Pimpinan Dewan Babel Minta Tunggakan Pajak Perusahaan Non NPWP Sebesar 238 Milyar Diusut

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang — Temuan KPK terkait permasalahan perpajakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Bangka Belitung yang angkanya cukup fantastis yakni 238 Milyar yang hingga kini tak kunjung ditindak lanjuti direktorat perpajakan menjadi sorotan pimpinan DPRD Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Deddy Yulianto mengungkapkan temuan KPK yang jumlahnya fantastis itu harus diusut tuntas. Temuan itu terungkap pada massa kepemimpinan Abraham Samad di KPK. Angkanya cukup fantastis yakni ratusan miliar rupiah namun tak kunjung ditindak lanjuti oleh pihak perpajakan.

“Kami minta para pihak yang terkait dengan masalah perpajakan segera mengusut tuntas terkait temuan KPK sebesar 238 miliar. Ini duit rakyat dan ini harus diusut tuntas,” ungkap Deddy Yulianto kepada sejumlah wartawan di kediamannya, Sabtu malam (27/1/2018).

Menurutnya, direktorat perpajakan harusnya bersikap tegas dan segera melakukan penagihan terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah Bangka Belitung yang memiliki IUP namun tidak ada NPWP-nya.

“Harusnya direktorat perpajakan bersikap tegas dan segera lakukan penagihan. Jangan sampai ada indikasi pembiaran oleh direktorat pajak dengan adanya permainan oknum perpajakan untuk menutupi dan melindungi perusahaan yang tidak membayar pajak. Ini duit rakyat dan ini harus dikejar. Masak kepada mantan Direktur PT Kobatin saja pihak Direktorat Pajak bisa tegas namun ke pihak perusahaan yang memiliki IUP tapi non NPWP justru tutup mata. Ini ada apa,” sindir Deddy.

Deddy menegaskan, perusahaan perusahaan yang mempunyai IUP non NPWP ini tersebar di wilayah Bangka Belitung maka diharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga dapat menindak lanjuti temuan KPK tersebut. Lantaran ada beberapa perusahaan tersebut yang beralasan pailit sehingga tidak dapat melakukan pelunasan pajaknya.

“Kalau alasan pailit itu harus ada keputusan pengadilan, namun faktanya perusahaan perusahaan tersebut kabarnya sudah berubah nama bahkan ada yang berpindah tangan. Meski demikian permasalahan perpajakan tetap harus ditindaklanjuti. Itu kan akal akalan saja biar dapat menghindar dari tunggakan pajak. Kami minta kepada aparat perpajakan untuk mengusut dan menelusuri temuan KPK ini. Ini sumbernya KPK loh. Kami selaku wakil rakyat hanya menjalankan fungsi pengawasan dan meneruskan serta mengingatkan, jangan sampai ada oknum perpajakan terkesan membantu dan menutup nutupi, dan di jadikan boneka oleh para pengusaha,” tegas Deddy.

Wakil Ketua DPRD Babel, Deddy Yulianto (Romli Muktar)

Deddy juga mempersoalkan, perusahaan yang memiliki IUP non NPWP namun bisa mendapat legalitas dari pemerintah daerah setempat justru ditenggarai adanya kongkalikong antara pengusaha tambang dengan pejabat daerah untuk mengelabui dan menghindari bayar pajak.

“Ini adalah persekongkolan antara pemilik perusahaan pertambangan dengan pejabat daerah dalam upaya melawan hukum dan ini sudah masuk ke ranah pidana. Maka pihak aparat diminta untuk mengusutnya sehingga ada keadilan di mata hukum,” pintanya.

Seperti diketahui, medio 2017, KPK mencatat masih banyak perusahaan pemegang zin usaha pertambangan (IUP) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan data Ditjen Pajak Maret 2014, ada 7.754 perusahaan pemegang IUP, 3.202 di antaranya belum teridentifikasi NPWP-nya.

“Dari semua izin-izin yang kita lihat, 24 persen IUP enggak punya NPWP,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam Diskusi Publik Perbaikan Tata Kelola Batu Bara di Indonesia di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017).

Sedangkan dari rekapitulasi data 2014 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, terdapat 10.918 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Sebanyak 6.041 telah berstatus clean & clear (CnC) dan 4.877 sisanya berstatus non CnC.

Sedangkan pada 12 provinsi itu, terdapat 7.501 IUP dengan 4.365 berstatus CNC dan 3.136 non CNC.
“Berdasarkan penelitian KPK dan Kementerian ESDM dan juga Pemda. IUP nya itu sekitar 10.000 lebih, yang tidak CnC menurut definisi KPK dan ESDM 40 persen,” kata Laode seperti dikutip detik finance beberapa waktu lalu. (Romli Muktar)