik Setya Novanto yang entah sengaja atau tidak dibuka ketika wartawan berada di dekatnya. Dalam buku catatan berwarna hitam yang kerap dibawa Setya Novanto ke persidangan kasus KTP elektronik, ada tulisan menonjol, yakni Justice Collabolator. Setya Novanto memang sedang mengajukan diri untuk menjadi justice collaborator untuk membongkar pelaku kasus dugaan korupsi KTP-E lainnya agar memperoleh keringanan hukuman.

Tulisan itu ditulis dengan tinta hitam disertai tiga tanda seru. Selain kata Justice Collabolator, ada juga tulisan nama Nazaruddin dengan garis ke bawah, USD 500.000. Kata lainnya, ada tulisan Ibas dan Ketua Fraksi.

Wartawab bertanya apakah Ibas yang dimaksud adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono? Setya Novanto menjawab “No comment.”

Ditanya soal apakah Setya Novanto juga akan meminta agar Puan Maharani yang saat proyek e-KTP bergulir masih menjabat sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan untuk dihadirkan di persidangan, jawaban Setya Novanto sama. “No comment lah,” ujarnya.

Setelah tersorot media soal catatan tangan di buku hitamnya, Setya Novanto menyembunyikan catatan tersebut. Dia bahkan tidak lagi menulis di buku catatan tersebut, melainkan menulis di lembaran kertas.

Mantan Ketua DPR ini mengakui dirinya trauma karena tulisan tangannya kembali terungkap di media. “Tidak bisa main laptop.”

Itulah pengakuan Setya Novanto, sehingga dirinya mencatat seluruh bagian penting persidangan di buku hitamnya dan lembaran kertas.

Apa isi buku hitam kecil milik Setya Novanto? Firman Wijaya selaku kuasa hukumnya juga ‎tidak tahu.  Menurutnya, buku itu adalah ‘Black Box’ atau catatan yang bakal diungkap terkait korupsi e-KTP. “Saya rasa buku yang digunakan itu saya menyebutnya kalau pesawat jatuh itu pasti ‘Black Box’, harus dicari,” tegas Firman Wijaya di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 5 Februari 2018 .

 

Setya Novanto dan buku hitamnya

 

Menurut Firman Wijaya, ‎buku tersebut bisa saja memuat petunjuk tentang dugaan korupsi proyek e-KTP yang bakal diungkap, bila permohonan Justice Collaborator (JC) Setya Novanto dikabulkan. “Beliau mengambil buku yang berwarna hitam. Ya saya tidak tahu kenapa pilihannya itu. Tapi di dalam kamus hukum ada yang namanya ‘black law dictionary’. Bisa saja ini kamus yang beliau ingin sebutkan di kasus e-KTP,” paparnya.

Firman tidak ingin berspekulasi banyak tentang nama besar lainnya yang konon memiliki peran lebih berpengaruh daripada kliennya di proyek e-KTP. “Saya rasa kita tunggu. Karena posisi JC ini kan penting dalam instrumen penuntasan kasus ini. Berikan kesempatan kami bekerja,” tambahnya

Terlebih, ada beberapa nama penting lainnya yang sejauh ini belum diperiksa KPK, seperti Ibas dan Puan Maharani, yang saat proyek e-KTP bergulir masih menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Selain itu dalam persidangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga disebut menerima 500.000 dollar AS.

Bahkan jauh sebelumnya, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK terhadap Irman dan Sugiharto tercantum bahwa aliran dana KTP-el ke beberapa partai politik, yakni Rp 150 miliar ke Partai Golkar, Rp 150 miliar ke Partai Demokrat, dan Rp 80 miliar ke PDIP. Adapun partai-partai lain turut diperkaya senilai Rp 80 miliar dari proyek ini.

Karena itu, pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pihak terkait KTP-el.Salah satunya, dugaan keterlibatan putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.

Diketahui, saat proyek KTP-el bergulir, Puan merupakan ketua Fraksi PDIP di DPR RI. Saat itu, PDIP termasuk tiga partai yang disebut kecipratan aliran dana proyek yang menggelontorkan dana hingga Rp 5,9 triliun tersebut.

Romli menyayangkan KPK seperti tebang pilih dalam pemanggilan saksi karena sejumlah kader fraksi, anggota, dan pimpinan badan anggaran DPR Fraksi PDIP sudah diperiksa penyidik KPK. Padahal, mantan ketua fraksi sejumlah partai, seperti Anas Urbaningrum, Jafar Hapsah dari Demokrat, kemudian Setya Novanto dari Golkar, sudah diperiksa penyidik KPK.

“Sesuai dengan putusan MK bahwa pengertian saksi diperluas tidak hanya setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengalami peristiwa pidana, tetapi juga yang mengetahui peristiwa tersebut (proyek KTP-el),” kata Romli saat dikonfirmasi, Selasa, 6 Februari 2918.

Walau nama Puan Maharani disebut sebagaimnana Ibas, sejauh ini baru SBY yang melapor ke polisi. Menanggapi laporan SBY tersebut Wakil ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2009-2014 Mirwan Amir,  menyatakan, keterangannya sebagai saksi perkara KTP-el dengan terdakwa Setya Novanto di persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, adalah kejadian fakta yang sesungguhnya. Namun, lanjutnya, tidak ada maksud untuk memojokkan pihak-pihak tertentu, termasuk SBY.  “Juga tidak ada nada tuduhan kepada SBY,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Februari 2018.

Mirwan juga mengatakan keterangannya di persidangan juga tidak terkait dengan urusan atau kepentingan orang lain atau pihak lain manapun. “Itu adalah keterangan pribadi saya sebagai saksi di persidangan,” ujar dia.

Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo (news.liputan6.com)
Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo

Dalam keterangan tersebut, Mirwan juga membantah telah membuat pernyataan klarifikasi terhadap kesaksiannya di muka persidangan, yang ditujukan kepada pemimpin redaksi salah satu media elektronik dan cetak di Indonesia.

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menulis surat tersebut. Surat tersebut adalah hoaks. Isinya juga penuh fitnah dan hoaks,” paparnya.

Seperti diketahui, dalam persidangan Novanto 25 Januari 2018, Mirwan mengaku pernah meminta SBY untuk menghentikan proyek pengadaan KTP-el. Namun, saat itu SBY menolak permintaan Mirwan.

Mirwan merupakan wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014. Dia kini menjadi pengurus di Partai Hanura. “Pernah saya sampaikan bahwa program KTP-el ini lebih baik tidak dilanjutkan,” ungkap Mirwan saat dicecar pertanyaan oleh kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya, terkait keterlibatan partai pemenang pada Pemilu 2009 dalam proyek KTP-el.

“Itu disampaikan langsung kepada Pak SBY?” tanya Firman kepada Mirwan.

“Iya,” jawab Mirwan.

“Di mana?” tanya Firman lagi.

Mirwan menjawab di Cikeas.

“Pada waktu itu tanggapan dari Pak SBY apa?” cecar Firman.

“Tanggapan dari Bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju pilkada, jadi poyek ini harus diteruskan. Saya hanya sebatas itu saja. Posisi saya hanya orang biasa saja, tidak punya kekuatan,” jawab Mirwan.

Firman Wijaya pun menanggapi laporan SBY ke polisi. Ia mengaku tak mau ambil pusing. “Ya saya advokat dan hanya rakyat biasa yang tiap hari kerjanya memperjuangkan keadilan. Bukan siapa-siapa,” kata Firman saat dikonfirmasi, Selasa.

Menurut Firman, profesinya sebagai advokat menuntutnya bekerja membela siapa pun tanpa pandang bulu. “Seperti biasa (tugas advokat), hari ini membela Pak Novanto. Besok membela yang lain, ya, biasa saja,” ucapnya.

Firman mengembalikan semuanya kepada hukum yang berlaku. “Saya rasa semua berangkat dari hukum, ya. Tinggal kita baca putusan Mahkamah Konstitusi dan UU tentang advokat, semua tentang imunitas profesi,” kata dia.

Firman Wijaya menunjuk Boyamin Saiman sebagai kuasa hukumnya untuk menghadapi laporan SBY. “Hasil pembicaraan saya dengan Firman Wijaya hari ini, disepakati saya ditunjuk untuk menjadi koordinator kuasa hukum Firman Wijaya dalam menghadapi pelaporan SBY ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik,” kata Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu, 7 Februari 2018.

Dia mengatakan, penunjukan ini telah diterimanya semata-mata karena dia yakin bahwa Firman Wijaya menjalankan tugas profesinya untuk menggali semua fakta yang terkait dengan kasus KTP-el. “Dalam rangka membela kliennya yang jelas-jelas dilindungi Undang-undang Advokat. Saya yakin Firman Wijaya tidak bersalah dalam menjalankan tugas profesinya,” kata Boyamin.

Untuk memperkuat tim, kata Boyamin, dia telah menyiapkan tim dari kantor Boyamin Saiman Law Firm Jakarta dan Kartika Law Firm Surakarta. Pihaknya masih akan menghimpun dan menambah advokat lain yang peduli dengan Firman Wijaya, termasuk advokat dari Kantor Firman Wijaya secara inhouse.

Menurut Boyamin, secara prinsip pihaknya menghormati proses hukum dan mengapresiasi semua pihak yang menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa secara beradab.

Lalu apakah pengacara seperti Firman tidak bisa disentuh hukum karena memiliki hak imunitas? Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, hak imunitas terhadap advokat tidak berlaku pada Firman Wijaya. Sebab, pernyataan Firman soal adanya intervensi terhadap proyek tersebut terjadi di luar persidangan.

 

Ganjar Pranowo

“Ya, Firman Wijaya bisa dituntut atas pernyataannya di luar sidang. Hak imunitas tidak melekat padanya. Karena, di luar itu bukan forum untuk menyampaikan pembelaan,” tutur dia, Rabu 7 Februari 2018.

Fickar menjelaskan, pengertian di luar sidang itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas Pasal 16 UU Advokat, yakni forum-forum di luar sidang, seperti di kepolisian, kejaksaan, atau di lembaga-lembaga yang terkait dengan perkaranya. “Sedangkan, wawancara di luar sidang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang tidak berkaitan dengan profesi,” katanya pada wartawan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, laporan SBY kepada kepolisian terkait pernyataan Firman Wijaya beberapa waktu lalu berlebihan. Sebab, Firman hanya mengungkapkan kembali apa yang dikatakan saksi persidangan.

Ray mengumpamakan, pernyataan Firman yang berujung adanya laporan kepolisian dari SBY itu ibarat wartawan yang menulis keterangan saksi dalam sebuah persidangan. Dalam berita, si wartawan menuliskan pihak yang terlibat berdasarkan keterangan saksi tersebut.

Hingga akhirnya, lanjut Ray, wartawan itu dilaporkan ke polisi oleh pihak yang disebut saksi persidangan. “Terus bohongnya di mana. Ini seperti Anda menulis, dengar persidangan lalu menulis, nah orang yang disebut ini laporkan Anda ke polisi,” paparnya. Terlepas dari itu, Ray berharap kepolisian bisa bijak dalam menindaklanjuti laporan SBY tersebut.

Tapi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian enggan mengomentari soal laporan yang dibuat mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Bareskrim Polri. “Saya tidak usah komen dulu,” kata Jenderal Tito di Jakarta, Rabu, 7/2/2018. Ia percaya penyidik Bareskrim mampu menangani laporan tersebut secara proporsional.

Hamdani