Penanganan Kasus Korupsi PT. Pulomas Resmi Dihentikan.

Forukeadilan.com, Pangkalpinang– Misteri Kelanjutan penanganan kasus Tipikor Pulomas Sentosa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bangka Belitung (Babel) terjawab sudah.

Mantan Kajati Babel, Happy Hadiastuty diakhir masa jabatannya  sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung ternyata sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara kasus korupsi PT Pulomas Sentosa. Hal ini diketahui, setelah sejumlah wartawan melakukan wawancara langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bangka Belitung (Babel), Aditia Warman, Selasa (28/11/2017) di kantornya.

Dikatakan Aditia, penanganan penyidikan perkara kasus kirupsi PT Pulomas sudah dihentikan alias di SP3 kan. “Itu penyidikannya sudah dihentikan sebelum saya menjabat Kajati Babel,” ungkap Aditia Warman. Menurutnya, penyidikan perkara dugaan tipikor PT Pulomas sudah resmi dihetikan dikarenakan ada ketentuan yang tidak terkualifikasi.

” Pulomas sudah dihentikan, ada ketentuan yang tidak terkualifikasi kepada perbuatan itu,” tegas mantan Kajati Bali ini. Aditia Warman menyatakan ada salah satu unsur perbuatan yang tidak terpenuhi bukan ilegal miningnya namun bentuk meteril perbuatannya lain. ”Jadi salah satu unsur perbuatan yang tidak terpenuhi, bukan ilegal miningnya, itu bentuk materilnya tapi perbuatannya lain,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) sebelumnya  berkomitmen untuk melakukan penyelidikan terhadap aktivitas penambangan pasir kuarsa, pasir bangunan dan mineral ikutan lainya termasuk pasir timah yang dilakukan oleh pihak PT. Pulomas Sentosa didepan muara pelabuhan Jelitik Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung dan akhirnya penyelidikan kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dari hasil penyelidikan, telah ditemukan bahwa pihak PT. Pulomas telah melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin dan prosedur yang sah. Hal itu disampaikan secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kajati Babel) Happy Hadiastuty SH.CN melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Patris Yusrian SH.,MH, Senin, sekitar pukul 17:00 WIB dalam konfrensi pers di aula gedung Kejati Babel.

“PT. Pulomas melakukan penambangan pasir kuarsa, pasir bangunan, dan pasir timah dimuara alur sungai Jelitik, Sungailiat kabupaten Bangka tanpa izin yang sah,” tegas Aspidsus Patris Yusrian, SH.,MH kala itu. Lebih detail Patris menjelaskan pihak PT. Pulomas melakukan aktivitas penambangan itu dari tahun 2011 hingga tahun 2017 berkedok pengerukan.

“PT. Pulomas melakukan aktivitas dari tahun 2011 hinga hari ini ( tahun 2017) tidak jelas, mana awal mana tengah dan mana akhir, jadi itu sama dengan pertambangan akan tetapi dibungkus dengan izin pengerukan” tegasnya. Padahal kata Patris dialur muara itu tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan akan tetapi oleh PT. Pulomas dengan topeng pengerukan itu dilakukan penambangan.

“Izin Pengerukan itu sebagai topeng bagi PT. Pulomas melakukan penambangan di alur muara Jelitik” jelasnya. Tak butuh waktu lama bagi penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka korupsi dalam kasus itu  yakni mantan Bupati, Yusroni Yazid, Dennis selaku Direktur  PT Pulomas Cabang Babel dan Sugianto Direktur Utama PT Pulomas.

Namun seiring berjalannya waktu kasus ini tak kunjung dilimpahkan ke penuntutan. Sehingga kabar SP3 pun santer terdengar di kalangan wartawan. Namun setiap kali kabar SP3 tersebut dikonfirmasi ke pihak Kejati Babel, SP3 itu selalu dibantah baik oleh Assintel Kejati Babel, Muhammad Said maupun Kasi Penkum, Roy Arland.

“Sampai sekarang sepengetahuan saya, untuk masalah kasus Tipikor Pulomas yang kita tangani mengenai Tipikor Pulomas masih berjalan dan tidak ada penghentian (SP3),” kata Said kepada wartawan. “Yang saya ketahui, sampai sekarang proses kasus PT Pulomas masih berjalan dan masih ditindak lanjuti oleh pihak Kejati Babel sampai detik ini dan belum ada penghentian terhadap kasus tersebut (SP3), saya belum mendengar kalau di SP3 kasus itu,” kata Roy juga kepada wartawan.

Ada apa dengan SP3 perkara kasus PT Pulomas? sehingga Asintel, Muhammad Said maupun Kasi Penkum Kejati Babel, Roy Arland selalu membantah kabar SP3 tersebut. Bukankah peningkatan proses penanganan hukum dari penyelidikan ke penyidikan sebelumnya pihak kejati menggelar konfrensi pers?. Begitu juga ketika adanya penetapan tersangka, lalu ada apa dengan SP3 ini. Kenapa penandatanganan Surat Pemberitahuan Penghentian (SP3) perkara kasus korupsi PT Pulomas oleh mantan Kajati Babel, Happy Hadiastuty kala itu tidak dipublikasikan?

Kajati Babel, Aditia Warman (romli Muktar)

Apakah lantaran penanganan kasus tersebut telah menjadi sorotan secara nasional? Kabarnya kalangan LSM Pusat Jakarta seperti BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia) juga menyorot tajam penanganan perkara kasus korupsi PT Pulomas yang ditangani Kejati Babel.

Rahmad Sukendar SH MH Ketua Umum BPI KPNPA RI sebelumnya dalam percakapan via WA kepada salah satu media nasional meminta kepada pihak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk menindak lanjuti kasus tersebut dan segera melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor dikarenakan kuat adanya dugaan kerugian keuangan negara,

“BPI KPNPA RI meminta kepada Pihak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk menindak lanjuti kasus tersebut dan segera di limpahkan ke Pengadilan Tipikor dikarenakan kuat adanya dugaan kerugian keuangan negara, dan bila ada unsur permainan dari oknum tertentu dalam kasus tersebut untuk berhenti atau di SP3 kan, maka kami dari BPI KPNPA RI akan membentuk Tim khusus untuk mengawal kasus tersebut,” kata Rahmat belum lama ini.

Dia menambahkan kalau memang ada permainan dalam penyidikan kasus tersebut, BPI KPNPA RI akan melaporkan hal tersebut kepada Jamwas untuk mengambil tindakan terhadap oknum oknum yang “bermain”, “Kalau memang ada SP3 dalam kasus ini, kita akan buat laporan resmi ke Jamwas,” pesannya (19/10) seperti dikutipamunisinews.com.

Diakhir percakapannya, Rahmad menyampaikan pesan bahwa BPI KPNPA RI meminta Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi PTPulomas Babel, “Kita minta kepada Kejati Babel untuk menuntaskan kasus tersebut hingga ke meja hijau,” pungkasnya. (Romli Muktar)