Penahanan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Erwin Syafruddin Haiyya

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menahan dan menyiapkan perpanjangan masa penahanan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Erwin Syafruddin Haiyya hingga 40 hari berikutnya.

“Untuk masa penahanan pertama itu selama 20 hari dan bila mana proses penyidikannya belum rampung, maka penyidik punya kewenangan untuk menambah masa penahanan hingga 40 hari ke depan,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani, di Makassar, Kamis, 8/2/2018

Ia mengatakan, penetapan dan penahanan tersangka Erwin Haiyya itu telah sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP.

Penyidik, kata dia, telah memiliki dua alat bukti yang cukup, sehingga penahanan dilakukan berdasarkan unsur objektif dan subjektif yang diatur dalam KUHAP tersebut.

“Karena sudah ada dua alat bukti yang cukup, sehingga penetapan tersangka dilakukan dan dengan unsur objektif dan subjektif perkara kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, kemudian dimungkinkan ditambah lagi untuk 40 hari ke depan,” katanya.

Dicky mengaku jika saat ini penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel masih berusaha merampungkan kasus dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh tersangka.

Penyidik mulai melakukan penahanan terhadap Kepala BPKAD Makassar Erwin Syafruddin Haiyya usai pemeriksaan sebagai tersangka yang dilakukan sejak siang hingga malam hari, Jumat (26/1).

“Kalau sesuai hitungannya, hari ini adalah hari ke-13 masa penahanan dan tersisa tinggal satu minggu lagi. Penyidik masih berusaha merampungkan penyidikannya dan beberapa saksi-saksi lainnya masih akan diperiksa lagi,” ujarnya pula.

Dicky menjelaskan, tersangka Kepala BPKAD Makassar Erwin Haiyya berperan besar dalam sejumlah pengadaan langsung berupa ATK dan bertindak sebagai pengguna anggaran (PA) serta pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan makan dan minum.

Tersangka diduga menunjuk tujuh perusahaan tanpa mekanisme lelang.