Hasil Eksaminasi Putusan Dinilai Tidak Adil, Hakim Agung dorong Barnabas ajukan PK

Jakarta, ForumKeadilan.com – Menanggapi hasil eksaminasi atas putusan 67/PId.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PSt dan Putusan Pengadilan Tinggi No 01/Pid/TPK/2016/PT.DKI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Barnabas Suebu, Gayus Lumbuun mengatakan putusan di tingkat peradilan tinggi menguatkan putusan yang salah. 
“Saya membaca putusan itu dengan seksama sebelum adanya eksaminasi. Kesan saya putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan yang salah bahkan meningkatkan jumlah tahanannya dari 6,4 tahun menjadi 8 tahun,” tegas Hakim Agung Gayus Lumbuun.
Lebih lanjut Gayus menyarankan Barnabas untuk mengajukan PK. Menurutnya pengajuan PK lebih dari satu kali tidak dilarang oleh Mahkamah Agung. Ketentuan itu menurutnya senafas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak membatasi upaya seseorang dalam mencari keadilan.
“Semangat Putusan MK No 34/PUU-XI/2013 tentang pengaturan PK yang lebih dari satu kali adalah tidak membatasi upaya seseorang untuk mencari keadilan,” tegas Gayus. “Hakim itu bukan wakil Tuhan, tetapi putusan yang adillah yang disebut sebagai wakil Tuhan, karenanya, jika ada putusan yang tidak adil, masih dapat diajukan PK ke MA lagi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Gayus mengatakan bahwa upaya melakukan eksaminasi seperti yang dilakukan oleh APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia) tersebut merupakan salah satu upaya untuk menguji putusan di luar lembaga Mahkaman Agung. Meski demikian eksaminasi tidak akan menimbulkan kerugian bagi siapapun namun merupakan upaya yang penting bagi edukasi masyarakat.
“terobosan eksaminasi yaitu menguji suatu keputusan oleh lembaga di luar mahkamah agung, semoga juga diperkuat oleh mahkamah agung,” ujar Gayus.
Senada dengan pendapat Gayus, Faisal Santiago Ketua Dewan Pembina APPTHI mengatakan bahwa hasil eksaminasi terhadap putusan baik di Pengadilan Tipikor ataupun di Pengadilan Tinggi menunjukkan bahwa Hakim kurang mampu mempertimbangkan aspek The Living Law atau nilai hukum yang berlaku di masyarakat
“Saya membaca pertimbangan dalam putusan itu terasa kering, hakim kurang mampu menggali nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat (the living law),”  ujar Faisal.
Lebih lanjut faisal juga melihat ketidakadilan terlihat dari pertimbangan yang dibuat hakim dalam menentukan putusan berdasarkan sumber dari Saksi Ahli hukum pidana. Menurutnya, saksi tersebut tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penghitungan negara.
“Setahu saya ahli pidana itu tidak diajari ilmu akuntansi secara mendalam, karena itu kurang tepat jika penentuan kerugian negara dari sumber yang tidak `pas`,” jelasnya.
Faisal juga menjelaskan apabila putusan yang diberikan tidak adil dan berpotensi menghilangkan potensi Barnabas Suebu sebagai salah satu tokoh penting dalam penyelesaian konflik di Papua. Potensi inilah yang tidak dipahami oleh majelis hakim dalam membuat keputusan.
“Saya meyakini kalau hari ini Pak Barnabas itu diberikan keputusan yang adil yang tidak ada intervensi, beliau saya yakin memberikan banyak. potensi beliau telah hilang. ini yang termahal harganya. potensi beliau untuk membangun daerah papua karena papua sekarang menjadi daerah yang primadona,” tutup Faizal.