Ketua MUI KH Maruf Amin: “Kami Menolak Putusan MK Aliran Kepercayaan Masuk KTP”

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih enggan mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemberian hak penghayat kepercayaan untuk mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK). Bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH Ma’ruf Amin menekankan bahwa dalam kesepakatan politik bernegara, kepercayaan tak bisa menjadi identitas dalam KTP dan KK.

Ma’ruf beralasan, yang layak menjadi identitas seseorang adalah agama. Sementara kepercayaan bukan agama.

Lebih lanjut tentang pemberian hak penghayat kepercayaan untuk mengisi kolom agama di KTP dan KK, inilah penjelasan lengkap Ketua Majelis Ulama Indonesia. Nukilannya:

 

Apa komentar MUI soal kolom agama?

Itu kesepakatannya begitu, politiknya begitu. Maka kesepakatan itu juga berlangsung ketika menetapkan UU No 23. Di sana (dijelaskan) yang masuk identitas di KTP itu agama. Maka agama itulah yang menjadi identitas. Bahwa keputusan MK untuk memasukan penghayat kepercayaan dalam kolom agama KTP tidak memperhatikan aspek-aspek kesepakatan. Karena penghayat kepercayaan hasil budaya dan selama ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan Kementerian Agama. Bahkan di DPR sudah disepakati bahwa kepercayaan itu bukan agama. Oleh sebab itu, tidak bisa menempati posisi agama.  Sebagai tindak lanjutnya, maka urusan penglolalaan kepercayaan tidak masuk ke dalam kementerian agama tetapi masuk ke dalam kementerian kebudayaan.

Nah, ketika MK ini mengeluarkan bahwa kepercayaan masuk ke dalam KTP sebagai identitas, ini menyalahi kesepakatan. Karena kepercayaan itu bukan agama maka tidak masuk ke dalam KTP itu. Tetepi dicatat sebagai penganut kepercayaan tetapi di database. Datanya ada tercatat tetapi tidak masuk ke data kependudukan karena ia bukan agama.

 

Pengikut Penganut Aliran Kepercayaan Magelang

 

Apakah MUI sepakat dengan keputusan MK?

MUI tak sepakat dengan pernyataan yang menyebut penghayat kepercayaan adalah agama leluhur bangsa Indonesia. Agama leluhur, mana agama leluhur? Agama leluhur itu tidak ada. Agama cuma enam kok. Sangat tidak tepat apabila aliran kepercayaan disamakan dengan agama. Pasalnya sebelum masuknya agama, di Indonesia memang belum ada agama apapun. Yang ada saat itu, hanyalah aliran yang didasari kebudayaan. Ya memang belum ada agama di sini. Semua agama kan impor. Karena memang belum ada agama di sini.

Bukan agama namanya. Asli Indonesia tetapi bukan agama. Yang disebut agama itu dan diakui di Indonesia ada enam, Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

 

Kesepakatan politik seperti apa?

Dalam kesepakatan politik bernegara, kepercayaan tak bisa menjadi identitas dalam KTP dan KK. Pasalnya, yang layak menjadi identitas seseorang adalah agama. Kalau kesepakatan itu tidak dijadikan dasar atau pegangan untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan, bubar negara ini, rusak negara ini.

Jadi masalah kepercayaan ini bukan semata-mata hukum tetapi juga kesepakatan bernegara. Kesepakatan bahwa kepercayaan itu bukan agama, porsinya bukan di Kementerian Agama tetapi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, karena kesepakatan itu yang bisa masuk identitas itu adalah agama, bukan kepercayaan.

 

Apa saja hasil rapat dengan ormas-ormas Islam?

MUI tegas menolak aliran kepercayaan masuk kolom KTP kendati MK menyetujui hal tersebut yang kemudian didukung Kementerian Agama. Silahkan Kementerian Agama Mendukung, MUI tetap menolak. Penghayat kepercayaan memang tidak dapat menjadi identitas. Sebab, UU No U No 23 Tentang Adminduk menyatakan bahwa hanya agamalah yang bisa menjadi identitas penduduk. Oleh sebab itu, keputusan MK tentang penghayat kepercayaan dapat merusak tatanan yang telah ada. Yang selama ini berjalan sudah benar. Maka itu, Undang-undang no 23 yang mengatur tersebut, itu sudah betul. Sudah mengakomodir kesepakatan (hukum).

Kepercayaan itu bukan agama makanya tidak ditaruk di dalam identitas tetapi dicatat. Itukan proporsional namanya. Memang sesuai kesepakatannya begitu. Nah, ketika itu masuk ke agama itu sudah melampaui kesepakatan. Itu sudah merusak.

 

Pengikut aliran kepercayaan di Sunda

 

Tetapi putusan MK itu final dan mengikat?

Final itu bukan berarti harus dilaksanakan. Sebab dalam penerapannya masih banyak pihak yang menolak terutama dari Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam. Sudah final tetapi ditolak. Kan bukan berarti bisa dilaksanakan. Tidak harus dilaksanakan. Kalau bisa ditolak, mengapa harus dilaksanakan?

Penghayat kepercayaan dan agama adalah dua hal yang berbeda. Sedangkan UU No. 23 tentang Adminitrasi kependudukan menyatakan bahwa yang bisa menjadi identitas di KTP dan KK adalah agama. MUI akan terus berusaha menyebarkan dakwah Islam kepada siapa saja, termasuk penghayat kepercayaan. Kita tetap dakwah kepada aliran kepercayaan. Dakwahkan kepada siapa saja.

 

Sikap MUI seperti apa?

Kami menolak. Putusan MK tak memperhatikan kesepakatan politik berdirinya Indonesia. Tanah Air dibangun berdasarkan kesepakatan politik, seperti UUD 1945. Aliran kepercayaan memiliki kesepakatan politik, yakni Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 yang menyebut aliran kepercayaan bukan agama. Dengan demikian, maqam aliran kepercayaan berbeda dengan agama. Kementerian Agama  mengurus segala sesuatu berkaitan dengan agama. Sementara aliran kepercayaan berada dalam wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Aliran kepercayaan bukan tak diurus, (selama ini) diurus, maqamnya beda. Kesepakatan politik menyatakan aliran kepercayaan bukan agama, maka tak menjadi identitas. Pemerintah, selama ini mengakomodir dan mencatat penganut aliran kepercayaan dalam basis data kependudukan. Apabila kesepakatan politik dirusak, maka berbahaya bagi Indonesia. MUI segera menyiapkan langkah menyikapi putusan MK. Namun, MUI belum memutuskan langkah itu. Pokoknya kita menolak dan meminta supaya itu tak ditindaklanjuti Kemendagri.

 

Kolom agama kosong di KTP pengikut aliran kepercayaan,

Seharusnya seperti apa?

Jadi, MK itu bukan artinya harus dieksekusi, ada yang pernah kita alami tidak bisa dieksekusi. Untuk tidak mengeksekusi putusan itu, MUI masih perlu melakukan diskusi dan dialog lagi untuk mengambil keputusan akhir. Sejauh ini, MUI telah melakukan diskusi secara internal dan dengan Kemendikbud untuk membahas persoalan ini. Sebelumnya MUI juga

pernah membuat putusan MK yang akhirnya tidak dieksekusi walaupun sudah final, yaitu pada saat MK memutuskan bahwa anak yang lahir secara tidak sah itu mempunyai hubungan keperdataan, yang berarti dia berhak mewarisi.  Nah kita tolak karena menurut hukum Islam anak yang tidak sah itu tidak berhak mewarisi.

Alasan putusan MK saat itu, karena nanti anak itu akan terlantar kalau tidak mempunyai hak waris. Pada saat itu, MUI menyatakan bahwa agar anak itu tidak terlantar, bukan berarti harus melalui proses pewarisan. Pewarisan itu dalam Islam, hubungan tidak sah itu tidak bisa saling mewarisi. Karena itu tidak benar keputusan MK itu. Tetapi untuk menghindarkan bahwa anak itu nanti tidak terlantar, kita membuat solusi dengan membuat suatu aturan, ketentuan hukum yang kita namakan shodaqah wajibah. Dengan sedekah wajib itu, maka pelaku hubungan tidak sah itu dipaksa untuk bertanggung jawab dengan memberikan sebagian hartanya sebagai sedekah wajib, bukan sebuah warisan. Akhirnya keputusan MK itu tidak bisa dieksekusi oleh MA. Nah kalau memang ini (Putusan MK yang baru ini) diteruskan, akan menimbulkan kekacauan. Akan ada penolakan-penolakan yang luar biasa.

 

Apakah penghayat kepercayaan termasuk agama?

Sebenarnya penghayat kepercayaan di Indonesia tidak meminta untuk dijadikan agama. Tapi, mereka hanya meminta dimasukkan ke dalam KTP lantaran hak-haknya selama ini belum terpenuhi. Karena itu, seharusnya pemerintah saat ini tinggal memunuhi hak-hak mereka saja.

Menurut saya MK itu salah merespon. Sebenarnya kalau hak-hak saja tidak perlu masuk dalam KTP, kan begitu. Bagaimana hak-haknya saja dipenuhi. Misalnya, pemerintah bisa membuatkan beberapa aturan baru untuk memenuhi hak-hak mereka. Saat mereka ingin menjadi pegawai, maka pemerintah bisa memenuhi hak-haknya, termasuk juga saat mereka meminta lokasi pemakaman pemerintah juga bisa memenuhi. Dibuat aturan, ditugaskan kepada siapa, formnya kalau dia mau menjadi pegawai diubah, kalau minta pemakaman dikasih pemakaman. Mungkin penyelesaiannya begitu. Sementara, jika aliran kepercayaan tersebut dimasukkan ke dalam KTP atau pun KK, maka akan membuat rancu kesepakatan politik yang telah dibuat selama ini bahwa kepercayaan bukan lah agama. Ketika masuk kepada KTP. Nah itu tadi saya bilang, ini identitas itu makamnya agama.

Kepercayaan itu, bukan makam agama. Tidak sebanding, sehingga tidak perlu menjadi identitas. Karena itu, bahwa seharusnya respon MK bukan dengan memasukkan aliran kepercayaan ke dalam KTP, tapi hak-hak mereka cukup dipenuhi oleh Kemendagri, Kemendikbud atau lembaga pemerintah lainnya. Yang penting hak dasarnya itu terpenuhi. Jadi kalau menurut saya, MK Itu salah merespon, sehingga merusak tatanan yang sudah ada. Jadi kesepakatan politik yang sudah bisa dicapai, justru sekarang menjadi rancuh lagi, menjadi gaduh lagi.

 

KH Ma’euf Amin bersama Menkopolhukam wiranto

 

Adakah solusinya?

Jadi kita sedang mencarikan, seperti apa solusinya. Ya lagi kita cari. Akan kita bahas seperti apa ini menyelesaikannya. Akibat putusan MK ini, maka bisa saja menimbulkan gejolak di masyarakat, (Putusan) MK adalah final dan mengikat, padahal ini adalah kesepakatan politik yang sudah disepakati bahkan oleh MPR sampai UU 23 itu kan isinya kesepakatan politik yang dituangkan dalam UU. Dalam kesepakatan politik bernegara, kepercayaan bukanlah menjadi identitas sebuah agama. Sedangkan, penulisan identitas dalam kolom KTP yang dimaksud yakni merupakan identitas agama. Karena itu, kepercayaan tak bisa dicantumkan dalam kolom KTP.

 

MUI sudahkah melakukan kajian terkait hal ini?

Ada beberapa hal yang perlu dikaji. Misalnya apakah kedudukan agama dengan kepercayaan itu sama? Implikasi penerapannya. Termasuk memberikan batasan pengertian tentang penghayat kepercayaan.  Banyak yang dikaji MUI. Apakah aliran kepercayaan itu masuk kategori agama.  Selain itu, MUI juga membahas apakah perlu dicantumkan dalam identitas KTP dan masih banyak hal lain. Nantinya kajian ini akan menjadi keputusan MUI untuk dijadikan rekomendasi.

 

Apa saran MUI kepada pemerintah?

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus mengajak pemangku kepentingan (stakeholder) enam agama yang telah diakui di Indonesia guna membahas pelaksanaan putusan MK tersebut. Apabila dilihat dari sisi hukum, putusan MK terkait uji materi Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan tersebut sudah tepat. Namun, dalam hal melaksanakan putusan itu, pemerintah perlu mengkajinya lagi lebih jauh dan tidak perlu terburu-buru.

Melibatkan stakeholder enam agama ini yang memiliki cara-cara, tata cara, dan ajaran bagaimana memperlakukan orang itu hidup sampai meninggal dunia. Tiap-tiap agama mengatur tata cara hidup manusia mulai dari lahir, hidup, dan meninggal dunia. Sementara untuk penghayat kepercayaan hal tersebut belum memiliki aturan yang jelas. Itu yang harus dijawab oleh negara. Jangan sampai nanti setiap yang meninggal ditelepon dulu Dukcapil Kemendagri. Eh ini meninggal, kepercayaan apa ini? Itu problem kan? Masak tiap hari ada yang meninggal itu selalu berdering telepon kantornya itu.

Selain itu,  perlu juga dikaji soal teknis pengisian kolom kepercayaan pada KTP. Sebab, selama ini enam kepercayaan yang diakui secara resmi di Indonesia. Sekarang ini problemnya di kolom agama itu apakah perlu ditambah satu kolom. Karena kalau kolom agama itu isinya kan agama yang resmi itu isinya enam. Nah sekarang ada kepercayaan, apakah ada kolom tersendiri. Itu kan jadi masalah.