Akhirnya Larangan Penggunaan Jala Cantrang Dicabut

 

Matahari kian terik ketika ribuan nelayan memadati halaman Istana Negara, Rabu, 17 Januari 2018. Mereka bersikukuh menunggu hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, dan perwakilan demonstran dari Aliansi Nelayan Indonesia (Anni) yang membahas soal nasib cantrang.

Sedikitnya 15.000 massa nelayan berkumpul di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka berdiri persis di depan pintu masuk kawasan Monas sebelah barat, yang berhadapan dengan Istana Merdeka.

Menurut Riyono, Ketua Aliansi Nelayan Indonesia, aksi ini adalah yang kedua setelah sebelumnya, 8 Desember 2017, mereka menggelar demo menentang pelarangan cantrang. Mereka menuntut penggunaan cantrang dilegalkan.

“Jumlah pendemo sekitar 15.000 orang di depan Istana. Kami menuntut hal yang sama yaitu melegalkan penggunaan cantrang,” ujar Riyono, Rabu (17/1/2018).

Mereka yang hadir bukan cuma nelayan, tapi juga ada pengusaha perikanan, kru bongkar muat di pelabuhan perikanan, hingga istri-istri nelayan. Ada yang dari Tegal, Pati, Lamongan, Tuban, Pamekasan, Probolinggo, hingga Kalimantan Barat dan Riau.

Salah seorang peserta aksi, Kasman menyebut, mereka yang hadir berasal dari berbagai wilayah. Di antaranya Brebes, Tegal, Pati, Lamongan, Pamekasan, Banten, Tuban, Probolinggo, dan Rembang hingga Riau, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. “Iya 700 orang dari Brebes ikut,” tutur Kasman di lokasi.

Menurut Kasman, unjuk rasa tersebut membawa dua tuntutan. Pertama terkait legalisasi cantrang dan kedua, permintaan pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diduga bertentangan dengan Inpres perikanan nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional. “Cabut permen KKP yang dikeluarkan Bu Susi,” jelas Kasman.

 

Unjuk rasa memprotes Menteri Susi

 

Demonstrasi dilakukan para nelayan juga untuk menindaklanjuti hasil pertemuan perwakilan ANNI dengan Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo, Senin (15/1/2018). Dalam pertemuan itu, para nelayan mengklaim sudah ada kesepakatan ihwal penggunaan cantrang dan payang kedepannya.

Pertemuan perwakilan ANNI dengan Jokowi dan beberapa Menteri hari itu membahas finalisasi aturan penggunaan cantrang serta payang. Namun, belum diketahui siapa saja Menteri yang akan ikut menghadiri pertemuan dengan para nelayan.

“Kalau di situ ada Bu Menteri (Susi) menurut saya akan lebih bagus karena selama ini kita maunya win-win solution gitu. Apa yang dimaui Ibu Menteri, teman nelayan, saya kira akan ada titik temu,” katanya.

Beberapa saat berselang, momen yang dinanti datang. Menteri KKP Susi Pujiastuti dan perwakilan nelayan datang dari arah Istana menuju mobil komando yang telah disiapkan. Susi yang hendak menyampaikan hasil pertemuan dirinya dengan perwakilan massa dan Presiden Jokowi di Istana sempat kena timpuk demonstran yang kian gerah menunggu kepastian nasib cantrang.

Oknum demonstran melempar Susi dengan ranting kayu. Sebagian dari mereka juga mengumpat Susi.

Luapan emosi demonstran keluar karena Susi dianggap sebagai tokoh antagonis karena ia melarang penggunaan cantrang sebagai alat tangkap nelayan yang efektif mulai awal 2018. Pemerintah menganggap cantrang adalah alat tangkap yang berbahaya bagi lingkungan.

Ekspresi marah pendemo perlahan surut ketika Susi dan Ketua Koperasi Usaha Desa (KUD) Karya Mina Tegal, Hadi Santoso, ikut naik ke atas mobil komando—tempat orator beraksi. Di sana, keduanya mengumumkan larangan penggunaan cantrang dicabut.

“Dengan mengucap alhamdulillah, saya katakan bahwa cantrang boleh (dipakai) melaut lagi,” kata Hadi, disambut riuh gembira demonstran yang terdiri dari ribuan nelayan.

Susi kemudian menekankan bahwa pencabutan larangan cantrang harus diikuti dengan janji nelayan untuk tidak menambah kapal yang menggunakan alat tangkap tersebut.

“Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tak punya ukuran, ukuran markdown, masih melaut. Kemudian tak boleh ada kapal tambahan lagi,” ujar Susi.

Susi juga mengatakan bahwa pemerintah berniat memberi kredit bagi nelayan yang hendak mengganti kapalnya. Ia berjanji akan membantu nelayan yang terjebak kredit macet.

Menteri kelahiran Pangandaran, Jawa Barat itu juga meminta nelayan tidak berbohong lagi mengenai ukuran kapal mereka. Susi mengancam akan menenggelamkan kapal-kapal nelayan pengguna cantrang yang memasang keterangan ukuran palsu.

“Saya ingin anda-anda kuasai laut Indonesia, bukan kapal-kapal ikan asing. Kapal asing diapain? Bom, tenggelamin. Hidup nelayan Indonesia,” ujarnya.

Meski telah mengizinkan penggunaan cantrang, menurut Hadi pemerintah tetap mengimbau para penangkap ikan segera beralih ke alat tangkap lain.

“Jadi nanti bagi pemilik, juragan, punya niat untuk beralih alat tangkap itu bisa ajukan pinjaman. Pemerintah akan membantu melalui kepala daerah masing-masing,” ujar Hadi.

 

Polemik Larangan Cantrang

Dikutip dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), cantrang adalah alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan.

Cantrang adalah penangkap ikan berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan dua panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring. Jaring cantrang yang ditarik dengan kapal yang bergerak mampu menangkap ikan di dasar perairan.

Riyono berkata, penggunaan cantrang sebenarnya tidak sesuai dengan definisi resmi Kemenkominfo. Menurutnya, alat tangkap ikan itu hanya digunakan di kolong air tanpa menyentuh dasar laut.

“Kalau di dasar air itu adalah trol, itu diseret. Begitu alat dasarnya turun sampai dasar, dia tarik kanan kiri semuanya kena. Cantrang bekerja di kolong air, begitu diturunkan langsung ditarik ke atas tidak diseret,” tuturnya.

Bagi nelayan, menggunakan cantrang memang menguntungkan karena dapat memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak. Selain itu, harga jaring cantrang juga terjangkau ketimbang pukat cincin yang harganya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Akan tetapi, Cantrang dianggap tidak ramah lingkungan karena tidak hanya menangkap ikan yang bernilai ekonomis saja, namun biota laut berjenis tangkapan sampingan atau tidak termanfaatkan juga ikut terangkut.

Ekosistem tempat tumbuhnya jasad renik atau organisme, yang menjadi makanan ikan, bisa terganggu atau rusak akibat penggunaan cantrang. Tak hanya itu, ikan-ikan kecil pun juga ikut tertangkap, sehingga mengganggu keberlanjutan kelautan dan perikanan Indonesia. Hasil kajian WWF-Indonesia menyebutkan hanya sekitar 18-40% hasil tangkapan trawl dan cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi. Sedangkan, sebanyak 60-82% adalah tangkapan sampingan.

Jala cantrang

 

Polemik soal alat tangkap ikan laut di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak era Presiden Soeharto. Pada 1980, para nelayan kecil meminta kapal pukat harimau (trawl) dilarang beroperasi karena dianggap telah merugikan mereka. Soeharto pun mengeluarkan Keputusan Presiden No. 39/1980 tentang penghapusan jaring trawl yang berlaku mulai 1 Oktober 1980 untuk perairan Laut Jawa. Lalu menyusul, berlaku di Pulau Sumatera mulai 1 Januari 1981.

Selang 35 tahun kemudian, polemik alat tangkap nelayan kembali muncul di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ini menyusul terbitnya Peraturan Menteri Kelautan No. 2/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Penggunaan cantrang termasuk yang dilarang sesuai dengan aturan ini yang mulai ditetapkan 8 Januari 2015.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu sontak direspons protes keras dari para nelayan. Mereka menolak larangan penggunaan cantrang. Nelayan menilai, cantrang berbeda dengan trawl yang memang membahayakan lingkungan. Sejak saat itu, gelombang aksi unjuk rasa nelayan terus terjadi, bahkan sampai di depan Istana Negara, Jakarta.

Pemerintah pun akhirnya menunda larangan penggunaan cantrang. Hingga saat ini, larangan penggunaan cantrang sudah tiga kali diperpanjang pemerintah. Perpanjangan pertama ditetapkan hingga Desember 2016, melalui Surat Edaran No. 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di WPPNRI. Alasan perpanjangan karena pemerintah belum menuntaskan alat pengganti cantrang.

Namun, pelarangan cantrang kembali diperlonggar hingga Juni 2017, melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017. Setelah itu, kelonggaran ketiga berlangsung hingg akhir Desember 2017 melalui Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela di WPPNRI. Lagi-lagi, alasan perpanjangan karena alat tangkap pengganti yang belum tuntas.

Kebijakan yang memberi “angin” ini tentu berdampak pada populasi cantrang yang dipakai oleh nelayan. Jumlah alat tangkap cantrang justru bertambah dalam 2 tahun terakhir ini. Pada 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mencatat terdapat 5.781 unit cantrang di seluruh Indonesia. Namun, jumlah itu bertambah menjadi 14.357 unit pada awal 2017.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, larangan pengoperasian kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.

Alasannya, penggunaan alat tangkap tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan biota laut, karena kerja dari alat tersebut mengeruk dari dasar laut.

“Kapal cantrang oleh regulasi nasional dan internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) memang dilarang karena berdampak negatif terhadap lingkungan laut‎,” kata Luhut, saat menghadiri ‎Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, di Jakarta, Juli 2017.

SWU