Pimpinan DPRD Pertanyakan Pencairan Dana Pembangunan Gedung Klinik Anak Rumah Sakit Jiwa

Forumkeadilan.com, Sungailiat — Wakil Ketua DPRD Babel, Deddy Yulianto menyoroti pencairan Belanja Modal Pembangunan Gedung Klinik Anak Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Bangka Belitung. Pasalnya menurut Deddy ada laporan dari masyarakat bahwa pencairan dana pelaksanaan gedung Klinik Anak  RSJD Babel itu penuh rekayasa.

“Pembangunan gedung klinik anak di RSJD Sungaliat milik Provinsi Babel dianggap bermasalah dan pencairan penuh rekayasa. Kemaren ada laporan dari masyarakat terkait pembangunan gedung klinik anak di RSJD  yang dimenangkan dalam lelang oleh PT.Selatan Anugrah Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.236.299.170,” ungkap Deddy, Kamis (1/2/2018).

Masih kata dia, sebagai pemenang lelang saat itu, mestinya pencairan dana yang dibayarkan kepada kontraktor sesuai dengan nilai kontraknya yakni Rp. 3.236.299.170.

“Namun kenyataannya pihak kontraktor dapat mencairkan diatas harga itu yakni sebesar Rp 3.542.230.000,- dengan disiasati melakukan CCO sampai 2 kali, itu yang kami pertanyakan? Kok CCO sampai 2 kali, ada apa? dan dari laporan masyarkat ke kami, gedung klinik anak itu dibangun tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal dan disederhanakan  yang seharusnya ada kelebihan dana namun nilai kontrak di Mark up sehingga pencairannya menjadi Rp 3.542.230.000,- dari sebelumnya Rp 3.236.299.170,” bebernya.

Lebih jauh dia katakan, dari laporan masyakat ke pihaknya bahwa perubahan CCO sampai 2 kali itu melibatkan banyak pihak.

“Diantaranya pihak perusahaan dalam hal ini PT SAL, pihak oknum ULP, PPK, PPTK bahkan di setujui pihak inspektorat, informasinya seperti itu. Bahkan kami sempet menghubungi pihak bendahara pencairan mempertanyakan kenapa pencairan melebihi nilai kontrak? Dia bilang, katanya ada adendum. Kami tanya apa alasannya, mereka jawab tidak tahu,” terang Deddy panjang lebar.

Wakil Ketua DPRD Babel, Deddy Yulianto (romli Muktar)

Deddy bahkan mensinyalir terhadap perusahaan pemenang tender adanya permainan oknum ULP dari awal sampai menggiringnya jadi pemenang.

“Untuk itu kami berharap pihak Provinsi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Komisi 4 DPRD Babel segera menelusuri laporan masyarkat tersebut dan jikalau memang benar laporan tersebut maka hendaknya memblack list perusahaan tersebut dan menjatuhkan sanksi  terhadap oknum oknum yg terlibat jika memang terbukti apa yg dilaporkan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Bangka Belitung, dr. Heru selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pelaksanaan gedung klinik anak RSJD Provinsi Babel membenarkan pencairan dana pelaksanaan pekerjaan gedung klinik anak RSJD sebesar Rp. 3.542.230.000,- dan hal tersebut dilakukan karena alasan yang kuat sesuai petunjuknya yang diatur dalam perpres 54 tahun 2010.

“Iya memang benar, dalam pencairannya lebih besar dari nilai kontraknya dan itu sudah di CCO sebanyak dua kali. CCO pertama perubahan struktur sekaligus penambahan biaya dari nilai kontrak awal. Lalu CCO yang kedua hanya pergeseran item pekerjaan seperti saluran talang air dan tidak ada penambahan biaya lagi,” terang dr. Heru didampingi PPTK dr. Ria di ruang kerjanya, Jum’at pagi (2/2/2018).

Ditambahkan dr. Ria selaku PPTK bahwa pelaksanaan CCO dalam dokumen kontrak itu lantaran pihak konsultan perencanaan dalam hal ini CV. Tata Prasetya telah melakukan kealpaan dalam penghitungan kolom gedung klinik tersebut.

“Terus terang persoalan ini terjadi karena kealpaan pihak Konsultan Perencanaan CV Tata Prasetya dan ini diakui leadernya Bu Venny kalau mereka alpa menghitung kolom sebanyak 48 buah. Yang dihitung cuma 1 kolom. Nah inikan kalau tidak di CCO tentunya proyek pekerjaan tersebut bermasalah dan tentu kami selaku pelaksana tidak akan mau terima gedung itu karena pastinya nanti akan ambruk kalau sebanyak 48 kolom itu tidak dikerjakan. Akhirnya dirapatkan kembali dan disepakati untuk dilakukan CCO sekaligus penambahan biaya dari kontrak awal guna meneruskan pembangunan gedung itu,” kata dr. Ria panjang lebar.

Masih kata Ria, pelaksanaan CCO dengan penambahan nilai dari kontrak awalnya, itu sudah diatur dalam Pasal 87 Perpres no 54 tahun 2010 tentang Perubahan Kontrak.

“Nah dalam pasal tersebut pada ayat dua menyatakan Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. Sedangkan pada pagu dana Belanja Modal Pembangunan Gedung Klinik Anak memang mencapai Rp.3.542.230.000,- Artinya pencairan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku,” klaim Ria.

Dikonfirmasi terpisah, kontraktor pelaksana, Ali mengakui kalau dirinya tidak mau melakukan perubahan kontrak/ CCO, namun hasil rapat menyatakan harus CCO. Karena pihak RSJD selaku pelaksana mendesak adanya CCO maka disepakati lah perubahan kontrak itu.

“Terus terang dari awal kami tidak mau CCO tapi karena dokumen RAB yang dibikin konsultan perencanaan itu luar biasa hancurnya. Sehingga kalau mengikuti dokumen RABnya maka gedung itu tidak akan bisa dilanjutkan makanya dalam rapat pihak pelaksana, konsultan pengawas dan pihak kontraktor memutuskan untuk dilakukan CCO,” kata Ali via telepon, Jum’at (2/2/2018).

Ditambahkannya, kalau memang ada pihak pihak yang menuding adanya rekayasa dalam perubahan kontrak itu. Ali mempersilahkan untuk melihat langsung gedung tersebut.

“Silahkan datang. Besok (Sabtu, 3/2/2918) BPK akan turun untuk melakukan audit pada gedung itu. Kita akan tunjukkan dokumen RAB-nya yang dibuat konsultan perencanaan. Terus terang di proyek gedung ini saya merugi hingga ratusan juta. Namun karena menjaga nama baik perusahaan dan rasa tanggung jawab maka pelaksanaannya kami kerjakan hingga selesai tepat waktu,” pungkasnya. (Romli Muktar)