Pasal Bersayap Untuk Melindungi Wakil Rakyat Dari Tuduhan Korupsi

Baru saja DPR mensahkan revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam undang-undang itu terdapat beberapa pasal yang kontroversi, salah satunya pasal 245 tentang izin memanggil anggota DPR oleh penegak hukum.

Permasalahan terletak pada Pasal 245 UU MD3. Pasal ini berbunyi, “Pemanggilan dan Pemeriksaan Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus atas persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).”

Pada titik inilah terdapat kejanggalan. Seorang anggota DPR dapat diasumsikan tidak akan tersentuh hukum pidana selama tidak ada surat persetujuan MKD. Ini membuat seolah-olah anggota dewan yang seharusnya mengayomi rakyat seolah-olah steril dan tidak bersalah.

Gugatan terhadap UU MD3 ini diajukan atas nama sejarawan JJ Rizal dan pengacara Febi Yonesta. Sementara itu, sebagai pendamping penggugat, ada LBH Jakarta.

Disampaikan oleh pengacara LBH Jakarta, Ichsan Zikry kepada detik, gugatan terhadap UU MD3 ini dapat membantu kontrol terhadap anggota dewan. Seorang wakil rakyat harus pula mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Seharusnya wakil rakyat itu mengurusi rakyat, ini malah mengawasi diri sendiri. Intinya jangan sampai nanti kalau anggota dewan terlibat pidana dan melibatkan orang miskin, orang miskin ini sulit mendapat haknya,” paparnya

Ditambahkan oleh Muhammad Nur, aturan yang membuat anggota DPR seolah bisa bebas berbuat semaunya tidak boleh dibiarkan. “Tidak pantas dan tidak masuk akal bagi anggota DPR untuk memberlakukan aturan yang mengistimewakan dirinya di tengah maraknya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum,” tuturnya.

Disebutkan, pasal 245 dalam UU MD3 ini bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, yang meliputi pasal 24 ayat (1), 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Berkas gugatan terhadap UU MD3 sudah didaftarkan kepada MK disertai dengan berbagai kelengkapan yang dibutuhka,

Pasal tersebut sebelumnya sudah diatur dalam UU MD3 No 17/2014. Imunitas anggota dewan dalam UU itu tertuang dalam Pasal 245 yang berbunyi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Juli 2014

DPR melalui sidang paripurna mengesahkan UU MD3 No 17/2014. Di UU tersebut terdapat pasal-pasal kontroversi salah satunya pasal 245.

Agustus 2014

Baru disahkan 1 bulan, UU MD No 17/2014 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat terdiri dari akademsi, sejarawan, perkumpulan LSM hingga masyarakat sipil.

28 Agustus 2014

MK menggelar sidang perdana gugatan UU MD3 No 17/2014

22 September 2015

MK memutus gugatan UU MD3 No 17/2014, pada putusannya, MK menyatakan penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana tidak perlu seizin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), melainkan harus dengan izin tertulis dari Presiden.

MK menyatakan pasal 245 UU MD3 No 17/2014 berbunyi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden

Pasal 245 ini tidak berlaku untuk pidana khusus seperti korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.

12 Februari 2018

DPR lewat paripurna meresmikan revisi UU MD3. Pasal 245 yang sebelumnya diubah MK menjadi izin dari presiden kini diubah kembali. Kini pasal 245 berbunyi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Wakil Ketua Panitia Khusus RUU perubahan UU MD3, Fahri Hamzah, menegaskan  menegaskan  tak ada yang berubah terkait aturan hak imunitas dalam UU MD3 yang disahkan pada Selasa (8/2;2018 ) malam pekan lalu itu. “Itu tidak ada perubahan (dari UU MD3 sebelum revisi). Sama,” kata Fahri.

Aturan soal hak imunitas anggota DPR terdapat di Pasal 224 UU MD3. Satu-satunya celah yang bisa ‘menggugurkan’ hak imunitas ini jika anggota DPR yang bersangkutan membocorkan hasil rapat tertutup ke muka publik. Namun demikian masih ada satu ‘tameng’ yang bisa melindungi mereka dari tuntutan pengadilan.

Tameng tersebut adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Mahkamah ini merupakan alat kelengkapan baru sebagai pengganti Badan Kehormatan (BK). Berikut adalah Pasal 224 UU MD3 tersebut:

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/ atau anggota DPR.

3. Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

6. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.

7. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

Berdasar pada penjelasan di atas, untuk kasus pidana khusus seperti korupsi ketentuan itu seharusnya tidak berlaku. Logikanya  KPK tetap bisa menjerat mereka tanpa perlu menunggu izin dari presiden, Tapi karena ada ayat 5, maka bisa saja ketika wakil rakyat kena operasi tangkap tangan dia berdalih sedang melaksanakan tugas. Atau ketika akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus korupsi dia berdalih harus ada izin dulu dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan Presiden.