MUI Surakarta Melarang Kampanye Pilkada Di Rumah Ibadah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta berharap tempat ibadah tidak digunakan untuk kampanye oleh peserta Pilkada Jawa Tengah 2018.

“MUI mempunyai tanggung jawab besar pada tahun politik ini terutama untuk mengimbau masyarakat tidak menggunakan tempat ibadah, misalnya masjid dan mushala sebagai tempat untuk kampanye,” kata Ketua MUI Surakarta Subari pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus MUI Kota Surakarta periode 2018-2022 di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta, Kamis, 8/2/2018.

Meski demikian, pihaknya akan berupaya berpartisipasi menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan Pilgub Jateng hingga Pemilihan Presiden 2019.

“Salah satunya adalah berupaya mencegah tempat ibadah digunakan sebagai kegiatan politik praktis,” katanya.

Ketua MUI Jawa Tengah Achmad Darodji memastikan bahwa MUI akan terus bersikap netral pada momentum apapun, termasuk Pemilihan Kepala Daerah 2018.

“MUI tidak ke mana-mana karena harus bersifat netral. Kalau berbeda pilihan saat memilih, silahkan tetapi perbedaan itu hanya satu menit, pada saat memilih itu saja. Selebihnya tetap bersaudara,” katanya.

Menurut dia, dalam kondisi apapun MUI harus tetap menjadi perekat sehingga jangan sampai terjadi konflik internal karena politik.

Sementara itu, untuk menangkal isu SARA dan kampanye hitam, pihaknya berencana melakukan khotbah serentak di 35.000 masjid di Jawa Tengah. Ia mengatakan tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah tersulut provokasi, terutama dari media sosial.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan MUI saat ini berfungsi memberikan payung kepada masyarakat. Ia mengatakan sebagai payung besar organisasi massa (ormas) Islam harus terus mengayomi masyarakat.

“Kesatuan dan persatuan menjadi tanggung jawab kita bersama, jangan sampai umat Islam terpecah belah dan berselisih gara-gara berbeda pilihan,” katanya.