Di Kepulauan Riau Masih Ada Puskesmas Yang Tidak Memiliki Dokter

Puskesmas di Desa Tajur biru Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga tidak memiliki dokter sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas yang juga melayani beberapa desa di wilayah Senayang.

“Selayaknya orang sakit itu diperiksa dokter, tapi pasien disini hanya mendapatkan perawatan dari perawat yang secara akademik hanya memberikan resep sesuai diagnosa dokter,” kata Hairul salah satu warga Senayang yang juga aktifis LSM Laskar Bunda Melayu pada pers, Kamis, 15/2018.

Dengan keterbatasan pelayanan kesehatan tersebut, membuat masyarakat di beberapa pulau di sekitar desa tersebut hanya bisa pasrah, apalagi jika mengalami penyakit yang harus ditangani dokter, masyarakat hanya bisa menyerahkan ke petugas perawat yang ada di Puskesmas tersebut.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lingga Kamarudin Ali mengatakan Kepala Dinas Kesehatan harus merespons hal ini, karena program prioritas bupati saat kampanye adalah di bidang kesehatan dan pendidikan. Jika hal ini dibiarkan terus berlarut, maka akan berdampak pada masyarakat.
“Kasihan mereka ingin berobat, percuma ada kartu berobat gratis sementara masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk berobat kalau dokternya tidak ada tidak akan maksimal,” kata Kamarudin Ali saat dihubungi Antara.

Jika kepada dinas terkait tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, dirinya meminta agar Bupati Lingga melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga ini, dan jika perlu bupati harus melakukan mutasi dan pergantian terhadap kepala dinas kesehatan jika tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat.

Menurutnya, saat ini tidak saja di Puskesmas Tajur biru di beberapa daerah lainnya bahkan di rumah sakit sendiri banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Hal ini sangat berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Dan baru-baru ini menurutnya dirinya mendapat laporan tentang kelangkaan obat di rumah sakit sehingga masyarakat harus membeli keluar rumah sakit.

“Bayangkan mereka harus keluar biaya berapa untuk beli obat diluar, ini harusnya dicarikan solusi kepala dinas harus bertanggung jawab,” sebutnya.