Dugaan Pungli Pekerja Pembangunan Rumah Bersubsidi Untuk Buruh Di Sukabumi

Akhir-akhir ini masyararakat Sukabumi bergunjing tentang pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oknum pegawai dinas dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sukabumi pada program perekrtutan calon tenaga kerja dalam proyek pembangunan perumahan bersubsidi khusus buruh

Media setempat pun menulis beredarnya surat kontrak kerja staf pelaksana program pengembangan perumahan subsidi buruh industri Kabupaten Sukabumi yang ditandatangani calon pekerja di atas materai dengan ditetapkan oleh Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten Sukabumi, Ivan Karen Andrian serta Kadisnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ade Mulyadi sebagai pihak yang mengetahui.

Surat tersebut dikeluarkan pada 17 Oktober 2017. Selain itu, tersebar pula kuitansi pembayaran dari calon pekerja. Dilihat dari kuitansi yang tersebar di media sosial itu, jumlah dana yang dikeluarkan calon pekerja itu sebesar Rp3,5 juta untuk pembayaran administrasi dan diterima oleh petugas yang berinisial W.

Karena lembaga dan pimpinannya disebut-sebut dalam persoalan ini, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar membantah dengan tegas. Menurutnya, Disnakertrans tidak pernah terlibat dalam aktivitas rekrutmen pekerja tersebut.

“Saya tegaskan, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi tidak terlibat dengan aktivitas rekrutmen pekerja yang dilakukan oleh oknum Kadin. Memang Disnakertrans memiliki program yang bekerjasama dengan Kadin dalam menyediakan rumah buruh layak huni, murah, mudah dan berkah. Tetapi, dalam hal ini Disnakertrans tidak serta merta melakukan perekrutmen tenaga kerja. Apalagi sampai meminta uang. Jelas itu tidak benar,” jelas Ali kepada media setempat Jum’at (1/12/2017).

Karena lembaganya disebut-sebut dalam praktik dugaan Pungli ini, Ali pun mengaku akan segera melakukan identifikasi dan memanggil para pencaker yang diduga telah menjadi korban penipuan tersebut untuk mendapatkan keterangan lebih dalam lagi. “Kami akan panggil mereka dan mendengarkan keterangannya. Kemarin kami baru mendapatkan pengaduan dari pancaker itu, baru lima warga yang sudah datang. Meereka datang membawa dokumen yang di dalamnya tercantum nama, simbol, foto dan dokumen lainnya,” imbuhnya.

Ali juga berjanji akan melakukan pendampingan terhadap para pencaker tersebut. Hal ini supaya hak dan uang yang sudah diberikan terhadap oknum Kadin itu bisa dikembalikan.

“Yang pasti kami akan usut kasus ini sampai tuntas. Jangan sampai Disnakertrans tercoreng namanya gara-gara permasalahan ini. Pada Rabu mendatang, kami akan mengundang kembali pihak-pihak yang menerima dan mengatasnakana dinas dan Kadin untuk menyelesaikan permasalahan ini,” pungkasnya.

Sampai berita ini ditulis, Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten Sukabumi, Ivan Karen Andrian belum bisa memberikan keterangan kepada wartawan.