Setelah Otto Hasibuan Mundur Sebagai Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi Juga Mundur

Mengikuti langkah Otto Hasibuan, Fredrich Yunadi mengundurkan diri sebagai pengacara Setya Novanto yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi KTP-Elektronik.

“Per hari ini (mundur). Surat sudah diteirma, secara lisan kemarin sudah diberitahukan,” kata Fredrich di Jakarta, Jumat.

Fredrich menjadi pengacara Setya Novanto sejak awal Setnov ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Ia juga ikut mendampingi Setnov saat awal mengajukan praperadilan dan memenangkannya pada 29 September 2017.

Namun KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka pada 3 November 2017 dan Setnov pun kembali mengajukan gugatan praperadilan dan Fredrich masih mendampingi Setnov.

Pengunduran diri Fredrich itu menyusul pengunduran diri Otto Hasibuan yang ia sampaikan hari ini.

“Saya sama Otto, kita satu kantor, akur sekali, tidak ada perbedaan pendapat. Kita sama pak SN (Setya Novanto) juga tidak ada perbedaan pendapat, tapi ya karena ada sesuatu hal yang kita tidak bisa lakukan,” ungkap Fredrich.

Sehingga hanya tinggal Maqdir Ismail yang menjadi penasihat hukum Setnov saat ini.

“Beliau (Setya Novanto) terima, tidak ada masalah apa-apa, ini kan ditangani Maqdir. Lain kali kalau ada apa apa tanya Maqdir ya. Tapi kalau kasusnya di Bareskrim dan di Mahkamah Konstitusi itu tetap saya jalankan,” ungkap Fredrich.

Maqdir Ismail yang dihubungi mengaku belum mengetahui mundurnya Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi itu.

“Saya belum dapat informasi itu. Kita berharap tidak (mengganggu penanganan perkara). Meskipun itu patut disayangkan ya karena kan mereka yang dari awal, yang sudah banyak tahu perkara ini, sementara ini kami kan belakangan,” kata Maqdir.

Maqdir mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan Fredrich dan Otto Hasibuan.

“Rencana akan bertemu Pak Setnov mungkin Senin, Insya Allah penanganan perkara tidak terganggun,” tambah Maqdir.

Sebelumnya, pengacara Otto Hasibuan memutuskan mundur menjadi kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto. Keputusan mundur diambil Otto lantaran tak mendapat kesepakatan dan kesepahaman dengan Setnov dalam menghadapi proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setelah saya tangani kasus ini, dalam perjalanannya, di antara kami dengan Setya Novanto, saya melihat belum ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan yang jelas tentang tata cara penanganan satu perkara,” kata Otto di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Otto menilai kondisi ke depannya bakal merugikan kedua belah pihak jika situasi buntu tanpa kesepakatan di antara pihaknya dengan Setnov dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Otto juga mengaku bakal kesulitan melakukan pembelaan di persidangan, jika dari awal tak ada kesepakatan dengan Setnov mengenai tata cara menghadapi perkara korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

“Itu akan menyulitkan saya untuk melakukan suatu pembelaan terhadap klien,” tuturnya.

Otto enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kesepakatan yang dimaksud antara dirinya dengan Setnov. Sebagai seorang pengacara, Otto menyebut punya kode etik untuk menjadga kerahasiaan tentang kliennya.

“Nah (kesepakatan) apa itu? Tentunya banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan karena itu menyangkut rahasia klien. Jadi itu harus saya lindungi,” tuturnya.

Otto menepis mundurnya sebagai kuasa hukum Setnov karena ada gesekan dengan Fredrich Yunadi dan Maqdir Ismail. Dia mengaku punya baik dengan Fredrich maupun Maqdir sebagai sesama pengacara.

“Saya kira antara pengacara tidak ada problem,” tuturnya.

Otto secara resmi membuat surat pengunduran dirinya dan menyerahkannya surat tersebut kepada Setnov serta penyidik KPK Ambarita Damanik.

Otto menjadi kuasa hukum Setnov sejak 20 November 2017, atau setelah Ketua Umum nonaktif Partai Golkar itu ditahan penyidik KPK.

Belum genap sebulan Otto mendampingi Setnov yang dalam hitungan hari akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Rabu 13 Desember 2017