Sidang Prapid Kejari Bangka, Mendengarkan Keterangan Saksi Ahli Berjalan Alot

Forumkeadilan.com, Sungailiat– Adu argumentasi hukum antara saksi ahli dari universitas islam Bandung (Unisba) dan tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Bangka kembali terjadi dalam sidang lanjutan praperadilan yang dimohonkan pihak  Aan Sukayat terdakwa perkara kasus dugaan korupsi rehab daerah aliran sungai (DAS) Air Anyir, Jum’at (12/1/2018).

Menurut saksi ahli dari pihak pemohon, Dr Nandang yang berprofesi sebagai dosen di Unisba ini, penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi harus memenuhi dua alat bukti yang cukup. Salah satu bukti yang harus dimiliki penyidik adalah bukti audit kerugian negara yang dinyatakan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK).

Nandang yang dihadirkan kuasa hukum Aan Sukayat berpandangan, lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, jika tidak disertai bukti kerugian negara dari BPK, maka unsur korupsi dalam penyidikan belum terpenuhi sehingga penetapan tersangka  kepada Aan adalah cacat hukum dan tidak sah. Dia menuturkan, penyidikan kasus korupsi harus dilengkapi audit investigasi yang pro-justitia yang hanya bisa dilakukan BPK.

”Jadi, yang diperlukan adalah audit investigasi BPK secara menyeluruh. Hal ini berdasarkan Surat Edaran MA(SEMA) No.4 Tahun 2016.  Bukan sekedar menghitung apa yang ditemukan penyidik,” jelas Nandang ketika dimintai keterangannya oleh PH Aan Sukayat, Aji Sonjaya di depan hakim tunggal Benny Yoga di PN Sungailiat, Jum’at (12/1/2018).

Kasi Pidsus MF Hasibuan (Romli Muktar)

Dijelaskannya, penegakan hukum harus nyata. Tidak boleh ada pihak-pihak lain yang dirugikan dalam proses penegakan hukum. “Begitu juga dengan kerugian negara harus nyata dan jelas,” kata Nandang. Namun ketika ditanya tim jaksa terkait putusan MK dapat dipakai atau tidak, Nandang mulai memberikan keterangan yang terkesan muter muter, sehingga hakim tunggal Benny kembali mengulangi pertanyaan tim jaksa.

“Adanya proses preperadilan sekarang ini kan karena putusan MK. Menurut saksi ahli apakah Putusan MK No 31/PUU-X/2012 tentang pembuktian tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain. Apakah putusan MK ini dapat dipakai atau tidak oleh penyidik Kejari Bangka,” tanya hakim tunggal, Benny kepada Nandang selaku saksi ahli.

Sidang berjalan dengan alot, saksi ahli masih tetap berkeyakinan dengan Surat Edaran MA(SEMA) No.4 Tahun 2016 yang harus menjadi acuan dalam penyidikan dan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi. Sementara Kepala Kejari Bangka saat memberikan keterangan didampingi Jaksa, Mila Karmila. Supardi, diwakili Kasi Pidsus MF Hasibuan dikonfirmasi secara terpisah, menyatakan hal sebaliknya. Penetapan status tersangka pada Aan Sukayat yang dilakukan pihak kejaksaan, justru dianggap sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Kita menyiapkan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RI dalam sidang kali ini. Saksi ahli ini akan mempertegas bahwa penetapan tersangka yang sudah kita lakukan pada Aan Sukayat, sebetulnya benar dan sah, sesuai peraturan perundangan-undangan yang ada di negara ini,” kata Hasibuan sesaat sidang akan dimulai. Dikatakan Hasibuan, pihaknya sesuai petunjuk kejagung tetap mengacu UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait audit kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi.

“Dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 31/PUU-X/2012,” tegasnya. (Romli M)