Proyek Talud Penyak Terentang Satker Diduga Abaikan Surat Edaran Menteri PU 2010

Forumkeadilan.com, Koba, Bangka Tengah —  Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja (Satker) SNVT PJSA Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung kembali melaksanakan proyek pembangunan pemecah gelombang pantai (talud) di sepanjang pantai Penyak hingga Terentang kabupaten Bangka Tengah.

Proyek yang menelan dana hingga Rp.73 milyar bersumber dari APBN tahun 2017- 2018 ini dikerjakan oleh kontraktor PT Fatimah Indah Utama selama 515 hari kalender sejak 4 Agustus 2017 tentunya harus mendapatkan pengawasan lebih intensif guna menghasilkan kwalitas yang baik.

Pemerintah pusat sendiri telah membuat acuan untuk pelaksanaan pembangunan kontruksi pemrcah gelombang pantai dengan adanya Surat Edaran Menteri PU No. 07/SE/M/2010 tentang Pemberlakukan Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Pengaman Pantai. Dengan demikian diharapkan setiap proyek pembangunan pengaman pantai hendaknya mengacu kepada SE Menteri PU No.07/SE/M/2010.

Bagaimana dengan proyek pembangunan pemecah gelombang (talud) pantai Penyak-Terentang Koba. Adakah sudah mengacu kepada SE Menteri PU No.07 / SE/M/2010. Sepertinya belum. Pasalnya dari pantauan wartawan media ini beberapa waktu lalu di lokasi pekerjaan dalam penyusunan batu batunya hanya menggunakan exavator tanpa menggunakan tenaga manusia sehingga celah celah batu itu dibiarkan kosong yang nantinya akan mengalami penggeseran. Disamping itu ukuran batu yang terpasang pada lapisan luar (armor)  lebih banyak yang berukuran kecil di bawah 1 ton padahal seharusnya ukurannya di atas 1,4 ton. Hal ini riskan apabila di musim barat gelombang besar maka bangunan talud yang batunya tidak sampai 1 ton akan mengalami pergeseran.

Proyek pembangunan pemecah gelombang pantai (talud) di sepanjang pantai Penyak hingga Terentang kabupaten Bangka Tengah. (Romli Muktar)

Selain soal ukuran material batu batunya, pihak satker PJSA juga terkesan kurangnya pengawasan terhadap penerapan manajmen K3 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permen PU No.09 /PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi:

1) Metode perlindungan untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja harus diterapkan terhadap pekerjaan, manusia serta alat-alat dan material yang digunakan. Pengaturan keselamatan kerja (safety) yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

  1. alat pemadam kebakaran dan lain-lain yang diperlukan harus dapat menjamin keamanan manusia dan kendaraan-kendaraan serta peralatan-peralatan dalam lingkungan kerja;
  2. b) para pekerja dan petugas proyek harus memakai alat pengaman seperti helm, sepatu berperisai, pelampung bagi yang bekerja di lingkungan luar pantai danalat-alat tersebut harus tersedia dalam jumlah cukup dan dalam kondisi laik pakai; dan
  3. alat-alat pelampung dan sekoci harus selalu tersedia dan siap digunakan apabila diperlukan dalam pekerjaan maupun penyelamatan.

Sementara di lokasi pekerjaan sebagian besar alat alat keselamatan yang disebutkan dalam K3 itu tidak terlihat sama sekali.

Tidak hanya itu, jumlah exavator yang diturunkan jauh dari yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak pekerjaan. Dalam dokumen kontraknya tercatat 25 unit exavator untuk pengoperasian kegiatan. Demikian juga dum truck tercatat 52 unit. Namun faktanya di lokasi exavator hanya berjumlah 6 unit sementara dum truck diperkirakan berkisar 20 unit. Begitu juga dengan keberadaan tenaga ahli dan tenaga tukang yang tercatat dalam dokumen kontrak tentang SKA dan SKT yang dipersyaratkan juga tidak ditemui saat itu.

Proyek pembangunan pemecah gelombang pantai (talud) di sepanjang pantai Penyak hingga Terentang kabupaten Bangka Tengah. (Romli Muktar)

Kepala satuan kerja (Satker) PJSA Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung, Abdul Roni ketika hendak dikonfirmasi di kantornya tidak bisa ditemui. Menurut salah satu bawahannya, kepala satker Abdul Roni dan PPK Davit jarang di kantor soalnya kedua pejabat tersebut lebih sering dinas luar (DL) ketimbang masuk kantor.

“Pak Abdul Roni dan Davit tidak ngantor, katanya dinas luar (DL, red). Susah mau ketemu pejabat kami tu, soalnya keduanya banyak DL nya ketimbang ngantor,” kata bawahan kedua pejabat satker PJSA Babel.

Dihubungi via telepon, Abdul Roni mengakui kalau dirinya memang lebih banyak DL nya. “Maaf saya tidak ada di kantor,lagi DL di Jakarta,” kata Abdul Roni via telepon, Senin (15/1/2018) petang.

Disinggung soal proyek pengerjaan pembangunan pengaman (talud) pantai Penyak-Terentang Koba. Roni berdalih tidak bisa memberikan tanggapannya melalui telepon dikarenakan handphone selulernya sudah terdaftar (di KPK, red).

“Jangan lewat telepon. Handphone saya sudah terdaftar (di KPK, red). Harap maklum. Terimakasih,” kata Abdul Roni seraya meminta wartawan untuk memaklumi keadaan dirinya sejak ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi rehab pipa merawang tahun 2016. Abdul Roni memang sudah sulit untuk ditemui di kantornya ataupun dihubungi lewat telepon selulernya.  (Romli Muktar)