Jack Salah Satu Kolektor Timah Yang Masih Aman

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang–Menanggapi pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan kolektor timah, Jack tidak tersentuh aparat kepolisian daerah (Polda) kepulauan Babel. Direktur Direktorat Kriminal Khusus ( Dir Krimsus) Polda Babel, Kombes Mukti Juarsa memberikan penjelasan.

Kombes Mukti Juarsa yang ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/12/2017) menegaskan pihaknya dalam melakukan penegakan hukum tidak pandang bulu. Siapapun pelakunya akan ditindak tegas bilamana terbukti melanggar aturan.

“Bukan hanya Jack, siapapun orangnya akan kita tindak bila terbukti melanggar aturan yang ada,” tegas Mukti.

Lalu soal Jack Kolektor timah yang dikabarkan tidak tersentuh aparat kepolisian daerah (Polda) kepulauan Babel. Perwira berpangkat tiga melati ini mengaku kalau Jack memilik dokumen yang sah karena dia bermitra dengan smelter ANJ.

“Si Jack itu mitra dari smelter ANJ  izin dokumen sah bro. Kita tidak akan menindaknya selagi punya legalitas,” ungkap Mukti.

Disinggung soal kabar asal usul barang yang dibeli dari penambang ilegal, Mukti kembali menegaskan akan melakukan penindakan bilamana ada bukti.

“Bilamana ada bukti si Jack membeli timah dari penambang ilegal, maka kita tindak dia tanpa pandang bulu,” janjinya.

Sebelumnya di salah satu media online diberitakan operasi Penindakan Tambang Ilegal (PETI) Menumbing 2017 yang dilaksanakan tanggal 16-27 November 2017 oleh seluruh jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung sudah berakhir.

Namun seiring berlalunya operasi itu, aktifitas penambang timah ilegal semakin marak. Bak jamur di musim penghujan, kolektor timah pun makin ‘gencar’ mengumpulkan pundi-pundi uang dengan membeli pasir timah dari penambang lalu menjualnya ke smelter.

Dir Krimsus Polda Babel, Kombes Mukti Juarsa (Romli Muktar)

Salah satunya kolektor timah yang bertahun-tahun bergelut adalah Jack, kolektor timah asal Desa Batu Rusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Jack sendiri dikenal sebagai kolektor tak pernah tersentuh aparat kepolisian. Entah jurus apa yang dipakai olehnya, yang pasti lokasi rumah dan gudangnya tak jauh dari Polsek Merawang. Bahkan sekelas Polda Babel pun tak berani untuk menyentuhnya.

Dari hasil penelusuran sejumlah wartawan ke gudang milik Jack pada Sabtu sore (9/12/2017), aktifitas disana terlihat ramai. Beberapa pegawai terlihat sedang mencuci timah dan ada juga yang sedang menggoreng pasir timah. Di sudut rumah ada juga terparkir truk berwarna kuning yang sedang memuat pasir timah di dalam karung diduga hendak dijual ke smelter RBT. Setelah memperkenalkan diri dan hendak mengkonfirmasikan terkait aktifitas bisnis ilegal ini, salah satu pegawainya mengatakan kalau Jack, tidak ada di rumah.

Rama (nama samaran), salah satu warga Batu Rusa membenarkan kalau gudang timah milik Jack tidak pernah tersentuh aparat. ” Susah orangnya tak pernah tersentuh aparat. Polsek Merawang dekat, Polda juga gak pernah menyentuh,” katanya membenarkan kalau usaha disana sudah bertahun-tahun.

Selain di Batu Rusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, kolektor timah yang juga dikategorikan sebagai kolektor besar masih banyak yang belum tersentuh aparat kepolisian. Di Pangkalpinang sendiri seperti Ale di Air Hitam, Apuk di Sampur dan  kawasan Pasir Putih juga masih bebas melàkukan penyimpanan timah lalu kemudian di jual ke smelter.

Truck angkut Timah milik Jacl (Romli Muktar)

Padahal dijelaskan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suranto Wibowo di kantornya beberapa waktu lalu, Suranto  secara tegas dan lantang kalau izin kolektor itu tidak ada.

” Saya tegaskan izin kolektor itu tidak ada dari sejak dulu sampai sekarang. Cuma PT Timah yang memiliki IUP dan yang lainnya tidak ada, apalagi kolektor timah,” ujar Suranto seperti dikutip di japos.co.

Dibeberkan Suranto, PT Timah selaku perusahaan milik negara yang dipercaya untuk mengelola hasil kekayaan tambang di Bangka Belitung.

” Yang ada izin itu adalah izin nambang, izin angkut dan izin jual. Mana ada izin nampung seperti kolektor. Kalau itu ada, ya jelas itu kegiatan ilegal dan harus ditindak secara tegas jangan sampai dibiarkan. Kalau kami dinas tidak satu pun pernah memberikan izin, wong tidak ada dasarnya memberi izin,” beber mantan kadistamben Beltim ini. (Romli Muktar)