“Tidak Ada Kewajiban Negara Tersebut Untuk Menjelaskan Alasannya”

 

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal menanggapi sikap arogansi pihak imigrasi Hong Kong yang langsung mendeportasi Ustaz Abdul Somad setibanya di Bandara Internasional Hong Kong, Sabtu, 23 Desember 2017.

Iqbal menilai keputusan sepihak Imigrasi Hong Kong itu lumrah terjadi tanpa harus memberikan klarifikasi rinci terlebih dahulu kepada pihak yang hendak dideportasi. Berikut ini penjelasannya:

Apa alasan Pemerintah Hongkong menolak Ustad Somad?

 

Sebenarnya keputusan untuk menolak atau mengizinkan orang asing masuk ke suatu negara adalah hak berdaulat negara tersebut. Secara hukum tidak ada kewajiban negara tersebut untuk menjelaskan alasannya. Kementerian Luar Negeri RI selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan bagi WNI yang mendapatkan masalah di negeri orang. Termasuk dalam kasus Ustaz Somad yang dicegah masuk ke Hong Kong.
Apakah pihak KJRI di Hongkong sudah mengetahui peristiwa ini?

 

Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong juga telah mengetahui dan merespons perihal interogasi yang dialami Ustaz Abdul Somad oleh imigrasi Hong Kong. Namun, proses interogasi tersebut berlangsung cepat sehingga KJRI tak sempat untuk melakukan pendampingan. Proses berlangsung sangat cepat, sekitar 1 jam, dan Ustaz Somad diterbangkan kembali dengan pesawat yang sama. Sehingga KJRI belum sempat memberikan pendampingan kekonsuleran.

Apakah setiap negara memiliki hak untuk mencegah seseorang masuk ke dalam wilayah negaranya?

 

Proses penolakan imigrasi suatu negara bukanlah hal baru. Sebagai gambaran, imigrasi Indonesia sering menerima masukan dari berbagai pihak, mengenai orang-orang yang perlu dicegah masuk ke Indonesia. Pihak imigrasi lantas mengambil kebijakan dengan menolak orang yang dilaporkan itu masuk ke Indonesia. Dalam hal ini imigrasi kita kemudian menolak masuk orang tersebut. Kita juga tidak berkewajiban menjelaskan alasannya karena itu adalah hak berdaulat kita. Insyaallah Ustaz Somad dan jemaahnya bisa memahami hal itu.

 

Bagaimana sikap Kemenlu terkait hal ini?

 

Intinya adalah Kementerian Luar Negeri pastikan bahwa perwakilan RI akan berikan perlindungan yang sama kepada semua warga negara, sejauh situasinya memungkinkan, walaupun pada dasarnya keputusan mengizinkan atau menolak adalah hak berdaulat negara tersebut.