Dr. Yenti Garnasih: “Tetap maju memberantas korupsi

 

Komisi Pemberantasan Korupsi berencana menjerat Setya Novanto dengan pasal pencucian uang. Sebab dengan menerapakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang diduga timbul, termasuk dalam kasus Setya Novanto.

Berdasarkan laporan terakhir harta kekayaan Setya Novanto pada tahun 2015, dia tercatat memiliki harta kekayaan yang totalnya mencapai Rp 114.769.292.837. Total harta kekayaan tersebut naik sebesar Rp 40.979.564.786 dari laporannya di 2009 saat ia masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari dapil Timor Barat. Total hartanya tersebut didominasi oleh harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang mencapai Rp 81,7 miliar.

Novanto mendaftarkan 16 objek harta berupa tanah dan bangunan, dengan rincian 10 di Jakarta, 1 di Kupang, 4 di Bogor, dan 1 di Bekasi. Nilai tanah dan bangunannya tersebut naik sebesar kurang lebih Rp 32 miliar dari tahun 2009.

Lebih jauh tentang jerat pasal pencucian uang yang akan dikenakan kepada Setya Novanto, berikut ini pemaparan lengkap pakar pidana pencucian uang Dr. Yenti Garnasih.  Nukilannya:

 

Apa pandangan Anda tentang hak imunitas DPR terhadap tindak pidana korupsi?

Pasal 20 A huruf (3) UUD 1945 tidak mengatur hak imunitas DPR terhadap tindak pidana korupsi. Dengan demikian kewenangan penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bertentangan dengan pasal manapun. Demikian juga dengan Pasal 12 UU KPK, itu ada masalah karena adalah kewenangan KPK untuk melakukan pencegahan ke luar negeri sudah sesuai dengan aturan. Sedangkan hak imunitas dalam UU MD3 tidak berlaku, kalau terkait tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi. Tentu menjadi bahan pertanyaan apa maksudnya anggota DPR mempunyai imunitas terhadap tindak pidana korupsi? Apakah maksud mereka berarti boleh korupsi tapi tidak boleh diproses?

Apalagi semangat bangsa Indonesia adalah memberantas korupsi dengan cepat dan tuntas. Bahkan perkara korupsi didahulukan dari perkara lain jadi sangat tidak relevan kalau mereka punya imunitas atas tindak pidana korupsi. Sederhana saja kalau mau imunitas dari proses korupsi harusnya jangan terlibat korupsi. Kalau merasa tidak korupsi tetapi ternyata oleh penyidik KPK ditemukan ada kaitannya entah itu saksi atau tersangka untuk menyangkalnya ikuti proses hukum. Biar nanti Pengadilan yang memutuskan apakah terlibat atau tidak bukan berlindung pada anggapan ada hak imunitas.

 

Menurut Anda apakah Setya Novanto juga melakukan kejahatan pencucian uang?

Saya menduga Ketua DPR Setya Novanto yang kini tersangka korupsi proyek KPT elektronik juga melakukan kejahatan pencucian uang (money laundering). Sebab perkara korupsi e-KTP sudah terjadi sejak 2009, sehingga ada banyak waktu bagi Novanto menggunakan uangnya, dipakai apapun uang tersebut, akan termasuk dalam upaya pencucian uang. Bagaimana pencucian uangnya, ya harus ada pencucian uang. Karena kejahatan korupsinya 2009.

Kalau bukan pencucian uang, lalu apa namanya? Mereka menerimanya 2010-2011, sudah menerima uang dan menikmati uang itu. Kalau aliran korupsi dari 2010 itu, dipakai apapun sudah pencucian uang. Bagaimana mungkin tidak, ini sudah lama sekali. Dari hasil Rp2,3 triliun itu dibagi berapa orang itu, lalu uangnya jadi apa sekarang? Kalau penyidikan KPK tidak sampai sana, ke pencucian uang, maka kita cuma bisa bengong saja melihat dia dipenjara, tapi nggak bisa mengambil uangnya kembali. KPK harus bisa menjelaskan siapa saja yang mengembalikan uang hasil korupsi proyek e-KTP.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Tipikor, siapa yang mengembalikan uang korupsi tidak berarti tidak bersalah. Alasannya, orang tersebut bisa saja telah menikmati uang hasil korupsi dan yang dikembalikan tersebut hanyalah hasil pinjaman. Dengan penetapkan kasus sebagai pencucian uang, negara akan bisa menarik kembali uang yang telah dikorupsi. Penghitungan kerugian negara itu juga harus menghitung nilai Rp2,3 triliun hasil korupsi E-KTP dengan nilai keekonomian negara tahun 2009, serta persentasenya pada keuangan negara.

Setya Novanto

Apakah pasal pencucian uang akan efektif untuk mengusut aliran uang korupsi? 

Jika memang betul ada aliran dana sementara belum ada tindakan atau upaya paksa, seperti penyitaan dan pembekuan rekening, ini juga berbahaya. Orang-orang tersebut bisa melarikan diri dan hartanya sulit dilacak. Kalau KPK punya bukti kuat terkait aliran dana bancakan, maka harus menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang agar kerugian negara senilai Rp2,3 triliun bisa dilacak.

 

Dengan ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka apakah Anda sudah menduganya?

Saya tidak terkejut dengan penetapan Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi KTP-E oleh KPK. Harusnya sejak dulu KPK menetapkan orang-orang yang telah disebut dalam surat dakwaan beberapa terdakwa yang telah disidang, menjadi tersangka. Hal terpenting dalam kasus KTP-E ini adalah mencari dalang atau aktor intelektualnya. Jika sejak awal kasus korupsi KTP-E ini dilakukan secara bersama-sama oleh banyak orang, pasti ada aktor intelektual atau dalangnya. Nggak mungkin tidak ada aktor intelektualnya. Dalam hukum pidana, aktor intelektual dan lainnya, ancaman pidananya sama.

Dalam konstruksi sebuah perkara, harus dijelaskan siapa yang punya ide, siapa yang mengajak dan siapa yang menawarkan pengaruh. Apalagi, kasus korupsi KTP-E ini melibatkan kalangan eksekutif dan legislatif. Jadi agar kasus semacam ini tidak terjadi lagi, maka harus dicari siapa dalanngnya.

 

Sebagai akademisi upaya apa yang harus dilakukan agar kasus seperti KTP Elektronik tidak terjadi lagi?

Sebagai akademisi saya mengimbau kasus seperti korupsi KTP-E ini tidak terjadi lagi ke depan. Harusnya semua dana proyek pembangunan itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk dibagi-bagi. Semua nama yang pernah disebut dalam surat dakwaan, harus menjadi tersangka. Kalau tidak, maka tidak ada efek jera. Mereka harus dijerat dengan kasus korupsi sekaligus pencucian uang.

 

Bagaimana dengan putusan pengadilan yang menolak argumen KPK terkait prapidana Setya Novanto?

Pertimbangan hakim ambigu, KPK juga harus mau memperbaiki Sprindik-nya, terutama soal prosedur penetapan tersangka, yang menjadi bahan pertimbangan hakim. Selain itu, KPK agar turut menambah sangkaan tindak pidana pencucian uang untuk Novanto. Buktinya kan sudah ada. Cuma menurut putusan pengadilan  prosedurnya yang tidak tepat. Posisi kita sekarang kan pada substansi tidak harus dipertimbangan dalam praperadilan ini.

Menurut hakim yang sekarang ini, tetapi masalah prosedur yang tidak tepat. Segeralah ditersangkakan lagi. Seharusnya tidak kalah lagi dong, kan sudah tahu kan. Ini juga harus evaluasi buat KPK. Kalau sudah ada korupsinya, karena sudah lama, langsung juga dengan TPPU-nya, pencucian uangnya. Itu kan yang diinginkan. Pertimbangan hakim tunggal Cepi Iskandar yang memenangkan gugatan praperadilan Novanto sangat ambigu.

Dalam pertimbangannya yang pertama, hakim menilai penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dilakukan di awal penyidikan menurut KUHAP adalah keliru. Padahal, tak ada poin penetapan tersangka dalam obyek KUHAP. Kedua, hakim Cepi menilai alat bukti yang diajukan KPK berasal dari penyidikan terdakwa korupsi E-KTP Irman dan Sugiharto, tak bisa digunakan untuk Novanto. Padahal, dalam konsep hukum ini, satu korupsi dilakukan oleh pelaku lebih tiga orang, sehingga satu bukti juga bisa dipakai untuk banyak tersangka atau terdakwa.

Menurut Anda dengan pelaporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kepada KPK terkait peristiwa kecelakaan Setya Novanto?

Pelaporan tersebut sah-sah saja. Saya kira kalau KPK mau mencermati ada dugaan upaya menghalangi penyidikan, ya boleh saja dikaji dulu. KPK dapat memulai dengan mengkaji perbuatan Fredrich Yunadi yang diduga menghalangi penyidikan. Begitu pula dapat dilakukan dengan mengkaji pernyataan-pernyataan Fredrich serta membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi. Misalnya terkait kendaraan yang digunakan Novanto saat disebut kecalakaan terjadi.

Apakah benar hancur sebagaimana penjelasan kuasa hukum dan seperti apa hasil pemeriksaan dari aparat kepolisian terhadap kondisi mobil tersebut. Di samping itu, lembaga antirasuah dapat mengkaji pernyataan kuasa hukum yang menyebut tangan Novanto berdarah, apakah juga benar demikian. Jadi, ada banyak hal yang dapat didalami. Misalnya, disebut tangan SN berdarah (saat kecelakaan, red), juga tampaknya tidak cocok dengan pernyataan dokter. Jadi itu (pernyataan-pernyataan kuasa hukum Novanto, red) maksudnya apa.

Para pimpinan KPK

Apakah kebijakan hukum kerap dikaitkan dengan masalah politik?

KPK tidak usah mengkhawatirkan masalah politik. Karena ranah KPK adalah hukum. Biar saja DPR misalkan merasa menimbulkan guncangan. Tidak masalah. Karena dalam melakukan pemberantasan tindakan korupsi pasti hentakan diperlukan. Saya juga mengimbau kepada Ketua KPK untuk tetap maju memberantas korupsi.

Sekalipun, berbagai macam intimidasi dan intervensi menyambangi pribadi pimpinan KPK saat ini. Saya yakin pilihan kami tidak salah. Maju terus mengungkap kasus asal positif dia melakukan korupsi, ya tangkap. Ini merupakan ajang KPK membuktikan diri bahwa KPK bukan mengejar korupsi kecil saja, seperti yang dulu ditertawakan oleh DPR. Kini, buktikan bahwa perkara kakap akan dituntaskan dari tugas pemimpin sebelumnya.

Apakah bisa KPK mengusut kasus permintaan jatah saham PT Freeport Indonesia yang diduga juga dilakukan oleh Setya Novanto?

Sangat bisa, bisa sekali. Lihat Pasal 106 KUHAP. Tidak harus ada laporan, kan berita sudah seperti itu, masa tidak bisa gerak. Bunyi pasal di atas, “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”. Berdasarkan Pasal 106 KUHAP tersebut, maka lembaga penegak hukum, termasuk KPK sangat bisa melakukan langkah hukum untuk mengusut satu kasus, meskipun tidak ada laporan dari masyarakat.

Atas dasar itu, KPK bergerak cepat untuk mengusut kasus dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan Setnov dengan menggunakan jabatannya selaku Ketua DPR RI. Terlebih, politikus Golkar itu diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Harus berani. Iya harus dicari bukti-bukti dalam penyelidikannya terkait itu. Ini tidak main-main, ada catut nama, ada pejabat publik, ada janji, ada pertemuan, ada transkrip. Cari itu dan dalami apakah hal itu betul? Kalau betul, ya itu korupsi.