Ekspor Timah Via ICDX, PT Timah Akibatkan Kerugian Negara Hingga 113 Milyar

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang–Peran Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) dalam menjalankan perdagangan timah di Provinsi Bangka Belitung terus menuai sorotan. Terlebih setelah terungkap hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian negara sebanyak 113 milyar dalam  perdagangan PT Timah melalui Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).

Temuan BPK ini diungkapkan secara blak blakan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman kepada wartawan, Senin malam (19/2/2018).

Dikatakan Erzaldi,  ketika dirinya dan direktur utama PT Timah, Riza Pahlevi diundang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. BPK mengungkapkan adanya temuan kerugian negara dalam perdagangan timah melalui ICDX.

“Perusahaan negara pun rugi gara-gara ICDX,“ ungkap Erzaldi ketika menghadiri ngopi akbar bareng Group WhatsApp Ngopi di Tan Kastil, Senin malam (19/2/2018).

Menurutnya, jika ICDX sudah membuat suatu kerugian maka kinerja ICDX sudah tidak baik. ICDX harusnya memberikan nilai tambah untuk Babel, bukan sebaliknya, justru membuat negara alami kerugian.

“Dulu, sebelum adanya ICDX, setiap kapal berangkat duit masuk ke bank di Babel sehingga bank-bank di Babel bisa bergerak. Tapi sekarang? Kalian lah yang bisa menjawabnya,“ ujar Gubernur.

Mantan Bupati Bangka Tengah ini juga mengungkapkan kepada BPK RI, pemerintah dan negara hanya mendapatkan royalti 3% saja. Namun, ICDX justru mendapatkan 0,6% dari produsen dan 0,6% dari buyer.

“ICDX sudah dapat kiri dan kanan, dapat lagi pembayaran bulanan dan tahunan. Babel dapat apa hanya gudang saja, hanya numpang lewat,” ketus Erzaldi.

Mirisnya lagi, kata Erzaldi perusahaan swasta justru merauk keuntungan besar sementara perusahaan milik negara alami kerugian hingga mencapai 113 milyar.

“Bayangkan saja perusahaan swasta saja bisa untung besar dari timah, sedangkan perusahaan plat merah justru mengalami kerugian hingga 113 miliar. Sungguh sangat disayangkan jika swasta memiliki peran besar, sebaliknya pemerintah tidak memiliki peluang apa-apa. Ini sungguh sangat disayangkan,“ sesalnya.

Sementara itu, terkait kerugian negara hingga 113 milyar sekretaris PT Timah, Amin Haris mengakui hal tersebut terjadi sejak penjualan timah melaui ICDX pihaknya diharuskan mengeluarkan biaya yang sebelumnya tidak ada.

“Karena memang semenjak penjualan melalui ICDX kita harus mengeluarkan biaya biaya yg sebelumnya tidak ada seperti biaya transaksi, biaya gudang, annual fee dan lain lain,” ungkap Amin ketika dimintai tanggapannya terkait temuan BPK soal kerugian negara hingga 113 milyar via pesan WA messenger, Selasa (20/2/2018).

Dikatakan Amin, penjualan timah sebelum adanya ICDX dilakukan secara langsung ke customer sehingga tidak banyak biaya yang dikeluarkan.

“Sebelum melalui ICDX, penjualan timah langsung ke customer,” kata Amin.

Namun sayangnya hingga berita ini diturunkan, Amin tidak memberikan tanggapannya ketika disinggung sejauh mana usaha PT Timah untuk tidak melibatkan ICDX dalam perdagangan timahnya ke luar negeri sehingga kerugian yang dialami PT Timah tidak terulang.

Seperti diketahui, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) dibentuk dengan alasan untuk mendongkrak harga timah di luar negeri.

“Tujuan dibentuknya bursa berjangka sesuai amanat UU No32 tahun 1997 adalah agar Indonesia menjdi penentu harga komoditi dunia,” kata Diretur Utama ICDX Megain Widjaja saat grand launching ICDX di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun forumkeadilan.com menyebutkan asal muasal perdagangan timah di Indonesia melalui ICDX  ini diprakarsai oleh tiga orang yakni Gita Irawan saat itu menjabat selaku menteri perdagangan, Wahid Usman selaku  Dirut PT Timah dan Edy Candra. Ke tiga orang inilah yang menentukan kemana arah perdagangan timah Indonesia pada saat itu lalu kemudian keluar lah Permendag 78 tahun 2012 tentang ketentuan ekspor timah dan menunjuk ICDX sebagai bursa penjualan timah luar negeri yang juga diatur didalamnya bahwa ICDC memperoleh fee sebesar 0,6% dari produsen dan 0,6% dari buyer. (Romli Muktar)