Mahkamah Konstitusi Menolak LGBT Dipenjarakan. Kaum LGBT Senang. Penggiat HAM Gembira. Tunggu Murka Tuhan

Mahkamah Konstitusi  menolak permohonan memperluas pasal perzinahan di KUHP. untuk memenjarakan kaum homo, lesbian, dan transgender atau yang populer disebut LGBT..

“Amar putusan mengadili menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Arief Hidayat di persidangan , Kamis (14/12/2017).

Dalam putusan dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan baru. Mahkamah juga menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang dimohonkan untuk diuji-materi, tidak bertentangan dengan konsitusi.

Kaum LGBT Indonsia. Bukan penyakit tapi pendosa yang dilaknat Tuhan.

 

Pengajuan uji materi dimohonkan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia.Sidang dimulai pukul 09.00 WIB dimulai dengan pembacaan amar putusan oleh masing-masing hakim konstitusi.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan di persidangan bahwa ada empat hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion, atau berbeda pendapat degan putusan. Yakni dirinya sendiri, dan tiga akim lain: Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto.

Sementara lima hakim konstitusi yang menolak permohonan pemohon adalah Saldi Isra, Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, M. Sitompul, dan Suhartoyo.

Ada tiga pasal KUHP yang dimohon untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 284 tentang perzinahan, yang tadinya terbatas dalam kaitan pernikahan dimohonkan untuk diperluas ke konteks diluar pernikahan.

Pasal 285 tentang perkosaan, yang tadinya terbatas laki-laki terhadap perempuan, dimintakan untuk diperluas ke laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki.

Dan Pasal 292 tentang percabulan anak, yang asalnya sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa dimintakan untuk dihilangkan batasan umurnya.

Kelakuan kaum LGBT yang memualkan

Guru besar IPB Euis Sunarti kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan soal lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) diatur dalam hukum pidana. Euis pun menyatakan akan mencari jalan lain untuk berjuang.

“Kami tentu sedih

karena kami berharap banyak ini lembaga yang memang kami harapkan karena kami bergerak dari masyarakat dari level bawah mengetahui besarnya masalah ini di lapangan,” kata Euis seusai sidang pengucapan putusan di gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Kamis (14/12/2017).

Seperti diketahui, Euis dan bersama 11 rekannya berharap kumpul kebo dan homoseks bisa masuk delik pidana dan dipenjara. Namun majelis menganggap kewenangan menambah unsur pidana baru dalam suatu undang-undang bukanlah kewenangan MK, melainkan kewenangan presiden dan DPR.

Sebaliknya, para pegiat HAM memandang, pengajuan uji material ini sebagai upaya sekelompok masyarakat yang akan membuat kehidupan pribadi jadi urusan publik.

Dalam wawancara dengan media massa beberapa waktu lalu, Ketua AILA Rita Hendrawaty Soebagio, menyangkal anggapan bahwa upaya mereka tidak dimaksudkan untuk masuk ke wilayah pribadi. “Hukum berhenti di depan pintu kamar atau pintu rumah,” kata Rita Soebagio waktu itu.

Namun Sri Agustin dari Ardhanari Institute mengatakan, di lapangan berbeda, pintu itu bisa didobrak, baik oleh aparat resmi maupun masarakat biasa. “Sekarang-sekarang saja sudah banyak penggrebekan terhadap tempat-tempat kos kawan-kawan perempuan lesbian, juga pelecehan terhadap kawan-kawan buruh perempuan yang ekspresi gendernya maskulin,” kata Sri Agustine.

Koalisi Perempuan juga menilai pemidanaan tidak beralasan karena zinah adalah urusan domestik keluarga sehingga berbagai alasan yang membuat perempuan atau istri tidak mengadukan perzinahan oleh suaminya, harus dihargai.

Koalisi Perempuan mengutip saksi ahli Budhi Munawar Rahman dalam sidang di MK, yang menyebut keluarga merupakan tempat pengampunan dan merangkul kasih sayang bagi anggotanya yang berzinah, cabul, maupun orientasi seksual berbeda.

“Biarlah masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai dalam agama, budaya, termasuk Pancasila yang sudah hidup dalam masyarakat,” jelas Dian Kartikasari.

Inilah semangat HAM yang keblinger.