Kapolri Dan Jaksa Agung Menolak Melindungi Setya Novanto

 

Sebagai tersangka kasus e-KTP (electrocic Kartu Tanda Penduduk) – yang tepat KTP-e (Kartu Tanda Penduduk elektronik) — Setya Novanto mengaku telah mengajukan surat permohonan perlindungan kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan Kejaksaan Agung.

Namun, Presden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa kasus Setya Novanto harus diselesaikan melalui proses hukum.

Presiden memang tidak menyebutkan secara lugas apakah akan memberikan atau menolak permintaan perlindungan hukum tersebut. Tapi, Joko Widodo hanya meminta Setya Novanto mengikuti prosedur hukum yang ada. “Saya, kan, sudah menyampaikan kepada Pak Setya Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada. Sudah,” ujar Jokowi saat dijumpai seusai menghadiri acara di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin 20 November 2017.

Joko Widodo sampai tiga kali mengatakan hal tersebut. Bahkan, saat ditanya apakah pernyataan Jokowi itu artinya Presiden tidak melindungi Novanto, ia juga menjawab dengan kalimat yang sama. “Tadi, kan, sudah saya sampaikan, ikuti proses hukum yang ada,” ujar Presiden.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun sudahmenegaskan bahwa penanganan perkara tersangka Setya Novanto tetap harus mengikuti prosedur hukum. Polri menghormati kewenangan KPK. Pernyataan Tito menanggapi surat permohonan perlindungan dari Novanto.

“Saya sepenuhnya serahkan mekanisme itu sudah ditangani KPK. Kita ikuti aturan hukum yang ada pada KPK dan Polri akan mendukung langkah-langkah KPK. Titik,” kata Tito saat ditemui di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Senin, 20 November 2017.

Selain meminta perindungan kepada Presiden dan Polri, Novanto juga mengajukan surat permohonan perlindungan kepada Kejaksaan Agung.

Namun Jaksa Agung HM Prasetyo juga menolak permohonan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto itu. “Memang Setya Novanto membuat surat kepada Kejaksan Agung (meminta perlindungan hukum), tapi saya ingin sampaikan Jaksa Agung dan kejaksaan tidak punya kapasitas memberikan perlindungan,” katanya di Jakarta, Jumat, 24 November 2017.

Menurut Prasetyo, kejaksaan berasumsi bahwa penyidik KPK mempunyai bukti-bukti. “Jadi kalau minta perlindungan Kejaksaan, sekali lagi kita tidak punya kapasitas seperti itu,” tegasnya.

Di bidang politik, Setya Novanto pun bermasalah besar. Posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar digoyang sangat kencang. Di kalangan internal Golkar, banyak yang menuntut diadakannya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Setya Novanto. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan  Ketua Umum Golkar yang kini menjadi sesepuh Golkar juga angkat bicara.

Jusuf Kalla mendorong agar Munaslub Golkar diselenggarakan paling lambat Desember 2017. Salah satu tujuan Munaslub adalah memilih pengganti Ketua Umum Setya Novanto. “Boleh bilang ini pasti ada Munaslub. Memang persetujuan itu. Saya kira Desember sudah harus ada pergantian, sesuai dengan apa yang disetujui pleno. ‘Kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak kemungkinannya ‘kan sulit,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 November 2017.

Menurut Kalla, apapun hasil praperadilan yang dimulai pada 30 November 2017 itu, nama Setya Novanto dan Golkar tetap telah tercoreng kasus korupsi. “Praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses (hukum) saja. Ya, prosesnya bisa saja katakanlah dia menang, orang akan tetap berpikir bahwa ada masalah,” katanya.

Mengingat hasil survei Poltracking pada Minggu, 26 November 2017 yang menunjukkan elektabilitas Golkar menurun dan disalip Gerindra, Jusuf Kalla menilai pergantian kepemimpinan Golkar adalah jalan keluarnya.

Lalu siapa nama yang dijagokan Wapres untuk mengganti Setya Novanto Secara terbuka Jusuf Kalla  mendukung Airlangga Hartarto sebagai pengganti Setya Novanto di Munaslub. Airlangga menurut Jusuf Kalla tidak pernah berurusan dengan hukum.

Airlangga pun mengaku siap. Pada Senin, 27 November 2017, Airlangga Hartarto mengaku sudah meminta dan mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar. Sebab saat ini Airlangga Hartarto menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Di kalangan anggota DPR pun sudah muncul desakan untuk mengganti Setya Nowanto. Bila sudah dilucuti sebagai Ketua Umum Golkar, maka tidak sulit mencopot Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Hamdani