Majelis Kehormatan Hakim Memecat 31 Hakim

Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan bahwa sebanyak 31 hakim telah diberhentikan melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), terhitung sejak MKH digelar pertama kali.

“Sepanjang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dilaksanakan pada tahun 2009-2017, dari 49 sidang MKH yang sudah digelar, sebanyak 31 orang hakim telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap,” ujar Farid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, 5/1/2018.

Sidang MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

Dari 49 sidang MKH yang telah digelar oleh KY dan MA, sebanyak 16 hakim dijatuhi sanksi non-palu selama tiga bulan hingga dua tahun.

Kemudian satu hakim dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dengan akibat pengurangan tunjangan kinerja sebesar 75 persen selama 3 bulan, dan satu hakim lainnya mengundurkan diri sebelum sidang MKH digelar.

“Dengan adanya penjatuhan sanksi ini merupakan upaya penegakan KY dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim,” kata Farid.

Lebih lanjut Farid mengatakan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim tersebut memang layak untuk diberikan sanksi dengan tujuan menimbulkan efek jera.

Penjatuhan sanksi tersebut dikatakan Farid merupakan bukti bahwa KY tidak memberikan toleransi atas perilaku curang yang dlakukan oleh hakim terlapor.

“Apapun jenis atau tingkatan sanksi sepatutnya tidak ada pilihan bahwa sanksi terdahulu mesti dijadikan sebagai pelajaran penting bagi setiap hakim,” pungkas Farid.

Tercatat bahwa dari 49 sidang MKH tersebut 22 laporan diantaranya terkait dengan praktik suap dan gratifikasi atau sebesar 44,9 persen.

Selain kasus suap dan gratifikasi, kasus perselingkuhan dan pelecehan seksual juga termasuk jenis kasus yang banyak disidangkan dalam MKH, yaitu sebanyak 17 perkara atau 34,6 persen.

Khusus di tahun 2017, KY dan MA menggelar tiga kali sidang MKH dengan rincian, satu kasus penyuapan, dan dua kasus perselingkuhan.

Sebelumnya Farid Wajdi juga mengatakan bahwa sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sejak pertama digelar pada 2009 didominasi oleh kasus suap dan gratifikasi kepada hakim.

“Sejak sidang MKH digelar oleh KY dan Mahkamah Agung (MA) pertama kali di tahun 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hingga tahun 2017,” ungkap Farid melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis, 4/1/2018.

Farid menjelaskan dari 49 sidang MKH yang sudah digelar oleh KY dan MA, 22 laporan diantaranya terkait dengan praktik suap dan gratifikasi atau sebesar 44,9 persen.

“Praktik suap dan jual beli perkara ini selalu menghiasi sidang MKH tiap tahunnya,” catat Farid.

Ia mengemukakan bahwa kondisi ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak dan mengimbau para hakim supaya senantiasa memegang teguh Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Oleh karena itu, KY mengapresiasi langkah pembinaan dan pembenahan yang telah dilakukan oleh MA, namun KY berharap MA dapat lebih tegas dalam menindak oknum yang terbukti terlibat dalam kasus suap, gratifikasi, dan korupsi.

Selain kasus suap dan gratifikasi, ia mengemukakan pula kasus perselingkuhan dan pelecehan seksual juga termasuk jenis kasus yang banyak disidangkan dalam MKH, yaitu sebanyak 17 perkara atau 34,6 persen.

“Sejak tahun 2011 hingga 2017 laporan tentang kasus perselingkuhan selalu masuk di KY, bahkan pada tahun 2013 dan 2014 laporan ini mendominasi,” jelas Farid.

Kasus lainnya yang telah disidangkan di MKH, antara lain bersikap indisipliner sebanyak lima laporan, tiga laporan hakim mengonsumsi narkoba, satu laporan hakim yang memanipulasi putusan kasasi, dan satu laporan pemalsuan dokumen.

Khusus di tahun 2017 KY dan MA menggelar tiga kali sidang MKH, yakni satu kasus penyuapan dan dua kasus perselingkuhan, demikian Farid Wajdi.

Sidang MKH merupakan forum pembelaan bagi hakim terlapor yang terbukti telah melanggar KEPPH, dan digelar oleh KY bersama dengan MA.