Dugaan Kriminalisasi Terhadap Ketua Umum Apkomindo Sampai Ke Mahkamah Agung

 

Dugaan kriminalisasi terhadap Ir.Soegiharto Santoso alias Hoky, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) saat ini terus bergulir.

Soegiharto Santoso diketahui telah memenangkan kasus (perkara) Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Logo Seni Apkomindo di Pengadilan Negeri Bantul Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl pada 25 September 2017 lalu. Ketika itu, hakim yang di Ketuai oleh Subagyo SH, M.Hum dengan Hakim anggota Zaenal Arifin SH, M.Si, MH dan Cahya Imawati SH, M.Hum memutuskan:

Pertama, Menyatakan Terdakwa Ir. Soegiharto Santoso bin Poeloeng Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Kedua, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut. Ketiga, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Keempat, membebankan biaya perkara kepada Negara.

Soegiharto Santoso alias Hoky divonis bebas murni di PN Bantul pada 25 September 2017

Dalam perkara tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum, Ansyori SH melakukan Kasasi ke MA terhadap keputusan Hakim PN Bantul, terkait dengan hal itu, Tim penasihat hukum Soegiharto Santoso , Bimas Ariyanta SE SH CN dan Nurdinsyah SH keberatan dengan kasasi JPU Ansyori SH dari Kejagung RI.

“Dalam kontra memori kasasi tersebut kami selaku penasihat hukum terdakwa keberatan atas kasasi dan alasan memori kasasi JPU. Persoalan yang dijadikan alasan dalam memori kasasi pada intinya bukan tentang penerapan hukuman tetapi lebih menyangkut penilaian judex facti tentang pendapat jaksa atas putusan bebas yang telah dipertimbangkan dan dinilai secara cukup dan lengkap,” ujar Bimas Ariyanta kepada wartawan usai menyerahkan kontra memori kasasi di PN Bantul, seperti dikutip dari Koran Merapi (6/11/2017).

Semula PN Bantul pada 25 September 2017 dalam putusannya telah membebaskan terdakwa Soegiharto Santoso karena tak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta logo Apkomindo dalam pameran Mega Bazar di JEC Bantul, Sebab Terdakwa tidak melakukan, tidak turut melakukan, tidak menyuruh lakukan, tidak memerintahkan, tidak diundang, tidak diberitahukan, tidak hadir saat Peristiwa yang diperkarakan tersebut, namun kenyataannya Terdakwa ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul dan disidangkan sebanyak 35 kali di PN Bantul.

Padahal terdakwa adalah Ketua Umum Apkomindo yang sah dan telah memperoleh SK Kemen Kumham Nomor AHU-0000478.AH.01.08.Tahun 2017, dan yang menggunakan logo Apkomindo pada pameran Mega Bazar di JEC Bantul adalah Dicky Purnawibawa, ST, sehingga dalam salinan putusan sidang PN Bantul ada tertuliskan yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo adalah Dicky Purnawibawa, ST selaku Ketua DPD Apkomindo DIY, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Dicky Purnawibawa, ST bukanlah merupakan perbuatan pidana.

 

Atas putusan tersebut JPU menyatakan kasasi pada 29 September 2017 dan disusul penyerahan memori kasasi pada 12 Oktober 2017 dan Relaas pemberitahuan dan penyerahaan Kasasi diterima Penasihat Hukum (PH) terdakwa pada 23 Oktober 2017, kemudian PH Terdakwa telah menyerahkan kontra memori kasasi ke PN Bantul pada 6 November 2017, selanjutnya pihak PN Bantul telah mengirimkan berkas-berkas ke MA pada tanggal 13 Desember 2017 yang lalu.

Dalam memori kasasinya JPU juga melampirkan surat tuntutan, Penasihat hukum menilai surat tuntutan itu telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana putusan sela PN Bantul pada 4 Januari 2017, Bahkan dalam surat tuntutan yang dijadikan lampiran terdapat keterangan saksi maupun terdakwa telah dimanipulir dan ditambahi sendiri oleh jaksa sebagaimana terungkap di muka persidangan, Sebagai contoh kutipan jaksa dalam tuntutan menulis, bahwa benar pihak Apkomindo mendapatkan keuntungan kompensasi berupa uang fee dari komitmen awal sebesar Rp 30 juta yang akan dibayarkan Dyandra paling lama 30 hari setelah ditandatangani perjanjian ini, Fakta tersebut tak pernah terungkap di persidangan dan bisa diperiksa di berita acara keterangan terdakwa di panitera pengganti.

Selain itu JPU tidak mengambil upaya paksa atas ketidakhadiran saksi BAP yakni Ir. Cepu Supriyanto dan Heryanto ST MM, khususnya saksi utama Entin Kartini serta saksi kunci Iwan Idris yang dinilai menghambat pengungkapan perkara ini. Apalagi saksi Iwan Idris yang mengaku sebagai salah satu pendiri Apkomindo padahal didalam akta pendirian Apkomindo tidak ada nama Iwan Idris.

Selain dari itu saksi utama Entin Kartini adalah orang yang melihat langsung pameran Mega Bazar Consumer Show 2016 di JEC yang dijadikan dasar laporan pemilik hak cipta Sonny Franslay, Saksi Entin juga diduga melakukan rekayasa BAP di Bareskrim Polri karena dalam Musdalub Apkomindo DKI Jakarta dalam foto dokumentasi tidak menggunakan logo Apkomindo, tetapi dalam bukti yang disampaikan saksi utama Entin Kartini ke penyidik Mabes Polri terdapat logo Apkomindo, Sehingga apabila kedua saksi dihadirkan dipersidangan akan terungkap keduanya telah memberikan keterangan palsu, Tetapi kenyataannya JPU justru tak pernah berupaya menghadirkan kedua saksi dipersidangan.

Hoky bersama Sekretariat Utama Lemhanas RI Komjen Pol Drs. Arief Wachyunadi untuk mengikuti Pendidikan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas.

Bahwa dalam sidang Replik atau sidang ke 33 kalinya di Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, dengan sangat jelas JPU Ansyori SH menyatakan tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti asli yang tertuliskan dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya, khususnya; tidak dapat memperlihatkan bukti buku Judul Ciptaan APKOMINDO telah diumumkan pada tanggal 23 Desember 1994 di Jakarta, tidak dapat memperlihatkan bukti foto Musdalub DPD Apkomindo DKI Jakarta yang menggunakan logo Apkomindo, kemudian tidak dapat memperlihatkan bukti asli surat nomor: 0001/KH/KU-APK/XII/1999 dari Saksi G. Gunawan Hidayat Tjokrodjojo dan tidak dapat memperlihatkan bukti asli surat nomor: 0002/KH/KU-APK/VI/2005 dari Saksi Hengkyanto Tjokrodiguno.

Sebagai catatan penting dalam Surat Tuntutan (P-42) No. Reg. Perkara : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 pada halaman 26, pada unsur barang siapa dalam tuntutan JPU Ansyori SH terlihat jelas ke-ngawurannya, disitu tertulis.Dalam berita acara pemeriksaan, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan. Padahal Hoky ini pengusaha computer, lalu apa korelasinya dengan hasil hutan? Apakah ini bukan ngawur?

Pada halaman 26 tersebut juga terdapat kata-kata yang di Tip Ex namun masih terbaca nama LIM SENG KIAK Alias Akiat, yang mengindikasikan bahwa surat tuntutan tersebut merupakan copy paste dengan cara sembrono dari Surat Tuntutan untuk orang lain atau lebih tepatnya dari Surat tuntutan kepada terdakwa LIM SENG KIAK Alias Akiat, hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan antara Surat Tuntutan JPU dengan Surat Putusan dari perkara lain atas nama LIM SENG KIAK Alias Akiat pada website Mahkamah Agung yang ternyata benar hasil copas.

Profesionalitas JPU Ansyori SH dalam menangani perkara ini juga dipertanyakan, karena pada halaman 26 tersebut, diparagraf terakhir halamannya dipotong/digunting sehingga hilang 1/3 dari halamannya.

Oleh karenanya, untuk penilaian JPU Ansyori SH terhadap putusan Majelis Hakim keliru menerapkan hukum dinilai tidak memiliki alasan serta dasar yang dapat dipertanggungjawabkan karena penilaian JPU bersifat subyektif, Bahkan sikap subyektif tersebut telah dilakukan sejak JPU menyatakan perkara P21 dan menahan terdakwa selama 43 hari di PN Bantul secara sewenang-wenang sampai menuntut terdakwa selama 6 tahun dan denda Rp 4 miliar subsider 6 bulan kurungan, sehingga Hoky pun telah membuat laporan kepada Komisi Kejaksaan atas prilaku JPU dan telah memperoleh nomor pelaporan dari pihak Komisi Kejaksaan yaitu Nomor : 3399-0619/BTT/KK/9/2017.

Untuk itu dalam kontrak memori kasasinya, tim penasihat hukum Hoky memohon Majelis Hakim Agung pada MA untuk menolak permohonan kasasi JPU ataupun menguatkan hasil putusan PN Bantul.

Ir.Soegiharto Santoso alias Hoky menambahkan saat ini dia sedang melakukan gugatan pembatalan Hak Cipta logo Apkomindo yang didaftarkan secara diam-diam atas nama diri pribadi Sonny Franslay, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara nomor: 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Marulak Purba SH, MH, Hakim Anggota Kisworo SH, MH dan Endah Detty Pertiwi SH, MH serta Panitera Pengganti Rustiani SH, MH.

DPP Apkomindo menggunakan jasa Kantor Penasehat Hukum Hotmaraja & Rekan yang dalam surat gugatannya ditandatangani oleh Hotmaraja B. Nainggolan SH dan Ebit Pardede SH, sedangkan Sonny Franslay menggunakan Kantor Penasehat Hukum Otto Hasibuan & Associates yang dalam surat jawabanya ditandatangani oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MH, Sordame Purba, SH dan Nurul Firdausi SH.

Hoky menyatakan telah menyerahkan 48 (empat puluh delapan) bukti pada sidang hari Selasa (16/1/2018), yang dapat diperlihatkan surat-surat aslinya dan masih banyak tambahan bukti lainnya yang akan diserahkan pada sidang berikutnya, sedangkan sepengetahuan Hoky pada saat sidang di PN Bantul pihak JPU menyatakan tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti asli dari pihak Sonny Franslay, diantaranya tidak dapat memperlihatkan bukti asli judul Ciptaan APKOMINDO telah diumumkan pada tanggal 23 Desember 1994 di Jakarta, tidak dapat memperlihatkan bukti asli surat nomor: 0001/KH/KU-APK/XII/1999 dari Saksi G. Gunawan Hidayat Tjokrodjojo dan surat bukti asli Sonny Franslay mengijinkan G. Gunawan Hidayat Tjokrodjojo menggunakan logo Apkomindo tahun 1999, tidak dapat memperlihatkan surat bukti asli nomor 0002/KH/KU-APK/VI/2005 dari Saksi Henkyanto Tjokroadhiguno, termasuk tidak dapat memperlihatkan surat bukti asli Sonny Franslay mengijinkan Henkyanto Tjokroadhiguno menggunakan logo Apkomindo tahun 2005.

Sehingga Hoky yakin bahwa pada sidang di PN Jakpus pihak Sonny Franslay juga tidak akan dapat memperlihatkan bukti-bukti asli tersebut, oleh karenanya sudah dapat diduga, bahwa putusan Majelis Hakim nantinya akan membatalkan pendaftaran Hak Cipta logo Apkomindo atas nama pribadi Sonny Franslay dan dikembalikan kepada organisasi Apkomindo, apalagi nanti dalam sidang-sidang kesakisan akan semakin terungkap berbagai fakta kebenaran, tentang logo Apkomindo telah digunakan oleh organisasi Apkomindo sejak didirikan tahun 1991, tanpa ada peraturan didalam AD & ART Apkomindo tentang harus minta ijin kepada Sonny Franslay.

(han)