Tentang Uang Suap Yang Mengalir Ke Pasukan Pengaman Presiden

Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kemneterian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono mengaku menggunakan uang suap yang dia terima untuk sejumlah kegiatan. Salah satunya untuk membiayai operasional Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Hal itu dikatakan Tonny saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 18 Desember 2017.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan sebagai tersangka terkait praktik suap atas pengerjaan pengerukan pasir di pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah. Nilai suapnya mencapai sekitar Rp20 miliar.

Suap itu diberikan dalam bentuk rekening bank yang sudah terisi saldo dengan nama fiktif. Tonny memiliki rekening Bank Mandiri yang saldonya masih tersisa Rp1,174 miliar, dan sudah disita KPK.

Selain itu, Tonny menimbun uang dalam pecahan rupiah dan mata uang dolar Amerika Serikat, Ringgit Malaysia, Euro, serta Pounsterling, dengan total bila dirupiahkan mencapai Rp18,9 miliar, di rumah dinasnya. Uang-uang tersebut ditaruh di dalam 33 tas ransel.

Tonny dan Adiputra Kurniawan telah ditahan penyidik KPK di Rumah Tahanan secara terpisah. Tonny ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Jaya, Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan. Sedangkan Adiputra ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

Pada persidangan lanjutan dengan terdakwa Adi Putra Senin siang, 18/12/2017, Antonius mengakui adanya uang kepada Paspampres untuk setiap acara peresmian yang dihadiri Presiden Jokowi. Menurutnya, tak ada dana operasional untuk Paspampres, sehingga pihaknya yang menyediakan.
Sepanjang 2017, Tonny mengaku telah dua kali menyerahkan uang operasional ke anggota Paspampres. Uang tersebut ia serahkan melalui stafnya yang juga Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Ditjen Hubla Mauritz Sibarani.
Menanggapi pengakuan tersebut, Juru Bicara KPK Febri Dinasyah,  lembaganya akan fokus mendalami aliran uang ke pihak-pihak lain. “Fakta persidangan saya kira perlu kita simak satu per satu,” ucap Febri, Senin 18/12/2017.
Febri mengatakan, saat ini penyidik masih fokus mengusut asal-usul uang yang diterima Tonny, serta mendalami pemberian uang yang dilakukan pemenang proyek kepada pejabat Kemenhub lainnya.
“Secara bertahap, kami akan lihat juga informasi apa yang bisa kita dalami lebih lanjut. Pertama yang paling penting adalah asal usul sejumlah uang yang diterima. Dan tentu kami perlu melakukan periksaan terhadap pihak lain,” imbuhnya.
Secara terpisah, Kapuspen TNI Mayjen TNI Sabrar Fadhilah menegaskan, tidak ada biaya operasional yang dibayarkan instansi manapun untuk Paspampres ketika mengundang Presiden Jokowi.
Fadhilah memastikan, Paspampres memiliki dana operasional sendiri untuk setiap kegiatan, termasuk dalam pengamanan Presiden di sebuah acara. Sebab, anggaran untuk seluruh kegiatan di Paspampres sudah ditanggung negara. “Pada dasarnya tidak ada biaya operasional yang dibebankan kepada institusi atau kelompok atau apapun pada acara-acara yang melibatkan Paspampres,” ujar Fadhilah dalam keterangannya, Senin (18/12/2017).