Berkas Perkara Fredrich Yunadi Lengkap, Siap Dituntut Di Pengadilan Tipikor

KPK melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap advokat Fredrich Yunadi, tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, menyatakan, sidang terhadap mantan kuasa hukum Novanto itu akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sehingga tidak dilakukan pemindahan tahanan.

Saat ini, Yunadi yang pernah menyatakan secara terbuka betapa dia suka hal-hal yang mewah dalam wawancara televisi, ditahan di Rumah Tahanan Gedung Penunjang KPK.

KPK telah Yunadi dan Bimanesh Sutarjo (dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan hipertensi di RS Medika Permata Hijau) sebagai tersangka pidana dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas Novanto.

Yunadi dan Sutarjo diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Novanto ke RS Medika Permata Hijau untuk dirawat inap dengan data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Yunadi pun telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang pertama diselenggarakan pada Senin (5/2/2018) seminggu lebih awal dari jadwal sebelumnya pada Senin (12/2/2018).

Sejauh ini,  Fredrich Yunadi membantah melakukan upaya merintangi penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Setya Novanto terkait kasus korupsi e-KTP. Dia menyebut KPK ingin membumihanguskan dirinya.

“Sekarang saya dibumihanguskan. Ini adalah suatu pekerjaan yang diperkirakan ingin menghabiskan profesi advokat,” kata Fredrich, yang memakai rompi tahanan berwarna oranye, saat keluar dari gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2017).

“Jelas KPK dong, siapa lagi,” sambungnya saat ditanya siapa yang dia maksud ingin membumihanguskan dirinya.

Fredrich mengatakan dirinya sebagai advokat hanya melakukan tugas dan kewajiban membela Setya Novanto sebagai kliennya. Dia berdalih Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur bahwa advokat tidak bisa dituntut secara perdata ataupun pidana.

“Saya difitnah katanya melakukan pelanggaran, sedangkan Pasal 16 UU 18 Tahun 2003 tentang advokat, sangat jelas mengatakan advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana,” ujarnya. Menurutnya, hal itu juga diperkuat oleh putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).