Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi Masih DibutuhkanTNI. Buat Apa Terjun Ke Politik?

Pengamat militer Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi tidak bisa maju sebagai calon dalam Pilkada 2018 tanpa izin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto atas permohonan pensiun dininya.

“Secara disiplin militer semestinya kalau Panglima Marsekal Hadi membutuhkan Pak Edy, Pak Edy tidak bisa maju ke pilgub,” ujar Andi di Jakarta, Kamis.

Pangkostrad masih terikat dengan statusnya sebagai perwira aktif, ucap Andi, dan tetap dibutuhkan untuk mengisi jabatan strategis dalam organisasi TNI.

Menurut dia, hak sebagai warga negara dengan hak politik dapat berjalan apabila sesuai dengan kebutuhan strategis TNI yang akan diputuskan Panglima.

Terkait etika, Andi menilai Edy pada saat menggunakan haknya sebagai warga negara untuk maju selalu dibarengi dengan kesadaran untuk melakukan pensiun dini.

Selain itu, ia menilai tidak terdapat pelanggaran selama Edy tidak menggunakan struktur organisasi serta fasilitas yang ada di Kostrad untuk mulai mencoba menggalang suara di Sumatera Utara.

“Selama Pak Edy tidak menggunakan struktur organisasi di Kostrad, tidak menggunakan fasilitas yang ada di Kostrad untuk mulai mencoba menggalang suara di Sumatera Utara, ya masih bisa ditoleransi,” tutur dia.

Masih terdapat lubang regulasi, menurut Andi, yakni aturan kampanye baru diberlakukan pada saat seseorang resmi menjadi calon dan masa kampanye sudah mulai.

“Ini menunjukkan masih ada kelemahan dalam rezim pemilu dan moga-moga bisa ditemukan cara untuk memperbaikinya ke depan,” kata Andi.

Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi menyatakan dirinya memilih pensiun diri untuk bisa mendaftar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara pada pilkada serentak 2018. Ditegaskan, niatnya itu sudah bulat. Bahkan dengan adanya revisi mutasi oleh Panglima TNI pun Edy tidak akan mengurungkan niatnya.

“Ada 74 wartawan telepon saya soal surat itu (Skep Panglima TNI), akhirnya saya tak tidur. Yang perlu anda ketahui semua saya sudah final, sudah bulat hati saya untuk menjadi Gubernur Sumut di 2018 apabila dipilih oleh rakyat Sumatera Utara. Tolong disiarkan sampe ke kutub utara dan kutub selatan biar ga ada yang nanya-nanya lagi,” katanya, Rabu (20/12).

Dirinya mengaku akan mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Utara saat pendaftaran dibuka. Menurutnya, gubernur itu jabatan politik dan berdasarkan UU TNI, bagi prajurit yang akan menjabat jabatan politik harus menanggalkan dan meninggalkan keprajuritan. “Saya mengajukan (pensiun dini) ini, mau maju di pilkada serentak 2018 yang sudah diatur KPU tanggal 8-10 Januari adalah waktu pendaftaran. Saya akan daftar,” paparnya.

Edy berpendapat, niatnya maju dalam pilkada bukan soal diizinkan atau tidak oleh Panglima TNI. Tetapi hanya mengajukan izin. “Bukan masalah diizinkan atau tidak, kan saya juga mengajukan izin, persyaratannya adalah izin pensiun dini. Itu dia persyaratannya. Yang dilakukan Panglima TNI (pembatalan S-kep) adalah jabatan Pangkostrad, bukan jabatan politik. Kalo jabatan politik beliau sudah izinkan. Pensiun dini itu berjalan dengan sendirinya itu adalah hak prerogatif saya Saya tak akan ngomong begini kalo saya belum izin Panglima TNI baik lisan maupun tulisan,” paparnya.

Dirinya mengaku sudah didukung sejumlah partai. Antara lain Gerindra, hanura, PKS dan PAN. “Untuk cawagub sudah ada Musa Rajekshah atau yang akrab di sapa Ijeck. Doakan ya,” tutupnya.

Semula terjadi rotasi sejumlah perwira tinggi TNI. Namun kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi membatalkan perintah mutasi oleh Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo terhadap 16 perwira tinggi TNI, termasuk di dalamnya Edy. Dengan demikian Edy tetap sebagai Pangkostrad, Selama menjabat sebagai Pangkostrad tentu dia tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah.