Juru Bicara KPK Febri Diansyah: “Andi Agustinus Mengkonfirmasi Adanya Persekongkolan”

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi positif keterangan Andi Agustinus alias Andi Narogong saat pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis 30 November 2017. Berikut ini penjelasan Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan:

Apa pendapat Anda mengenai pengakuan Andi Narogong?

Tadi kami mendapat informasi perkembangan yang cukup bagus dari proses persidangan e-KTPl dengan terdakwa Andi Agustinus.  Andi Agustinus menjelaskan sejumlah hal yang mengkonfirmasi adanya dugaan persekongkolan dalam tender e-KTP bahkan sejak sebelum proyek tersebut dikerjakan.

Pengaturan itu juga diduga dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk dua terdakwa yang pernah diproses dalam persidangan, yaitu Irman dan Sugiharto, serta tersangka Setya Novanto dan Anang Sugiana Sudihardjo yang penyidikannya saat ini masih berjalan.  Aliran dana ke sejumlah pihak di DPR, kementerian, dan swasta juga diungkap.

KPK akan pelajari lebih lanjut fakta-fakta persidangan tersebut, termasuk aspek kesesuaian dengan bukti lain. Kami mengharapkan para tersangka atau terdakwa bicara yang sebenarnya saja karena hal tersebut tentu dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam tuntutan atau putusan nantinya.

Bagaimana dengan berkas kasus Setya Novanto, apakah siap dilimpahkan ke pengadilan?

Untuk berkas penyidikan sudah selesai. Tapi masih menunggu pemeriksaan saksi meringankan. Soal saksi meringankan itu hak dia. Jadi kami harus memenuhi itu. Untuk saksi meringankan dari Setya Novanto sesuai.dengan yang diajukan memang ada beberapa yang belum memenuhi panggilan. Untuk itu kami akan melayangkan panggilan ulang. Jika saksi tidak hadir, itu tidak menjadi masalah.

Bagaimana dengan pemblokiran, bisa dijelaskan?

Pemblokiran ataupun penyitaan dan lain-lain merupakan kewenangan penyidik sesuai hukum acara. Urusan blokir-memblokir sudah masuk teknis penyidikan KPK dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp2,3 Triliun tersebut.

Selain memblokir rekening Setnov, apakah KPK juga meminta PPATK untuk menelusuri pihak-pihak lain?

Jadi tidak hanya kasus e-KTP saja. PPATK itu sesuai dengan undang-undang, mempunyai kewenangan untuk menelusuri danmenganalisis transaksi, nah analisis dan penelusuran sudah kami lakukan, dan itu sudah diserahkan ke penegak hukum.

Hasilnya?

Hasilnya ini tidak boleh kami sampaikan, itu haknya para penegak hukum, jadi berikan kesempatan kepada KPK untuk menelusuri ini, kemudian membawa ke pengadilan, siapa yang bersalah dan siapa yang tidak.

Apa alasan KPK tidak menghadiri sidang praperadilan?

Saat ini fokusnya itu menang praperadilan dan berkas segera dikirim. Berkas selesai, sanksi meringankan sudah diperiksa, tinggal dilimpahkan.

 

You might also like