Dirlantas Polda Metro Jaya: Perlu Dikaji Ulang Kebijakan Becak Kembali Ke Ibu Kota

Jakarta, Forum keadilan.com, JUMAT (19/01/2018): DIREKTUR Lalulintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyebut perlunya kajian ulang dan mendalam terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kembali mengoperasikan becak di Ibu Kota. Pasalnya, masalah baru akan timbul seperti kemacetan dan naiknya angka kecelakaan.

Meski begitu, Halim mengaku tetap mendukung kebijakan Anies. Namun, Halim menyarankan agar becak lebih baik dioperasikan di sekitar pemukiman warga atau tempat wisata bukan di jalan protokol.

“Sebenarnya, itu perlu dikaji ulang untuk masuk ke kota. Namun kalau demikian sarannya, mungkin di tempat pemukiman yang belum terjangkau dengan transportasi umum. Kedua di tempat-tempat wisata dalam lingkungan, Taman Mini bisa,” kata Halim di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Menurut Halim, transportasi yang ada saat ini di Jakarta seperti transportasi online dan angkutan umum sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan warga untuk menjangkau semua masyarakat hingga ke pemukiman.

Jika becak dioperasikan kembali maka akan berdampak pada masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan. “Menurut data, korban sepeda motor itu sudah banyak, pelanggaran kecelakaan oleh sepeda motor. Kemudian kalau becak ini rentan juga terjadi kecelakaan, apalagi kemungkinan lawan arus bisa timbulkan kecelakaan. Mereka (tukang becak) juga ngetem di satu tikungan, itu bisa timbulkan kemacetan,” sambungnya.

Di tempat terpisah, Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso khawatir rencana Gubernur DKI Anies Baswedan mengizinkan becak beroperasi di ibu kota akan memicu urbanisasi besar-besaran atau perpindahan massal orang-orang dari desa ke Jakarta.

Sutiyoso memprediksi akan banyak orang desa pindah ke Jakarta untuk menjadi tukang becak, sehingga akan menciptakan masalah baru di ibu kota. Salah satunya adalah kesemrawutan lalu lintas di ibu kota. “Itu berdasarkan pengalaman saya yang sempat mengizinkan becak kembali beroperasi,” ujar Bang Yos.

Bang Yos menilai sangat sulit membatasi operasi becak hanya di kampung-kampung. Sebaliknya, dia menyatakan sebagus apapun aturan operasionalnya, para tukang becak tetap akan keluar dari kampung dan berkeliaran di jalan raya. “Becak sulit diatur. Mereka (tukang becak) punya naluri melanggar aturan,” kata Bang Yos.

Hal lain yang dikhawatirkan Bang Yos jika becak kembali diizinkan beroperasi adalah soal kemungkinan bentrok antar tukang becak dengan pengemudi angkutan lain. Potensi bentrok itu dipicu salah satunya oleh persaingan mendapatkan pelanggan. “Jadi bisa saja terjadi rebutan pelanggan antara tukang becak dengan bajaj, atau pengemudi transportasi online,” ujar Bang Yos.

Semua kekhawatiran itu, kata Bang Yos, berdasarkan apa yang dia alami saat memimpin Jakarta selama sepuluh tahun, 1997-2007. Saat memimpin Jakarta, Sutiyoso memang pernah mengizinkan tukang becak beroperasi di Jakarta setelah oleh Gubernur DKI sebelumnya, Soejadi Soedirdja, becak dilarang beroperasi.

Bang Yos mengatakan saat itu dirinya terpaksa mengizinkan becak beroperasi karena kondisi ekonomi Indonesia sedang terpuruk akibat krisis moneter. Selama becak beroperasi, Bang Yos mengatakan hasil evaluasi timnya kala itu menemukan tiga catatan penting.

Pertama, kata Bang Yos, profesi tukang becak tidak manusiawi. Kedua, sudah tidak sesuai lagi digunakan di ibu kota apalagi kota metropolitan, terakhir karena sulit mengatur tukang becak. “Akhirnya saya sumbat lagi,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini.
(Musrifah)