SPK Tanpa Verifikasi Kepemilikan Lahan, Ketua LMP Babel Jadi Pesakitan

Forumkeadilan.com, Sungailiat– Masyarakat Bangka Belitung khususnya warga penambang hendaknya berhati hati dalam melakukan penambangan sehingga tidak terseret ke meja hijau meskipun telah mendapatkan Surat Perintah Kerja dari PT Timah.

Seperti halnya yang dialami 2 (dua) warga desa Baturusa Kecamatan Merawang, salah satunya Fr selaku ketua ormas Laskar Merah Putih (LMP) Bangka Belitung terpaksa didudukan di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus penyerobotan lahan dan pemalsuan dokumen.

Dalam persidangan kasus penyerobotan lahan dan pemalsuan dokumen didakwakan kepada Direktur  dan Pelaksana Operasi CV. Karya Abadi yang digelar di PN Sungailiat, yang dipimpin langsung oleh ketua PN Sungailiat, Sarah Louis Simanjuntak, SH, M. Hum, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Selasa (20/2/2018). Terungkap kalau Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan PT Timah kepada mitranya tidak melalui mekanisme yang benar.

Ketika hakim Jonson Parancis salah satu anggota majelis menanyakan kepada saksi bernama Hendra yang menjabat Kabid Produksi PT Timah soal virifikasi kepemilikan lahan sebagai lokasi penambangan yang diterbitkan SPK nya oleh PT Timah.

“Apakah PT Timah sudah melakukan verifikasi sebelum menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada mitranya?

Saksi menjawab. “Itu dari pihak penambang yang mulia sudah memiliki surat pernyataan pembebasan tanam tumbuh, dan surat pernyatan lainnya yang mulia,” sahutnya.

Hakim Johnson kembali menanyakan. “Surat penyataan apa?, apa cukup surat pernyataan?, tidak perlu surat pembebasan lahan yang diketahui minimal Kades? kok bisa dikeluarkan SPK tanpa surat pembebasan dan kepimilikan lahan itu? tanyanya kepada saksi.

Dikatakan saksi  kalau pihaknya hanya menerima saja surat tersebut.

“Saya hanya menjalankan perintah atasan saya terkait lokasi dan informasi lahan pengerjaan, kalau administrasi dan lain -lain itu kantor saya pak,” ungkap saksi.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PT Timah, Anggi Siahaan belum bersedia memberikan tanggapannya.

“Maaf, saya baru mengetahui kabar ini dari wartawan, maka dari itu belum bisa menjawab, nanti kami rapatkan dulu dengan kepala divisi bagian hukum perusahaan,” kata Anggi via telepon, Selasa (20/2/2018).

Sementara itu, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya Feriyawansyah mengatakan bahwa permasalah ini hanya masalah tumpang tindih lahan.

“Clien kami baru diduga. Menurut saya hakim dalam hal ini bertindak sudah sesuai prosedurnya, sebagai penengah permasalahan dan kami pun tidak keberatan dengan keterangan saksi karena sudah sesuai SOP makanya dikeluarkan SPK, cuma masalahnya ada tumpang tindih lahan saja yang dikuasakan dan diperkarakan. Itupun tidak jelas siapa pelapornya,” terang Feriyawansyah. (Romli Muktar)