Orang Gila dan PKI

Diakui atau tidak, sejarah kekejaman PKI di masa lalu akan begitu kuat membentuk persepsi publik saat ini.

Jakarta – Usai menikmati kopi pagi, saya coba buka-buka gadget. Mata langsung tertuju pada sebuah komunitas di jejaring media sosial. Tak selang berapa lama, pandangan saya tiba-tiba dikagetkan dengan link sebuah berita di salah satu media online bertajuk, “Orang Gila di Pandeglang Dihajar Massa sebab Dituduh PKI”.

Link berita yang cukup menukik rasa iba itu pun saya klik. Hasilnya, ternyata orang gila nahas itu bernama Wahyudin Firmansyah. Dia harus mendapatkan sembilan jahitan di kepalanya akibat dihajar oleh massa di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Wahyudin, yang mengalami gangguan kesehatan mental, menjadi sasaran amukan massa karena dituduh hendak membunuh seorang tokoh agama setempat yang bernama KH Encep Muhaemin. Massa yang menghajar Wahyudin juga menuduhnya sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebelum insiden itu terjadi, Wahyudin memang terlihat mondar-mandir di sekitar rumah KH Encep Muhaemin selama tiga hari. Apalagi memang Wahyudin saat itu mengenakan pakaian serba merah yang membuat massa semakin kuat menuduhnya PKI.

Namun begitu. Polda Banten memastikan Wahyudin memang orang gila. Dia merupakan pasien penyakit rumah sakit jiwa Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa (PSBLHS) 2, Cipayung, Jakarta Timur. Polisi juga menyebutkan bahwa Wahyudin berada di daerah itu karena kebetulan saja. Sebab, Wahyudin tidak memiliki tempat tinggal.

Mendadak “Alergi” Orang Gila

Apakah ada keterkaitan antara orang gila dan PKI? Pertanyaan ini lantas menggelayut dalam benak dan pikiran saya.

Saya memilih menjawabnya secara relatif. Ya. Itu relatif. Jika perspektif gila diletakkan pada makna yang sebenarnya, yang menyangkut penyakit mental, maka tentu sulit menemukan kesamaan dan pembenaran dari tuduhan bahwa orang gila identik dengan PKI.

Namun, ketika term “gila” diletakkan pada beberapa kasus yang marak akhir-akhir ini, maka ia seperti menemukan pembenaran dan kontekstualisasinya. Sebab, belakangan ini gejala orang-orang gila sudah masuk pada wilayah irasionalitas, sesuatu yang sulit dijangkau oleh akal sehat publik.

Anomali orang gila. Begitu kira-kira suara publik saat menyaksikan fenomena orang gila yang tiba-tiba menganiaya hingga membunuh tokoh agama. Masa iya orang gila bisa menentukan target dan waktunya?

Dus, yang terbangun dalam benak publik kemudian adalah sebuah persepsi bahwa orang gila seakan sudah berubah makna. Ia bukan lagi bersandar pada terminologi “orang yang tidak waras, orang yang tidak normal, yang tidak sempurna akal sehatnya”. Makna orang gila bertransformasi menjadi persona yang dilekatkan dengan status anti-agama, pembunuh tokoh agama, sebuah behavior yang dalam sejarah bangsa ini begitu kuat melekat dalam diri orang-orang PKI.

Tentu persepsi ini tidak ujug-ujug terjadi. Ia terbentuk melalui proses terlebih dahulu.

Menurut Philip Kotler (Manajemen Pemasaran, 1993, hlm. 219), persepsi bermakna proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.

Diakui atau tidak, sejarah kekejaman PKI di masa lalu akan begitu kuat membentuk persepsi publik saat ini. Ia sulit dihilangkan. Dari itulah Vincent Gaspersz menempatkan pengalaman masa lalu sebagai penyebab yang memengaruhi persepsi manusia, karena mereka biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan.

Sejarah masa lalu takkan pernah terputus dengan sejarah hari ini. Ia selalu memiliki ikatan. Apalagi dalam konteks PKI, di mana gejala kemunculannya kembali mencuat dan disinyalir juga tumbuh bersemi di sepanjang rezim ini. Oleh marenanya, pada akhir September 2017 lalu, pemutaran film G 30S/PKI pun menjadi sesuatu yang cukup kontroversi dan menyedot perhatian publik.

Boleh jadi, semangat yang menggebu-gebu untuk melawan PKI, termasuk mengidentifikasi orang gila sebagai PKI itu merupakan ledakan dari puncak gunung es keresahan publik yang selama ini dipendam. Di mana ledakan ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini.

Sinyal Distrust kepada Polisi?

Peristiwa main hakim sendiri yang dilakukan massa terhadap orang gila di Pandeglang, selain merupakan respon keresahan publik, boleh jadi juga sinyal munculnya ketidakpercayaan publik (distrust) kepada aparat penegak hukum. Potensi distrust ini muncul setelah kinerja polisi dalam mengungkap beberapa kasus yang melanda tokoh agama dinilai tidak cukup memuaskan.

Akhirnya masyarakat lebih memilih jalan pintas dengan melakukan caranya sendiri terhadap orang-orang yang dianggap membahayakan bagi ulama.

Jika ini yang benar terjadi, tentu ini sangat buruk bagi bangsa ini. Sebab, aparat penegak hukum merupakan tonggak bagi terwujudnya rasa aman bagi warganya. Sulit dibayangkan bila kemudian ketidakpercayaan ini meluas dan merambah pada ketidakpercayaan massal berskala nasional.

Distrust ini selain juga buah dari kinerja polisi yang terkesan lamban, dalam kasus tersebut masyarakat khususnya umat Islam merasa tengah dihantam ketidakadilan. Ini terlihat ketika terjadi penyerangan terhadap gereja dan pendeta di Sleman, Yogyakarta pada 11 Februari lalu. Saat itu polisi langsung bisa mengidentifikasi pelaku secara detail, bahkan hingga pendidikannya. Namun ketika menyangkut penyerangan dan pembunuhan ulama atau pengrusakan masjid, polisi seperti tidak profesional dalam mengidentifikasi pelakunya. Apalagi polisi cenderung cepat membuat kesimpulan: sang pelaku orang gila. Hal-hal seperti ini diakui atau tidak memicu rasa ketidakadilan di mata publik.

Ini belum lagi jika dilihat dari respons aparat, termasuk juga elit bangsa ini yang cenderung lebih care pada kasus penyerangan gereja daripada masjid. Padahal mestinya harus direspon secara sama. Apalagi ketika ulama diserang hingga memunculkan korban jiwa.

Oleh karenanya ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Polri. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut karena jika ketidakpercayaan ini meluas, dalam banyak kasus nantinya masyarakat akan terus main hakim sendiri.

Di sinilah polisi dituntut berbenah. Kita ingin polisi benar-benar berada di garis lurus dalam penegakan hukum yang profesional dan jauh dari berbagai intervensi yang mengarah pada politisasi penegakan hukum. Jangan sampai polisi dianggap sebagai penegak hukum yang tidak netral, yang hanya tajam pada satu kelompok, tetapi tumpul pada kelompok lainnya. Polisi harus jadi penegak hukum bagi semuanya, semua warganya, tanpa terkecuali, tanpa memandang siapa dan bagaimana latar belakangnya, tanpa melihat dari aliran dan kelompok mana ia berasal. Polisi harus bekerja tanpa tendensi apapun melainkan hanya menjaga keamanan dan keselamatan warganya.

Wallahu A’lamu bi al-shawab

 

Oleh: M. Ilyas
(Pemerhati Politik)