Akibat Perdagangan Culas Babel Kehilangan 137,7 Miliar

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang — Indikasi Kerugian Negara rata rata tiap tahunnya mencapai 172,16 milyar dan kerugian Pemerintah Daerah dari dana bagi hasil setiap tahunnya 137,7 miliar akibat praktek perdagangan illegal dari transaksi export timah provinsi Bangka Belitung yang tidak tercatat, belum lagi dari pajak penghasilan badan perusahaan smelter atau timah saat itu indikasi kerugian negara sebesar 3,648 triliun.

Data tersebut merupakan temuan ICW terkait praktek ilegal export timah tahun 2004 – 2015 yang tidak tercatat serta adanya perbedaan data yang dimiliki oleh perdagangan luar negeri dengan data yang di dapat dari importir timah yang berasal dari Indonesia khususnya provinsi Bangka Belitung dengan total transaksi saat itu sebesar 68,864 trilyun dan indikasi kerugian negara saat itu sebesar 5,714 triliun  yang terdiri dari kerugian royalti timah sendiri 2,066 triliun dan indikasi kerugian negara dari PPh badan 3,648 triliun,

Deddy Yulianto (Romli Muktar)

Oleh karenanya, Deddy Yulianto selaku salah satu pimpinan DPRD Bangka Belitung, meminta KPK untuk dapat menelusuri adanya praktek illegal trading tersebut.

“Kita meminta KPK untuk menelusuri temuan ICW ini. Ini pastinya melibatkan banyak pihak dan di sebutkan juga dokumen manifes tidak sesuai dengan timah yang di export saat itu, bahkan saat itu dokumennya balok timah namun ada juga yang mengirim pasir timah,” ungkap Deddy kepada sejumlah wartawan di kediamannya, Sabtu malam (27/1/2018).

Menurut Deddy, adanya temuan ICW itu diketahui lantaran tidak maksimalnya fungsi pengawasan dari aparat petugas.

“Tidak berjalannya aparat pengawasan sperti beacukai, polisi air dan juga TNI AL bahkan praktek penjualan illegal timah ini juga seringkali melibatkan oknum aparat untuk memuluskan pengiriman saat export  yang bisa dikatakan dokumen pengiriman tidak sesuai dengan fisik yang dikirim atau melebihi yang tertera di manifes , hingga seperti yang dikatakan praktek illegal yang tidak tercatat, serta adanya permainan dan kongkalikong antara aparat petugas pengawasan dengan pihak perusahaan  saat melakukan export timah saat itu,” pungkasnya. (Romli Muktar)