Geliat LGBT di Indonesia

 

Isu lesbi, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT dari tahun ke tahun terus saja menggelinding. Isu ini selalu menjadi bola liar yang selalu mendapat sorotan banyak pihak.

Tak terkecuali saat ini. Namun, seperti isu lain, pro-kontra juga ikut bermunculan. Lalu, timbul tenggelam. Begitu seterusnya. Tak pernah selesai. Lantas, bagaimana sebenarnya geliat perkembangan LGBT di Indonesia dari masa ke masa?

Literasi tentang LGBT terserak di mana-mana. Namun, bisa dibilang teramat jarang yang mengungkap progres sejarah LGBT dan sumber dananya. Terbanyak, justru propaganda LGBT, yang tentu saja ditulis pelaku atau pendukung LGBT.

LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada yang menyebut dekade 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebut fenomena LGBT ini sudah mulai ada sekitar dekade 60-an. Lalu, ia berkembang pada dekade 80-an, 90-an, dan meledak pada era milenium 2000 hingga sekarang.

Jadi, secara kronologis, perkembangan LGBT ini sesungguhnya telah dimulai sejak era 1960-an. Kalau dulu terkenal Sentul dan Kantil, kini sebutannya adalah Butchy dan Femme.

Di kalangan lesbian, butchy bertindak sebagai ‘laki-laki’. Sementara, pasangannya disebut femme (female). Femme ini biasanya berpenampilan selayaknya gadis pada umumnya bahkan cenderung lebih feminim.

Cikal bakal organisasi dan avokasi LGBT di Indonesia sudah berdiri lama. Salah satunya organisasi jadul bernama: Hiwad, Himpunan Wadam Djakarta. Wadam, wanita Adam, mengganti istilah banci dan bencong. Namun, organisasi Wimad diprotes MUI.

Kemudian pada 1982, pelaku homo mendirikan Lambda Indonesia. Pada 1986 berdiri Perlesin, Persatuan Lesbian Indonesia. Pada tahun yang sama, berdiri juga pokja GAYa Nusantara, kelompok kerja Lesbian dan Gay Nusantara.

Sementara era 1990-an semakin banyak organisasi yang berdiri. Tahukah Anda? Pendirian organisasi mereka berkedok emansipasi, merujuk emansipasi wanita. Mereka juga mendirikan media sebagai publikasi. Ada beberapa media yang didirikan sebagai wadah komunikasi antar-LGBT.

Era 90-an bergerak luar biasa dengan dukungan organisasi sekutu mereka: seperti organisasi feminis, tapi tidak semuanya. Lalu, dukungan organisasi kesehatan dan seksual, organisasi layanan HIV, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

Mereka ini mendukung dan memberi ruang, bahkan untuk sejumlah kegiatan. Nah, ragam kegiatan itu sering disamarkan untuk kalangan muda.

Pada 1993, dihelat Kongres Lesbi dan Gay disingkat KLG 1, di Jogja. Dua tahun berikutnya, digelar kongres serupa. Pada 1995, KLG II diadakan di Bandung. KLG III di Bali (1997). Organisasi LGBT mulai menyeruak ke sejumlah daerah, di antaranya Surabaya, Medan, dan Ambon. Namun, pendataan jumlah pelakunya lemah.

Tak hanya organisasi dan perhelatan kongres, mereka juga menggelar pesta akbar. Dulu sangat terkenal istilah September Ceria pada 90-an. Ini adalah pesta masif pelaku LGBT yang digelar malam minggu pertama tiap September.

 

”Sekarang namanya gathering, khusus lesbi, ya. Sebulan sekali kita kumpul semua, semua grup. Sekali party ratusan orang. Having fun aja. Menyewa vila atau tempat sepi lah,” demikian penuturan Amel, nama samaran, mantan pelaku lesbi.

Kembali ke perjalanan organisasi LGBT. Pada 1998, ketika sudah memasuki era reformasi, LGBT mendapatkan momentumnya. Momentum sama, awal gerbang pertama karut-marut republik ini dengan buntut diamendemennya UUD 1945. Organisasi-organisasi LGBT semakin menggurita.

Ini bisa disimak dari laporan Dialog Nasional LGBT bertajuk “Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia”. Dalam laporan setebal 85 laman itu dituliskan bahwa perubahan dramatis yang terjadi dalam sistem politik dan pemerintah pada Mei 1998, membuka pintu bagi gerakan LGBT untuk semakin berkembang dengan cakupan lebih luas.

Laporan itu juga menuliskan bahwa Kongres Perempuan Indonesia pada bulan Desember 1998 secara resmi mengikutsertakan perwakilan dari kaum lesbian, wanita biseksual, dan pria transgender (LBT). Dalam kongres tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) menegaskan mereka secara resmi termasuk Sektor XV, yang terdiri dari orang-orang LBT.

Meskipun di beberapa provinsi yang lebih konservatif terjadi sentimen yang keberatan terhadap pengikutsertaan orang-orang LBT. Di wilayah yang mengenal kerangka ini, orang LBT dapat diberdayakan untuk mengorganisasi diri.

Pendekatan yang berbasis hak asasi manusia menjadi semakin nyata dalam karya banyak organisasi LGBT, baik yang sudah lama maupun yang baru muncul. Hal ini membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia arus utama.

Satu hal penting, dalam laporan itu menyebutkan bahwa wacana media massa seputar HIV selama dasawarsa sebelumnya telah meningkatkan visibilitas permasalahan di seputar pria gay dan waria. Tanggapan ad hoc terhadap masalah HIV diganti dengan penyelenggaraan berbagai program yang strategis, sistematis, dan didanai secara memadai.

Pada 2001 dan 2004 diadakan konsultasi nasional dan pada awal 2007 berdiri Jaringan Gay, Waria dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-Laki Lain (GWL-INA) dengan dukungan dari mitra kerja, baik nasional, bilateral, maupun internasional (Anonim, 2012).

Setelah Konferensi International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) tingkat Asia yang ke-3 di Chiang Mai, Thailand, yang diselenggarakan pada Januari 2008, enam organisasi LGBT yang berkantor pusat di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta bergabung untuk memperkuat gerakan mereka. Langkah ini menjadi awal Forum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex & Queer) Indonesia.

Dialog Nasional dihadiri 71 peserta dari 49 lembaga, termasuk wakil-wakil organisasi LGBT dari 15 di antara 34 provinsi di Indonesia. Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia digelar pada 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali, sebagai kegiatan utama komponen Indonesia dalam rangka prakarsa ‘Hidup Sebagai LGBT di Asia’.

Diorganisasi kerja sama dua jaringan nasional, GWL-INA, yang berhubungan dengan permasalahan HIV dan Forum LGBTIQ Indonesia. Demikian tulis laporan LGBT tersebut. Pada 26 dan 27 Februari 2015, dihelat kongres LGBT Asia di Bangkok.

Dalam catatan LGBT sendiri, pada 2013, diklaim ada 119 organisasi LGBT. Organisasi tersebut tersebar ke 28 provinsi di Indonesia. Pada 2015, menurut pengakuan mantan lesbi, ada sedikitnya 200-an organisasi LGBT.

Kaum LGBT

Kaum LGBT, terutama lesbi, memiliki grup dengan anggota antara belasan sampai puluhan. Masing-masing grup memiliki basecamp untuk kongkow. Khusus di kalangan middle up, kongkow dilakukan di sejumpah pub di Jakarta. Biasanya paling banyak di daerah Jakarta Selatan. Ada juga yang ngumpul di rumah-rumah mereka. Kehidupan LGBT lekat sekali dengan alkohol, drugs, dan penyimpangan seks. (Baca: Empat Kasus LGBT di Indonesia yang Disorot Dunia)

Tahun 2016 Komnas HAM mendesak negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak komunitas LGBT sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi dan program Nawacita. Sikap Komnas HAM itu disampaikan dalam siaran pers yang diunggah di situs resmi Komnas HAM, menyikapi polemik soal LGBT belakangan ini.

Dalam penelitian Komnas HAM pada 2015, komunitas LGBT mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil, dan hak atas kebebasan berekspresi.

Pada 2006, di Yogyakarta, pertemuan para ahli HAM internasional diadakan untuk menyikapi berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap kelompok seksual minoritas. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang disebut Prinsip-prinsip Yogyakarta dan berisi penerapan hukum internasional HAM dalam hubungannya dengan orientasi seksual dan identitas jender.

Prinsip-prinsip Yogyakarta ini merupakan panduan universal untuk menerapkan hukum HAM internasional untuk pelanggaran yang dialami oleh kelompok seksual minoritas.  Prinsip Yogyakarta ini juga menjadi dasar Komnas HAM dalam mendorong terpenuhinya hak-hak kelompok LGBT oleh negara.

Anggota Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron menambahkan, sesungguhnya keberadaan komunitas LGBT telah diakui oleh negara, antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Sosial No. 8/2012 terkait kelompok minoritas, yang menyebutkan adanya gay, waria, dan lesbian.

 

B Hardjono