Menggugat Upaya Eksekusi

Anton belum menerima salinan putusan kasasi MA.  Diduga terdapat kejanggalan tindakan hukum. Hukum bukan untuk mengkriminalisasi apalagi untuk mendzolimi orang lain hanya untuk berbagai alasan dan kepentingan. Hukum tidak boleh dijadikan alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya atau pengusaha untuk merampas hak orang lain.

Meski banyak catatan upaya kriminalisasi terhadap seseorang tapi FORUM mencoba fokus terhadap kasus perseteruan PT. Gandasari Resources dan PT. Lobindo Nusa Persada yang mulai dari perdata menjadi pidana. Kasus ini sangat menarik karena ada indikasi rekayasa bahkan dugaan konspirasi putusan hukumnya. Ada rangkaian tindakan hukum yang diduga melawan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum di Tanjungpinang.

Setelah putusan Perkara Pidana nomor 283/Pid.B/2015/PN.Tpg dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang membebaskan Terdakwanya Yon Fredy alias Anton dari segala tuntutan jaksa bulan Maret 2017, mestinya yang bersangkutan sudah bisa tenang.

Paling tidak, Anton bisa konsentrasi mengurus bagaimana Perkara Perdata yang sudah Inkhrach’ dengan Putusan Mahkamah Agung dapat dieksekusi secepatnya. Nyatanya, nasib Anton masih menunggu salinan tanda tangan Hakim Agung dalam kasasi setelah Jaksa penuntut mengajukan Kasasi perkara pidana yang didahului petikan putusan No. 835 K/Pid/2017 yang menyatakan Anton bersalah.

Anton hingga detik ini belum pernah menerima salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung, termasuk sekedar petikan putusan tersebut. Sementara yang bersangkutan sudah dikejar-kejar seperti buronan yang ingin secepatnya dieksekusi aparat kejaksaan.

Kejanggalan-kejanggalan pun bermunculan seperti pengiriman surat panggilan kepada Anton yang diminta hadir di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada 5 Oktober 2017 Pukul 10.00 WIB. Namun nyatanya pada pukul 09.00 WIB sudah hadir Surat Panggilan Kedua yang meminta Anton hadir pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 Pukul 10.00 WIB.

Cak Ta’in Komari, SS. Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti 86 yang mengawal perkara tersebut sejak di PN Tanjung pinang, mengatakan, ada skenario hendak menjemput paksa Anton. Namun belakangan Panitera Mahkamah Agung mengirim surat penarikan petikan putusan kepada PN Tanjungpinang nomor 314/Panmud.Pidana/X/2017 dengan alasan ada kekeliruan penulisan mengenai amar putusan.

Meskipun ada petikan putusan sudah ditarik Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 2017 dan belum ada petikan putusan yang baru yang turun, tapi Kejaksaan Negeri Tanjungpinang justru mengeluarkan surat putusan eksekusi bulan Desember 2017 tanpa tanggal.

Pada masa tenggat itu setelah petikan putusan ditarik Panitera Mahkamah Agung, Sabtu 9 Desember 2017, Jaksa bersama kepolisian datang ke kediaman Anton dengan menyatakan hanya berkunjung biasa, namun  pada hari Senin, 11 Desember 2017, ada berita di Media Harian dengan judul Jaksa dan Polisi Geledah Rumah Anton dengan narasumber Kajati Kepri Yunan Harjaka dan Kasi Pidum Kajari Tanjungpinang, Supardi.

Ta’in Komari, SS. Ketua LSM Presedium Kelompok Diskusi Anti 86 (Antara foto)

Namun judul dan isi tidak sinkron, karena tidak ada pernyataan sedikitpun mengenai penggeledahan di rumah Anton.  Namun pada Selasa 12 Desember 2017, rombongan jaksa dan polisi Tanjungpinang justru menggeledah rumah Komisaris PT. Lobindo Nusa Persada, Wiharto alias Li Hua dan kantor PT. Lobindo tanpa menunjukkan surat ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai disyaratkan KUHP.

Menurut Cak Ta’in, ada juga yang tidak sinkron antara alasan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Nageri Tanjungpinang dengan Hakim Agung Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus pidana tersebut. Mestinya pandangan hukum itu pararel sebab ada semacam korelasi hubungan dari hakim di bawah sampai ke atas. Ketika putusan berbeda maka bisa juga ditarik kesimpulan ada yang salah interpretasi perkara tersebut.  Rangkaian putusan sela dan putusan banding terhadap putusan sela, yang semua mengamanatkan untuk menghentikan perkara pidana.

Maka harusnya perkara pidananya sudah dihentikan sebagaimana Putusan Sela perkara 283/Pid.B/2015/PN.Tpg dan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kemudian ada putusan perkara perdata dari Mahkamah Agung yang memenangkan pihak Anton? Atau mungkin sudah ada pihak-pihak yang mengkondisikan dan merencanakan terhadap putusan kasasi pidana tersebut? Sehingga mereka juga tidak perduli terhadap putusan perkara perdata yang sudah diputuskan lembaga tersebut sebelumnya, termasuk pertimbangan di putusan tingkat Pengadilan Negeri ?” ujarnya penuh tanya.

Ia menduga ada pihak yang sengaja mengatur putusan tersebut dengan tujuan agar putusan tersebut bisa dijadikan novum baru untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi  Mahkamah Agung RI nomor 2961/K/PDT/2015 tertanggal 11 Mei 2016 yang menolak kasasi penggugat dan menguatkan putusan banding PT. Pekanbaru, bahwa PT. Gandasari Resource diwajibkan membayar Rp. 132 miliar untuk enam poin gugatan rekonvensi.

“Konsekuensi dengan inkra’ perkara perdata tersebut, perkara pidananya harus dihentikan, karena pengadilan tidak mungkin membuat keputusan berbeda terhadap objek yang sama. Ada upaya sistematis pengaburan dan penghilangan terhadap kewajiban atau perintah putusan MA tersebut dengan memaksakan perkara pidana tersebut ke persidangan.”

Terhadap obyek hukum yang sama putusan pidana tidak boleh berlawanan dengan putusan perdata yang mendahului. Logikanya, ketika perdatanya sudah diputuskan inkhra’ maka kasus pidana secara otomatis harus dihentikan.

Tapi nyatanya Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tetap saja melanjutkan perkara tersebut, meski putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang membebaskan Anton secara murni dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa penuntut. Ketidakpusasan terhadap putusan dan takut sanksi dari institusi membuat sang Jaksa mengajukan kasasi.

Ia menilai ada banyak yang tidak wajar, penuh instrik, penuh rekayasa, ada konspirasi jahat untuk mendzolimi seseorang.  Konspirasi itu terjadi, dugaan “mal praktek hukum’ dimulai dari pelaporan, penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, kejaksaan dan proses persidangan di PN Tanjungpinang.

Perkara 372 KUHP dengan tuduhan penggelapan biji bauksit, sesungguhnya yang diperlukan adalah pembuktian keabsahan kepemilikan masing-masing pihak, sehingga perkaranya layak dilanjutkan atau tidak. Ada beberapa kejanggalan yang dapat ditemukan dalam penanganan kasus tersebut.

Kasus pidana yang diproses bersamaan dengan proses kasus gugatan perdata terhadap objek yang sama. Perkara pidana ini diduga penuh rekayasa. Ada indikasi pemutarbalikan fakta hukum.  Mestinya Pelapor (Direktur PT, Gandasari Resources) Aditya Wardana yang dilaporkan oleh Terlapor (Dirut PT. Lobindo NusaPersada) Yon Fredy alias Anton karena dugaan kecurangan baik perdata maupun pidana dalam hubungan kerjasama bisnis mereka.

Ada sangat banyak kejanggalan dan permainan sampai keluarnya petikan putusan kasasi perkara pidana tersebut. Pada berkas Perkara dari kepolisian kepada Kejaksaan, tidak ada surat penetapan tersangka dan tidak ada pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus delik aduan. Bahkan ada indikasi salah satu berkas sengaja dihilangkan. Bagaimana putusan perkara pidana bertentangan atau berlawanan dengan putusan perkara pidananya yang mendahului?

Untuk itu, Cak Ta’in menyiapkan langkah secepatnya dengan mempersiapkan semua surat dan dokumen untuk pengaduan ke KOMNAS HAM atas kriminalisasi hukum tersebut; Komisi Kejaksaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) atas prilaku jaksa atas kasus tersebut; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan bahkan indikasi gratifikasi; dan Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Hakim Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran terhadap perkara tersebut.

Semua surat akan ditembuskan ke berbagai lembaga, Presiden RI, Komisi 3 DPR RI, Menkumham dan semua media massa cetak dan elektronik. “Bahkan kami berharap pada waktu tertentu, kasus ini dapat diangkat di Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One atau media televisi lainnya. Ini perang melawan tirani keadilan” tegas Cak Ta’in.  AGUS FAJRI (Batam)