Langkah Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR Ditentang Golkar Sendiri

Rekomendasi Setya Novanto selaku Ketua DPR memilih Aziz Syamsuddin untuk menggantikannya ditentang oleh para pimpinan Partai Golkar sendiri. Sebelumnya , Setya Novanto, calon terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP itu mengirm surat pada pimpinan DPR untuk menunjuk kader Golkar Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR.

Penolkan justru datang dara para pimpinan Partai Golkar sendiri.Ketua Umum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957  yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan, pergantian ketua DPR sebaiknya menanti musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar selesai dilaksanakan. Keputusan strategis untuk mengganti ketua DPR harus berdasarkan legitimasi kuat dari ketua umum Partai Golkar.

Menurut Agung, sah-sah saja jika sejumlah pihak merekomendasikan Ketua Komisi III DPR yang juga kader Golkar, Aziz Syamsudin, sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Namun, penunjukan atas Aziz atau nama lainnya sebaiknya harus melalui mekanisme keputusan parpol.

“Jika tidak, maka keabsahan keputusan (penunjukan) tersebut bisa diragukan. Tentu sangat berbahaya sekali jika itu terjadi di sebuah lembaga negara yang sangat penting (DPR),” kata Agung kepada wartawan dalam konferensi pers di kediamannya, kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Ahad (10/12).

Lebih lanjut Agung menuturkan, DPR bukan sebuah organisasi sederhana. Di dalamnya terdapat fraksi-fraksi, badan musyawarah, pimpinan, dan sebagainya sehingga untuk menunjuk ketua membutuhkan proses yang tidak sederhana.

“Kami khawatir jika nanti ada keputusan strategis justru akan dipertanyakan keabsahannya. Karena itu, kami sarankan agar penunjukan ketua DPR (pengganti Setya Novanto) menantikan hasil munaslub. Ini penting agar ada kepemimpinan yang punya legitimasi kuat untuk memudahkan pengambilan keputusan. Kami kira DPR pun mempertimbangkan untuk tidak mengambil langkah-langkah dulu,” jelas Agung.

Kandidat Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menilai langkah Novanto itu di luar jalur. Menteri Perindustrian ini menyebut rapat pleno Golkar sudah menyepakati mekanisme pengambilan keputusan setelah Setya Novanto ditahan KPK. Keputusan harus lebih dahulu dibahas oleh Plt Ketum dengan ketua harian dan para koordinator bidang.

“Dengan demikian maka apabila belum melalui proses tersebut dan sampai hari ini belum ada rapat pleno DPP yang menunjuk alat kelengkapan dewan. Oleh karena itu tentu ini berproses di luar jalur yang biasanya ditempuh dalam sebuah partai politik terutama Partai Golkar,” kata Airlangga sebelum sarasehan GMPG di Manhattan Hotel, Jalan Kasablanka, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari detik.com,  Minggu (10/12/2017).