Habis-Habisan KPK Melawan Setya Novanto

 

Pada Kamis 30 November 2017 sidang gugatan  praperadilan Setya Novanto dimulai. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta ditunda tiga minggu ke depan, yang hanya dikabulkan 1 minggu oleh hakim Kusno, hakim tunggal praperadilan itu.

Namun sebelum sidang praperadilan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan bahwa berkas perkara Setya Novantosudah selesai dan siap dilimpahkan ke tingkat penuntutan.

Bila sudah dituntut dan Setya Novanto berstatus terdakwa, maka logikanya sidang praperadilan yang mempermasalahkan status tersangka tidak berpengaruh lagi dalam proses hukum Setya Novanto.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Basaria Panjaitan

 

Tapi KPK masih menunggu beberapa saksi dan ahli meringankan Novanto yang belum diperiksa sehingga berkas perkara belum dilimpahkan ke penuntut umum. “Karena itu hak dia untuk minta saksi-saksi meringankan.  Untuk itu kami harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi,” kata Basaria di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 29 November 2017.

Setya Novanto  memang mengajukan sembilan saksi dan lima ahli yang meringankannya dalam proses penyidikan kasus KTP-e.Antara lain pengacara sekaligus Ketua Bidang Hukum Partai Golkar Rudi Alfonso, Plt Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Plt Sekjen Partai Golkar Aziz Syamsuddin, dan politisi Partai Golkar sekaligus Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa.

Kemudian, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman, Ketua DPD I Partai Golkar NTT Melky Laka Lena, politisi Partai Golkar Anwar Puegeno, Bendahara Umum Partai Golkar Robert Kardinal, dan politisi Partai Golkar Erwin Siregar. Dua saksi telah pernah diperiksa KPK dalam kasus KTP-e, yaitu Agun Gunandjar Sudarsa dan Rudi Alfonso.

Adapun saksi ahli ahli yang diajukan pihak Novanto, yaitu ahli hukum pidana Romli Atmasasmita, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir, pakar hukum tata negara Margarito Kamis serta dua ahli hukum lainnya masing-masing Samsul Bakri dan Supandji.

Saksi yang hadir pada Senin 27 November 2017 adalah Maman Abdurrahman, Aziz Syamsuddin, dan Margarito Kamis.

 

Profesor Romli Kartasasmita

Tapi masih ada yang belum hadir. Oleh karena itu, kata Basaria, KPK akan memanggil kembali saksi dan ahli yang belum hadir tersebut. “Nanti kami panggil lagi, sampai ada pernyataan tidak mau memberikan keterangan, baru selesai. Itu hak yang bersangkutan,” ungkap Basaria.

Setelah pemeriksaan saksi dan ahli yang meringankan Novanto itu rampung, maka pihaknya segera melimpahkan berkas ke penuntut umum. “Kalau berkas selesai semua, saksi meringankan sudah kami periksa, sudah cukup. Minggu depan kami usahakan,” ucap Basaria

Tapi, soal kehadiran para saksi  diserahkan kepada masing-masing saksi nanti. “Sehingga terkait dengan kehadiran atau tidak, dikembalikan pada masing-masing saksi dan ahli yang diajukan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Rabu, 29 November 2017.

Febri memastikan, penyidik memenuhi hak Ketua DPR itu sebagai seorang tersangka, termasuk soal pengajuan saksi dan ahli yang meringankan. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 KUHAP. “Prinsipnya dalam rangka memenuhi aturan hukum acara di KUHAP maka KPK telah lakukan pemanggilan pada saksi dan ahli yang diajukan tersebut,” imbuhnya

Artinya, kalau saksi meringankan tidak hadir, yang rugi Setya Novanto sendiri. Berkas akan tetap dilimpahkan ke Penuntut Umum.

Sekedar mengingatkan, Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP-e pada Jumat, 10 November 2017, setelah sebelumnya memenangkan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Sebelum ditahan, Setya Novanto sempat dirawat di Rumah Sakit Medika Pertama Hijau, Jakarta Barat dan Rumah Sakit Cipto Mangunkesumo (RSCM) Jakarta Pusat. Penahanan Novanto dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Tapi sempat dibantarkan karena masih dirawat. Setya Novanto baru dimasukkan ke Rumah Tahanan KPK pada Minggu. 19 November 2017.

Dalam menghadapi Setya Novanto, KPK tampak all out. Terlebih setelah Setya Novanto sering mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka.

Sebagai bagian dari proses penyidikan kasus KTP-e mengacu pada Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memblokir rekening Setya Novanto, isteri, dan anak-anak Setya Novanto. “Selain itu, , KPK juga telah memblokir dua rekening perusahaan, yaitu PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu, 29 November 2017.

Menurut Febri, pemblokiran itu dilakukan dengan dasar hukum yang kuat di Undang-Undang KPK karena selain mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Tipikor, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, secara khusus juga diatur di Undang-Undang KPK (lex specialis). “Penyidik akan terus mendalami profil perusahaan, nama-nama yang tercantum di jajaran Komisaris dan Direksi serta kepemilikan saham,” ucap Febri.

 

Fredrich Yunadi, Kuasa Hukum Setya Novanto

Sebelumnya, Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto menyatakan bahwa KPK telah memblokir rekening Novanto dan keluarganya sejak 2016. “Sudah sejak 2016. Tanpa alasan hanya ada surat permintaan blokir rekening,” kata Fredrich saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 28 November 2017.

Selain itu, KPK juga telah mencegah isteri kedua Deisti Astriani Tagor, Setya

Novanto ke luar negeri selama enam bulan ke depan sejak 21 November 2017. Deisti juga merupakan mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana, termasuk dalam daftar yang diperiksa oleh KPK.

Dua anak Setya Novanto dari istri pertama, yakni Dwina Michaella dan Rheza Herwindo yang akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo belum memenuhi panggilan KPK.

Setelah sempat mangkir dengan alasan sakit, Deisti Astriani Tagor akhirnya memenuhi panggilan KPK pada Senin 20 November 2017. Dia ditemani sejumlah orang untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP. Deisti datang pukul 09.52 WIB. Dia mengenakan kerudung warna krem dengan baju warna kuning-hitam.

Ada penampakan menarik saat kedatangannya. Di depan Deisti ada seorang perempuan yang membuka jalan, ada lagi seorang perempuan di sampingnya, serta 3 perempuan lain di belakangnya.

Sedangkan dibagian kiri Deisti ada seorang ajudan laki-laki yang mengenakan jas dan berkacamata. Selain itu, di belakang Deisti tampak seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tampak mengikuti langkah rombongan itu.

Deisti akan diperiksa sebagai saksi dari Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. PT Quadra Solution merupakan salah satu penggarap proyek e-KTP.  Usai diperiksa, ia tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Deisti Astriani Tagor dan Rheza Herwindo yang merupakan istri dan anak Setya Novanto disebut memiliki saham di PT Mondialindo Graha Perdana yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Murakabi Sejahtera, salah satu anggota konsorsium perusahaan peserta proyek e-KTP.

Diesti Astriani Tagor di KPK

Selain membidik keluarga Setya Novanto, KPK juga mengincar pengusaha Made Oka Masagung,  yang disebut-sebut terlibat kasus e-KTP.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis, 30 November 2017, terdakwa kasus e-KPT Andi Agustinus alias Andi Narogong mengaku diperkenalkan oleh Setya Novanto dengan Made Oka Masagung untuk mencari modal awal pembuatan e-KTP.

Berdasarkan keterangan tersebut, KPK mengirimkan surat permintaan cegah untuk Made Oka Masagung. “Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerima permintaan pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Made Oka Masagung karena yang bersangkutan sedang dalam proses penyidikan oleh KPK. Keputusan pencegahan berdasarkan putusan KPK tanggal 18 Juli 2017,” kata Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2017.

Pencegahan berlaku selama 6 bulan ke depan. “Alasan pencegahan karena yang bersangkutan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-Elektronik,” tambah Agung.

Dalam sidang 30 November kemarin, pengusaha Andi Narogong menyebut Oka Masagung orang yang dipercayai Setya Novanto untuk mengurus asetnya termasuk pembagian “fee” kepada anggota DPR dari proyek e-KTP. “Untuk DPR sudah dieksekusi, 3,5 juta dolar AS pada akhir 2011, lalu 3,5 juta dolar AS di awal 2012, caranya ditransfer Anang melalui Oka Masagung,” kata Andi.

Made Oka Masagung adalah pemilik perusahaan Delta Energy Investment, sedangkan Anang adalah Anang Sugiana Sudiharsa yang merupakan Dirut PT Quadra Solutions, salah satu rekanan proyek e-KTP-E yang juga tersangka dalam kasus yang sama. “Tapi saat mau beri uang muka ke empat, Anang keberatan. Ia sudah tidak mau eksekusi lagi karena tidak sanggup. Lalu saya lapor ke Pak Novanto, kalau Anang tidak sanggup dan dijawab `Ya sudah tidak usah diurus, nanti sama Oka saja, lalu ada perubaham sikap Pak Anang,” jelas Andi.

Setya Novanto digiring ke KPK

 

Oka sudah diperiksa beberapa kali di KPK dan sempat dihadirkan dalam persidangan pada November 2017 untuk mengakui uang masuk dari Anang sebesar 2 juta dolar AS sebagai pembayaran pembelian saham perusahaan Neuraltus Pharmaceuticals. Uang itu ditransfer ke perusahaan Oka yang ada di Singapura pada 10 Desember 2012.

Namun tiap kali diperiksa ia hanya diam pada wartawan. Contohnya setelah pemeriksaan Senin, 20 November 2017 pemeriksaan KPK.  Ketika itu dia diperiksa terkait Setya Novanto dalam pusaran kasus korupsi e-KTP. Made Oka didampingi seseorang berbaju batik dan enggan memberikan keterangan apa pun. Tangannya mengisyaratkan menolak untuk berbicara.

Sepertinya, Oka berpotensi menjadi tersangka.

Joko Mardiko