Penghinaan Cina Hongkong Pada Ustad Abdul Somad

 

Ustad Abdul Somad dan rombongannya baru saja mendarat di Bandara Internasional Hongkong sekitar pukul 15.00 WIB atay pukul 16.00 waktu setempat. Sedianya ustad Somad akan berceramah di tengah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Tapi begitu kakinya menginjak tanah ustad asal Pekanbaru, Riau ini  di hadang oleh petugas bandara. Ustad Somad kemudian dipisahkan dari rombongannya, di antaranya bernama Dayat dan Nawir.

Kemudian Ustad Somad digiring ke sebuah ruangan. “Ada beberapa orang menunggu keluar dari pintu pesawat, saya dipisah,” tutur Ustad Somad di laman facebooknya. Di sana, dia diinterogasi. Barang-barangnya pun digeledah dan diperiksa bagai memeriksa terduga penyelundup narkotika. Mulai dari dompet, kartu-kartu nama hingga nomor-nomor kontak di telepon genggam. Dia diminta menunjukkan identitas, pekerjaan, pendidikan dan keterkaitan dengan ormas dan politik. Serta ditanya apakah ada kartu nama Rabithah Alawiyah atau Ikatan Habaib.

Ceramah Ustadz Abdul Somad Terbaru Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung (yutube)

 

Somad meyakinkan para petugas bandara bahwa dia sama sekali tak membawa misi apapun terkait kunjungannya ke Hongkong, negeri yang kini telah disatukan dengan Cina. “Saya bilang saya seorang dosen, kemudian saya sebutkan satu-satu universitas tempat saya mengajar,” ujarmya. Proses pemeriksaan dan penggeledahan itu berlangsung antara 30 hingga 45 menit.

Setelah penggeledahan selesai, petugas bandara masih tak memberikan izin kepada Ustadz Somad memasuki Hongkong untuk menghadiri undangan pengajian warga Indonesia yang menjadi tujuan utama kedatangan penceramah tersebut.

Ustadz Somad malah diantar kembali ke dalam pesawat yang sebelumnya membawanya datang ke Hongkong dan diminta agar segera kembali ke Indonesia. Merasa ada yang aneh, Ustadz Somad menanyakan hal tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan.

“Saya Tanya kenapa? Dia bilang kita belum bisa memberi izin untuk masuk tanpa menyebut alasan. Tapi gaya dia (petugas) liat kartu-kartu nama di HP saya salah satunya nama itu kan Rabbitoh Habbaral Baitul Alawiyyin karena lambing bintang, ini yang lama ditanyain, kayaknya mereka curiga kita teroris,” pungkas Ustadz Somad.

Karena merasa heran, Somad kembali bertanya mengapa dia dideportasi. Namun, petugas tak menjelaskan alasannya. “Mereka jelaskan bahwa negara mereka tidak dapat menerima saya. Itu saja. Tanpa alasan. Mereka langsung mengantar saya ke pesawat yang sama untuk keberangkatan pukul 16.00 WIB ke Jakarta,”  tuturnya.

Pengusiran Ustad Somad dari Hongkong tersebut kemudian menjadi berita nasional. Berbagai komentar berseliweran, baik yang menyesalkan dan tersinggung atas sikap pemerintah Hongkong maupun yang tenang-tenang saja.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk yang menyesalkan imigrasi Hong Kong menolak Ustad Somad masuk ke wilayahnya.  “Semoga beliau sabar dan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut,” kata Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi lewat keterangan tertulis, Minggu 24 Desember 2016.

Zainut meyakini ada salah paham dari otoritas di Hong Kong karena belum mengetahui informasi pribadi Abdul Somad sehingga menolaknya masuk ke wilayah Hong Kong.  “MUI yakin bahwa hal tersebut karena kesalahpahaman dan kurangnya informasi pihak otoritas Imigrasi Hongkong terhadap pribadi Ustaz Abdul Somad,” tuturnya.

 

Ketua MPR Zulkifil Hasan (http://www.mpr.go.id)

MUI meminta Kementerian Luar Negeri membuat nota protes kepada Pemerintah Hong Kong. Hal tersebut perlu dilakukan, kata Zainut, agar kejadian tersebut tak terulang kembali.

Bagi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda  penolakan tersebut merupakan penghinaan bagi kaum Muslimin Indonesia karena Somad adalah tokoh panutan yang dihormati.  Karena itu ICMI Muda mengimbau kepada umat Islam bersatu dan tidak terpancing oleh pihak-pihak yang melakukan provokasi. “Umat Islam harus solid dalam membela para ulama, namun tetap menjaga kedamaian. Tetap merapatkan barisan, wujudkan ukhuwah insaniyah, ukhuwah basoriah dan ukhuwah Islamiyah,” ” kata Ketua Presidium ICMI Muda Pusat Ahmad Zakiyuddin melalui keterangannya pada Senin, 25 Desember 2017.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga turut menyesalkan peristiwa itu. Lukman meminta otoritas Hong Kong menjelaskan duduk perkara dan alasan penolakan terhadap Abdul Somad. “Amat disayangkan peristiwa yang mestinya tak perlu terjadi ini. Otoritas Hong Kong perlu jelaskan apa masalahnya,” ujar Lukman melalui akun twiternya.

Lukman memaklumi imigrasi setiap negara berwenang menangkal kedatangan warga negara asing. Namun dalam kasus Abdul Somad ini dia merasa pemerintah berhak diberitahu duduk persoalannya. “Sebagai negara sahabat, ada baiknya dan sepantasnya kalau pihak Indonesia diberitahu masalahnya,” ujar Lukman.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia serta Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal memang mengatakan, penolakan terhadap Somad merupakan otoritas pemerintah setempat dan hak berdaulat negara tersebut. “Sebenarnya keputusan menolak atau mengizinkan orang asing masuk ke suatu negara adalah hak berdaulat negara tersebut. Secara hukum tidak ada kewajiban negara tersebut menjelaskan alasannya,” ujar Iqbal.

Meski begitu, dia menyatakan, perwakilan RI akan berusaha memberikan perlindungan yang sama kepada semua warga negara sejauh situasinya memungkinkan. Namun, Iqbal tidak menjelaskan secara detail langkah perlindungan apa yang diambil Kemenlu dalam kasus ini. Iqbal menjelaskan, saat diinterogasi, Somad tak didampingi staf dari KJRI lantaran interogasi berlangsung cepat, hanya satu jam. Setelah itu Somad diterbangkan kembali dengan pesawat yang sama.

Penjelasan ini ditegaskan pula oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir membantah keras. Ia menjelaskan, setiap negara memang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak kunjungan warga negara lain. Bahkan, suatu negara bisa saja menolak seseorang masuk ke negaranya tanpa membeberkan alasannya. “Untuk mengizinkan WNA (warga negara asing, red) masuk ke wilayah suatu negara adalah kedaulatan setiap negara dan dapat dilakukan tanpa memberitahu alasannya,” jelasnya pada wartawan Minggu 24 Desember 2017.

Dia menambahkan, setiap negara memang memiliki kriteria tersendiri untuk menolak orang asing masuk ke negaranya. “Hal yang sama (penolakan) juga bisa dilakukan oleh Indonesia,” sambung dia.

Walau begitu Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong sebenarnya sudah berniat mengawal Ustaz Abdul Somad. Namun, KJRI Hong Kong tidak sempat memberikan pendampingan karena proses pemeriksaan di imigrasi bandara sangat cepat. “Prosesnya berlangsung sangat cepat, sekitar satu jam dan Ustad Somad diterbangkan kembali dengan pesawat yang sama,” dalihnya.

Sikap Polri juga begitu.  Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan bahwa Ustaz Somad dikembalikan ke Indonesia, usai digeledah oleh petugas saat turun dari pesawat. Semestinya Ustaz Somad dijadwalkan berceramah di hadapan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong

“Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah Hong Kong, kita tidak ada dapat campur tangan atau ikut campur, mereka negara berdaulat, kita juga ketika Indonesia menjumpai kewenangan tertentu negara lain tidak boleh campur tangan, begitu kan,” ujar Iqbal di Kompleks Mabes Polri,  Jakarta Selatan, Selasa 26 Desember 2017.

Lebih lanjut, Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menuturkan bahwa perihal pengusiran Ustaz Somad adalah kewenangan dari pemerintah Hong Kong. Karena memang sampai saat ini belum dari lembaga manapun terhadap Polri. “Nah sampai sejauh ini tidak ada permintaan dari kelembagaan manapun apalagi Polri, terhadap pencekalan Ustaz Somad. Ini sepenuhnya kewenangan pemerintah Hong Kong,” tegasnya.

Mantan Kapolrestabes  Surabaya ini pun menegaskan bahwa terkait hal pengusiran terhadap Ustaz Abdul Somad di Hong Kong tak ada hubungannya dengan Polri. Dan semua itu memang sudah keputusan dari Pemerintah Hong Kong.

“Tidak ada, sejauh ini tidak ada. Kita tegaskan, karena kepolisian republik Indonesia tidak ada kaitan dengan pengembalian Ustaz Somad. Ini adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah Hongkong,” tandasnya.

 

Fadli Zon (suaranetizen)

Sikap Kemenlu ini sangat berbeda dari Inggris. Pemerintah negeri itu pernah memprotes keras Amerika Serikat AS yang mengusir warga negaranya, Yusuf Islam. Yusuf Islam yang dulu dikenal sebagai Cat Stevens, seorang penyanyi yang kini menjadi juru dakwah, diinterogasi FBI dan tanpa alasan jelas ditolak masuk Amerika untuk dipulangkan ke London September 2004 lalu . Insiden pengusiran Yusuf Islam ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara Inggris dengan Amerika. Menlu Inggris saat itu, Jack Straw sampai melayangkan protes kepada Menlu Amerika Colin Powell.

Itulah sebabnya Ketua MPR Zulkifli Hasan menyoroti ketudakkeberpihakan pemerintah RI pada rakyatnya. Dia menyebut, Indonesia memang harus menghormati tindakan mencegah yang merupakan hak imigrasi Hong Kong. “Tapi kita punya perwakilan di sana seperti KJRI dan Kementerian Luar Negeri yang bisa meminta penjelasan. Ini bukan soal Ustad Somad saja Ini soal keberpihakan negara pada rakyatnya,” tegas Ketua Umum PAN ini.

Zulkifli menegaskan, pemerintah Indonesia maupun pemerintah Tiongkok harus menjelaskan, kenapa Ustad Somad dipulangkan. Penjelasan penting agar kejadian yang sama tidak terulang pada warga negara Indonesia yang lain.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga menyesalkan insiden yang menimpa teman kuliahnya itu. Menurutnya, kejadian tersebut akan berdampak luas terhadap hubungan persahabatan kedua negara. Karena itu, dia meminta Hong Kong memberikan penjelasan.

Terkait deportasi Ustad Somad di Hongkong juga mendapat tanggapan serius dari Plt Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan keputusan Hongkong mendeportasi Ustad Abdul Somad harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah RI dalam hal ini KJRI Hongkong dan Kementerian Luar Negeri.

Fadli Zon meninlai kejadian tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap warga negara Indonesia. Apalagi yang bersangkutan juga ulama terkenal. Harus diberikan perhatian serius dari KJRI Hongkong dan juga Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta.

“Penolakan tersebut merupakan pelecehan terhadap WNI dan ulama sekaligus. Memang kewenangan ada pada otoritas setempat.  Namun, ketika ada WNI yang sudah memenuhi syarat dan sah memasuki wilayah negara lain, tapi kemudian dideportasi, maka Kemlu RI harus menanyakan apa yang salah dari WNI tersebut. Ini bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI yang menjadi salah satu tugas prioritas Kemlu RI.” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 27 Desember 2017.

Bagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini, penolakan terhadap Abdul Somad memang kewenangan absolut dari otoritas Hongkong. Namun, ketika ada WNI yang sudah memenuhi syarat dan sah untuk memasuki wilayah negara lain, tapi kemudian dideportasi, maka Kemenlu RI juga perlu menanyakan apa yang salah dari WNI tersebut. “Ini bagian dari upaya perlindungan terhadap WNI yang menjadi salah satu tugas prioritas Kemenlu RI,” kata Fadli. Senin 25 Desember 2017).

Menurutnya, ditolaknya orang asing masuk ke suatu negara tentu dengan alasan beragam. Dan itu biasanya diatur oleh regulasi khusus. Kalau di Indonesia diatur dalam UU 6/2011 tentang Kemigirasian. Di situ terdapat 10 penyebab penolakan. Beberapa di antaranya mulai dari tidak memiliki visa, keterangan palsu dalam dokumen, terlibat dalam makar, tercatat dalam daftar pencarian orang, hingga terkait dengan kelompok kejahatan internasional.

“Kalau dari aspek administrasi seperti visa, sepertinya bukan itu alasan yang melatarbelakangi penolakan Abdul Somad. Sebab, Indonesia dan Hongkong telah memberlakukan kebijakan bebas visa resiprokal. Inilah yang kemudian membuat jemaah beliau, dan sebagian masyarakat di Tanah Air, mempertanyakan alasan penolakan yang dialami Abdul Somad,” jelas Fadli.

“Apalagi kita tahu, sebelumnya Abdul Somad baru mendapat perlakuan yang mirip di Bali. Bedanya, penolakan tersebut dilakukan oleh sekelompok ormas yang dimobilisir. Dan saat ini pelakunya tengah diproses secara hukum. Dengan adanya kejadian penolakan Abdul Somad oleh otoritas imigrasi Hongkong, hal ini membuat masyarakat semakin berspekulasi mengenai faktor di belakangnya,” paparnya menembahkan.

Singkatnya, pengusiran Ustad Somad dari Hongkong memicu beragam komentar baik di media massa maupun media sosial. Bahkan di media sosial ada postingan yang menyebutkan keterlibatan pihak tertentu di Indonesia yang meminta agar Otoritas Hongkong mendeportasi Ustad Somad.

Menanggpi hal ity Ustaz Abdul Somad mengimbau agar umat Islam tidak berkelahi di media sosial (medsos). Somad tidak memedulikan caci maki dari warganet yang ditujukan kepadanya di medsos.

Ia juga mengimbau kepada para jemaah untuk meneladani Nabi Muhammad SAW saat dihina orang lain. “Saya cuma minta, ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Berikanlah anak cucu mereka menjadi golongan yang mengagungkan-Mu,” katanya saat ditemui setelah Safari Dakwah di Jakarta, Kamis 28 Desember 2017.

Somad mengatakan, masih banyak hal yang bisa diurus ketimbang membalas caci maki di medsos. Ia tidak ingin menghabiskan energi untuk keributan yang tidak perlu.

Hamdani